Jakarta (PARADE.ID)- Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) memberikan catatan akhir tahun (2021). Dalam catatannya, PRIMA menyimpulkan bahwah tahun 2021
telah terjadi penguatan kekuasaan oligarki di saat kehidupan bangsa Indonesia sedang mengalami krisis, baik krisis ekonomi maupun krisi kesehatan.
“Oligarki harus jatuh. Kekuasaan oligarki harus dibatasi,” demikian yang disampaikan oleh Ketua Umum PRIMA, Agus Jabo Priyono, Jumat (31/12/2021).
Oligarki kekuasaan yang dimaksud ini dikatakan olehnya bisa dibuktikan dengan misalnya adanya revisi UU KPK dan adanya UU Minerba. Dan yang paling spektakuler kata dia adalah disahkannya UU Omnibus Law, yaitu UU tentang Cipta Kerja.
Dimana dalam sudut pandang PRIMA bahwa UU Cipta Kerja ini, negara menyerahkam kehidupan bangsa Indonesia kepada swasta, kepada investasi.
“Dan menurut kami ini sangat berbahaya untu kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan. Dan ini harus dihentikan,” jelasnya di akun YouTube PRIMA.
Untuk menghentikan itu, PRIMA memiliki konsepnya. Yakni mengusulkan, memperjuangkan tahun 2022 Indonesia memiliki UU antioligarki.
“Kita sudah punya konsep, kita sudah mengkaji bersama para ahli, bersama kekuatan civil society, dan kita akan mengajukan, menyampaikan pandangan kami, hasil kajian kami kepada Presiden, kepada DPR RI, supaya kemudian rumusan itu bisa dtindaklanjuti menjadi UU Antioligarki,” katanya.
Menurut dia, hanya dengan cara itulah keadilan, kesenjangan sosial, kemiskinan, itu akan bisa diatasi.
“Dan kita sangat berharap dengan ekonomi kerakyatan, dengan membatasi kekuasaan oligarki melalui UU. Menginginkan Indonesia di tahun 2022 pembangunan ekonomi nasional yang akan dibangun itu adalah pondasinya ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang berbasiskan UMKM, yang berbasiskan koperasi,” tambah jelasnya.
Dengan itu, PRIMA berharap cita-cita proklamasi masyarakat Indonesia yang adil dan makmur bisa bisa segera terwujud. Agar pondasi ekonomi nasional kita tidak lagi rapuh.
(Sur/PARADE.ID)
