Jakarta (parade.id)- Waspada agen asing berkedok LSM tolak RUU TNI tapi dukung LGBT disuarakan Aliansi Masyarakat Anti Intervensi Asing di Kemenkumham, Jakarta, Rabu (19/3/2025).
“Berbagai kebijakan Pemerintah yang mereka tentang dan menjadi bahan agitasi yang menimbulkan keresahan masyarakat, dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat yang sebenarnya mereka sedang memperjuangkan kepentingan asing yang mensponsorinya untuk melemahkan kedaulatan negara dan persatuan anak bangsa,” kata Penanggung Jawab Aksi, Gema CN dalam keterangan tertulisnya kepada media.
“Saat ini agenda mereka semakin terlihat jelas sedang berupaya melemahkan sistem hukum dan keamanan di Indonesia dengan menolak RUU Kejaksaan, RUU TNI dan RUU Polri. Tapi di sisi lain mereka paling vokal untuk membela kepentingan LGBT dan kebebasan lainnya atas nama kemanusiaan, tanpa memperdulikan norma-norma agama, kesusilaan, sosial dan lainnya,” ungkapnya.
Mereka kata Gema, selalu berusaha memanfaatkan situasi untuk menciptakan konflik. “Hampir semua konflik besar di Indonesia selalu ada LSM-LSM tersebut di belakangnya, di mana hal itu menjadi prestasi bagi mereka untuk mendapatkan poin dan keuntungan dari pendonor asing,” katanya.
“Bagaimana mereka tumbuh berkembang dengan berbagai organ saat ini tetapi tanpa kontribusi yang jelas untuk rakyat, di mana mereka hanya menjadikan isu sebagai komoditi untuk mendapatkan donasi. Pimpinan LSM di Indonesia yang didanai oleh asing adalah para ahli propgandis dan provokator pemecah belah bangsa,” imbuhnya.
Mereka kata Gema, juga mengedukasi generasi muda untuk tidak mengindahkan nilai-nilai fundamental tersebut dan sekali lagi atas nama kemanusiaan, di mana hal itu mempermudah mereka untuk menginfiltrasikan agenda-agenda asing yang mensponsori mereka.
“LSM yang didanai asing selalu berusaha tampil mengambil peran di saat ada polemik, mereka selalu berusaha untuk merangkul kelompok mahasiswa maupun buruh atas nama gerakan perjuangan, yang sebenarnya mereka sedang mengeksploitasi gerakan itu untuk kepentingan mereka dalam menciptakan instabilitas negara, yang kemudian mempermudah asing untuk masuk sebagai pahlawan dan akhirnya mendikte Indonesia sebagai negara yang sudah merdeka,” katanya.
Gema merasa, saat ini mereka ingin mengulangi kembali keberhasilannya pada kejadian 98 yang hampir membuat Indonesia terpecah belah dan juga berdampak terhadap krisis ekonomi yang berkepanjangan. “Karena itu kami
Aliansi Masyarakat Anti Intervensi Asing tentunya tidak bisa membiarkan hal itu terjadi kembali,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Aliansi Masyarakat Anti Intervensi Asing telah mengambil langkah-langkah konkret, yaitu: Melakukan evaluasi dan penertiban terhadap LSM/NGO yang terindikasi sebagai agen asing; Melakukan audit terhadap sumber dana yang di terima oleh LSM/NGO yang terima dana dari asing;
Menolak segala bentuk intervensi asing melalui agen-agen LSM/NGO yang membuat Bangsa Indonesia terpecah belah; Kejadian tahun 98 akibat ulah dari agen asing melalui LSM/NGO, jangan sampai terulang kembali; Tolak segala bentuk upaya-upaya untuk melegalkan LGBT yang diperjuangkan LSM/NGO berkedok HAM.
“Kami dari Aliansi Masyarakat Anti Intervensi Asing dengan ini menyampaikan pernyataan resmi sebagai bentuk klarifikasi dan sikap kami terhadap Kemenkumham untuk segera melakukan evaluasi hingga mencabut izin terhadap LSM/NGO dengan dugaan berperan sebagai agen asing yang berpotensi mengancam kedaulatan dan stabilitas nasional,” pinta Gema.
Ratusan orang yang mengikuti aksi unjuk rasa tersebut. Selain aksi di depan Kemenkumham, massa juga aksi di Kemenlu.
(Rob/parade.id)