Jakarta (PARADE.ID)- Presiden Jokowi diingatkan jangan malu akui kebijakan Pemimpin sebelumnya. Jangan pernah merasa hina mengakui hal-hal yang baik dari Pemimpin pendahulu.
“Apa sih malunya, hinanya, sulitnya, untuk secara correct menyebut peran dan kebijakan pemimpin sebelumnya, sebagai bagian atau sejarah dari proyek infrastruktur yang Bapak resmikan?” cuitan politisi Demokrat, Rachland Nashidik, kemarin.
“Bapak bukan saja enggan mengakui, malah mengerahkan buzzer untuk menista,” sambungnya.
Seperti di Pacitan, kata Rachland, Jokowi di PT PAL tidak mengucap apa pun bahwa kapal selam ini adalah buah dari kebijakan Pemerintahan SBY, yaitu kerjasama dengan Korsel dengan syarat transfer teknologi. Bagian program minimum essential force yg dicanangkan SBY.
“Siapa sangka kapal selam yang membuat geger negara kawasan ini merupakan inisiasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? Kapal selam ini adalah satu dari tiga pengembangan kapal selam dengan perjanjian transfer teknologi yang diteken SBY pada 2011.”
Satu dari tiga kapal selam kelas Changbogo yang dipesan Indonesia diproduksi di Korsel. Satu unit lagi dibuat di Korsel dengan melibatkan BUMN PT PAL.
Terakhir dibuat di Indonesia sebagai bagian program transfer of technology (ToT) di PT PAL, Surabaya.
Rachland mengucapkan terima kasih kepada Jokowi karena meneruskan pembangunan Waduk yang dimulai oleh Presiden RI ke-6 SBY, mulai gagasan, studi, ground breaking dan inisiasi pembebasan lahan. Fundamen yang memungkinkan Presiden RI ke-7 dapat melanjutkan proyek penting ini dan meresmikannya sekarang.
“Bendungan Tukul mulai dibangun tahun 2013 dengan APBN sebesar 904, 4 Miliar. Target selesai 2017 tapi molor 4 tahun, justru di masa pemerintahan Jokowi.”
Tidak apa, katanya. Rakyat Pacitan pasti menghargai keputusan Jokowi meneruskan apa yang dibangun Pak SBY.
(Rgs/PARADE.ID)
