Jakarta (parade.id)- Dalam rangka memperingati 80 tahun Indonesia merdeka, Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) mengeluarkan peringatan serius terkait bahaya kemerosotan nasional yang tengah mengancam sendi-sendi utama republik. AKSI menyoroti kerusakan pada penghormatan harkat dan martabat manusia, supremasi hukum yang melemah, serta ketidaksetaraan perlakuan bagi seluruh anak bangsa.
Indonesia pernah menjadi simbol perjuangan melawan kolonialisme, tercermin dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Gerakan Konferensi Asia Afrika pada 1955, yang menginspirasi banyak negara meraih kemerdekaan. Namun, trauma nasional pasca 1965 menyebabkan lumpuhnya kesadaran kebangsaan selama enam dekade, mengubah Indonesia dari negara berwawasan pembebasan menjadi otoritarianisme militeristik yang menindas hak asasi manusia.
![[Siaran Pers] WALHI Aceh: Jangan Berhenti di Maklumat, Saatnya Negara Bertindak Membongkar Jaringan PETI hingga ke Pemodal](https://parade.id/wp-content/uploads/2026/07/a007117e-2066-444a-83de-d315c5a287dc-120x86.jpeg)
Kemerosotan ini diperparah dengan ketimpangan ekonomi yang parah, di mana segelintir elit menguasai porsi kekayaan setara dengan 50 juta rakyat. AKSI mengkritik sistem politik yang masih terjerat Negara Keamanan Nasional ala Orde Baru, yang mengekang kedaulatan rakyat dan demokrasi sejati.
AKSI juga mengecam praktik manipulasi sejarah oleh sebagian sejarawan dan lembaga yang menyembunyikan pengalaman traumatik bangsa, serta kegagalan reformasi menghapus otoritarianisme lama. Ditambah lagi, pemerintahan terkini menunjukkan ciri-ciri militeristik dan anti HAM yang serupa dengan rezim Soeharto.
Peringatan 80 tahun kemerdekaan juga menjadi momen refleksi penting agar pemerintah dan pemimpin bangsa menghentikan manipulasi ingatan rakyat serta membangun kembali bangsa menuju keadilan sosial, demokrasi bermartabat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
AKSI menuntut agar pemerintah mencabut kebijakan yang membawa kemerosotan nasional, menghentikan praktik otoriter yang melemahkan demokrasi, serta menghentikan kriminalisasi atas kebebasan berekspresi demi menyelamatkan masa depan bangsa yang bermartabat dan berdaulat.
Meskipun pemerintah menyelenggarakan rangkaian perayaan kemerdekaan penuh semangat kebersamaan dan optimisme dengan tema “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju,” seperti yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto, AKSI mengingatkan agar perayaan itu juga menjadi momentum untuk introspeksi dan perubahan nyata demi menghindari kemerosotan yang mengancam keutuhan negeri.
Peringatan resmi HUT ke-80 Kemerdekaan RI akan berlangsung penuh khidmat mulai dari Doa Kebangsaan, Ziarah Nasional, hingga Pesta Rakyat di Istana Merdeka dan Monas, dengan harapan membangkitkan semangat persatuan dan kebanggaan nasional yang sejati.
Di atas adalah sebuah pernyataan bersama dalam “Konferensi Pers Refleksi 80 Tahun Kemerdekaan RI”, Kamis (14/8/2025), di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat.
Hadir dalam pernyataan bersama tersebut: Marzuki Darusman (Jaksa Agung 1999-2001; Aktivis HAM), Prof. Sulistyowati Irianto (Profesor Antropologi Hukum), Prof. Dr. Asvi Warman Adam (sejarawan), Ita Fatia Nadia (peneliti sejarah), Dr. Andi Achdian (sejarawan), Jaleswari Pramodhawardani (Direktur Lab45), Usman Hamid (Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia), dan Firda (aktivis dan sejarawan).*
