Jakarta (parade.id)- Presidium Perjuangan Rakyat Riau menggelar pertemuan dengan sejumlah ormas, paguyuban berbagai suku, BEM, dan organisasi mahasiswa di Riau, Selasa (3/11/2026). Pertemuan di Rumah Besar Perjuangan Rakyat Riau, Pekanbaru, itu menjadi bagian dari persiapan aksi besar yang direncanakan pada 10 November 2026 dengan target sekitar 10 ribu massa.
Presidium ini diinisiasi oleh Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB) Riau, Kepri, dan Sumut bersama Gerakan Masyarakat Adat (GEMA) Melayu Riau.
Berdasarkan undangan resmi yang diterima media ini, organisasi yang hadir antara lain LLMB Riau, GEMA Riau, LAM Riau, FKPMR, PKBR, IKJR, IKM Riau, Permasa Riau, HIMNI, IKKS, Misuri, Sriwijaya, Pujakesuma, Patri Riau, FKUB Riau, DPPS, FPK Riau, RMRB, dan IKM. Dari unsur mahasiswa dan kepemudaan hadir KAMMI Riau, HMI Riau, IMM Riau, PII Riau, PMII Riau, GMNI Riau, IKLA RGS Riau, serta BEM Unri, BEM UIN, BEM UIR, BEM Umri, dan BEM Unilak.
Satukan Persepsi Masyarakat Riau
Panglima Pucuk LLMB Riau, Sumut, dan Kepri, Ismail Amir, mengatakan pertemuan ini merupakan upaya menyatukan masyarakat Riau agar memiliki persepsi yang sama bahwa Riau adalah milik masyarakat Riau.
Menurutnya, selama ini rakyat Riau belum menikmati hasil sumber daya alam yang diambil dari tanah Melayu. Karena itu, perjuangan ini bertujuan agar rakyat Riau dapat menikmati hasil dari kekayaan alam daerahnya sendiri.
“Melalui pertemuan ini kami mengajak semua suku-suku yang ada di Riau, semua elemen masyarakat lainnya, termasuk juga mahasiswa mari bersama-sama kita berjuang untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Riau,” tegasnya.
Butuh Masukan dan Dukungan Semua Pihak
Ketua Umum GEMA Riau, Datuk Taufik Tambusai, meminta dukungan semua pihak atas perjuangan yang sedang dilakukan.
“Kami mengundang bapak-bapak dan ibu-ibu semua, bukan bermaksud menggurui, namun kami mengajak kita semua berjuang bersama, karena kita punya problem yang sama,” ujarnya.
Ia menambahkan, perjuangan ini membutuhkan masukan, kritik, dan saran agar berjalan sebagaimana mestinya serta tidak ada cerita di belakang.
Aksi Kemanusiaan di Kantor PT PHR
Ketua Panitia Aksi 10 November, Said Lukman, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan aksi kemanusiaan, bukan aksi anarkis. Aksi akan dipusatkan di depan kantor PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).
Berbagai tuntutan akan disampaikan, semuanya terkait hak-hak rakyat Riau yang menurut panitia selama ini diabaikan pemerintah pusat.
“Tidak akan ada yang ke Jakarta, orang Jakarta kita minta datang ke Riau,” tegasnya.
Atas sejumlah ironi yang dialami masyarakat, Said Lukman juga mempertanyakan apakah rakyat Riau masih dianggap sebagai anak bangsa.
Lima Gugatan Rakyat Riau kepada Pemerintah Pusat
Lima poin yang akan disampaikan dalam aksi tersebut adalah:
- Menuntut pembagian Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH Migas) sebesar 70 persen untuk rakyat Riau.
- Menuntut pembagian Dana Bagi Hasil Sawit (DBH Sawit) sebesar 70 persen untuk rakyat Riau.
- Menuntut pengembalian lahan sitaan negara oleh Satgas PKH kepada masyarakat adat dan masyarakat tempatan di Riau.
- Menuntut kebun plasma 20 persen dari setiap perusahaan pemegang izin Hak Guna Usaha (HGU) untuk rakyat Riau.
- Menuntut pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) tentang tenaga kerja lokal sebesar 60 persen di seluruh perusahaan di Riau.
