Jakarta (parade.id)- Puluhan aktivis lingkungan dan warga Kampung Tamalalang, Kecamatan Tamalanrea, menggelar pemutaran film dokumenter “Tumbal Sampah” disertai diskusi pada Sabtu malam (10/1/2026). Kegiatan yang diinisiasi Gerakan Masyarakat Tolak Pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (GERAM PSEL) ini menjadi wadah konsolidasi penolakan terhadap rencana Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di kawasan permukiman padat penduduk.
Sekitar 20 peserta dari berbagai elemen masyarakat, termasuk WALHI Sulsel, Forum Masyarakat Panaikang, Balatani Makassar, dan Pemuda Sulawesi Lawan Krisis Iklim hadir dalam acara tersebut. Mereka menyuarakan enam tuntutan utama, di antaranya penolakan menjadikan kampung sebagai lokasi pembakaran sampah, desakan transparansi perizinan dan lelang proyek, serta permintaan Presiden RI turun tangan memastikan pengelolaan sampah tidak mengorbankan keselamatan rakyat.
Victor Ferdinand dari Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi (YPBB) sekaligus WALHI Sulsel menegaskan, proyek PSEL kerap dipromosikan sebagai solusi krisis sampah namun menyimpan risiko ekologis dan kesehatan serius. “Warga tidak menolak pembangunan, tetapi menolak dijadikan tumbal atas nama pembangunan,” ujarnya.
Ia menambahkan, teknologi pembakaran sampah berpotensi menghasilkan emisi berbahaya dan residu beracun jika pengawasan tidak ketat. Victor juga menyinggung aksi penolakan warga di kawasan Grand Eterno Tamalanrea pada September 2025, yang menunjukkan kekhawatiran nyata masyarakat terhadap ancaman kesehatan dan lingkungan.
Film dokumenter “Tumbal Sampah” merekam perlawanan warga Mula Baru terhadap proyek PLTSa yang direncanakan di sekitar tempat tinggal mereka. Dokumenter ini menampilkan keresahan warga atas ancaman kesehatan, pencemaran udara, dan risiko lingkungan melalui rekaman aksi protes, kondisi kampung, serta wawancara warga terdampak.
Nurcolis dari WALHI Jawa Tengah membandingkan kasus PSEL di Makassar dengan proyek serupa di daerah lain. Ia menyebut pola berulang mulai dari minimnya partisipasi publik hingga dominasi kepentingan investasi. “Persoalan PSEL bukan hanya soal sampah, tetapi soal hak hidup dan martabat warga,” tegasnya.
Kekhawatiran warga menguat karena lokasi proyek direncanakan di tengah permukiman padat dan berdekatan dengan fasilitas pendidikan. Film tersebut juga menyoroti minimnya sosialisasi dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan proyek, yang memicu ketidakpercayaan warga terhadap pemerintah.
Meski Pemerintah Kota Makassar telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi rencana proyek, warga Tamalanrea menegaskan penolakan mereka belum surut. Konsistensi perlawanan ini menunjukkan konflik pembangunan PSEL masih menjadi isu krusial yang berpotensi terus memicu resistensi sosial di tingkat akar rumput.*
