Jakarta (parade.id)- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan proses pengisian kursi Wakil Presiden ditargetkan selesai sebelum akhir Desember 2026. Waktu itu lebih cepat dari batas maksimal yang diatur konstitusi dan tata tertib MPR.
Hal itu disampaikan Yusril usai pertemuan dengan Presiden yang dihadiri Ketua MPR dan pimpinan Komisi III DPR di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
“Diharapkan semua proses ini bisa terselesaikan sebelum akhir bulan Desember tahun 2026 sekarang ini,” kata Yusril.
Ia menjelaskan tahapannya. MPR lebih dulu menggelar rapat untuk menyatakan terjadinya kekosongan Wakil Presiden, lalu mengirim surat resmi kepada Presiden. Persiapan itu membutuhkan waktu tiga hari. “Jadi diperlukan waktu 3 hari dari sekarang MPR untuk mengadakan rapat mempersiapkan surat itu yang ditujukan kepada Presiden,” ujarnya.
Setelah surat diterima, Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR. Yusril menegaskan batas waktu itu bukan kewajiban untuk menunggu penuh. “Kapan saja dalam tenggang waktu 14 hari itu setelah menerima surat dari MPR, maka Presiden sudah akan dapat mengajukan dua nama,” katanya.
Menurut Yusril, jangka waktu 60 hari bagi MPR untuk memilih juga merupakan batas maksimal. “Jadi jangka waktu 60 hari itu dipahami bukan harus 60 hari, tapi selama-lamanya 60 hari,” ujarnya.
Yusril mengatakan jadwal rapat MPR belum diputuskan dan diserahkan kepada pimpinan MPR. Presiden juga memiliki rencana perjalanan ke luar negeri hingga tanggal 14 atau 16, sehingga masih membutuhkan waktu untuk mempersiapkan pengajuan nama. “Apa yang saya tangkap dari pertemuan tadi itu ingin mempercepat proses ini,” kata Yusril.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa bila Wakil Presiden berhalangan tetap, Presiden mengajukan dua calon untuk dipilih MPR paling lambat 60 hari.
