Bulukumba (PARADE.ID)- Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah ormas se-kabupaten Bulukumba bertemu dengan DPRD setempat guna menyikapi RUU HIP. MUI dan sejumlah ormas menolak dengan keharian RUU HIP.
Menurut mereka, Pancasila sebagai falsafah bangsa, dasar negara dan konsensus nasional sudah final dan patut didukung dan diapresiasi ditentrans nasionalisme yang merapuhkan sendi-sendi keutuhan bangsa dan persatuan Nasional.
“Pancasila yang rumusannya telah ditetapkan dalam pembukaan UUD 1945 telah final sebagai falsafah negara yang telah menjadi norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menonjolkan kesejarahan pancasila 1 juni dan mengabaikan kesejarahan 22 Juni dan 18 Agustus berpotensi merusak persatuan,
membenturkan agama dengan negara, dan menguak kembali konflik ideologis yang akan menguras energi bangsa,” demikian informasi yang diterima redaksi parade.id, Rabu (1/7/2020).
Selain itu, mereka juga meminya kepada pemerintah/TNI/POLRI dan DPR-RI untuk mengusut tuntas aktor/oknum atau lembaga/organisasi/ pengusung /inisiator RUU HIP, karena telah mengancam keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa serta menguak kembali
konflik ideologi yang mengancam keutuhan NKRI.
“Pembukaan UUD 1945 telah memberi tafsir dan penjabaran Pancasila sehingga tidak dibutuhkan lagi tafsir baru pada tingkat/hirarki perundang-undangan.”
Mereka juga meminta kepada pemerintah dan DPR-RI agar menghentikan dan/atau mencabut agenda pembahasan RUU-HIP.
“Apabila pemerintah dan DPR RI tetap melanjutkan pembahasan RUU-HIP, maka Dewan pengurus Majelis Ulama kabupaten Bulukumba bersama Ormas dan seluruh komponen masyarakat Bulukumba akan mendukung seruan MUI pusat untuk bangkit dan berjuang secara konstitusional untuk menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan pancasila dan UUD 1945.”
Dari ormas-ormas yang tergabung di dalamnya masing-masing memberikan pernyataan sebagai berikut:
Andi Muktamar mattotorang (Ketua DMI/dewan masjid Indonesia Cabang Bulukumba); mengatakan Bahwa kami meminta kepada dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bulukumba untuk menyampaikan kepada DPR RI terkait penolakan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang bertentangan dengan pasal 1 Pancasila, Oleh karena itu kami meminta agar aspirasi kami ditindaklanjuti.
Baso Riswandi (Sekertaris HMI Cabang Bulukumba);
a. Bahwa Ideologi pancasila adalah ideologi yang sudah final, tidak perlu diubah lagi.
b. berharap agar seluruh anggota DPRD bersama sama menolak RUU HIP, dan bersama sama menandatangani penolakan pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila.
Arman S.Pd (Sekertaris Muhammadiyah Bulukumba); bahwa semua yang kita seluruh umat Islam di seluruh Indonesia sepakat bahwa Pancasila adalah harga mati tidak bisa diutak atik lagi Pancasila dan dasar hukum yang ada di Indonesia karena Pancasila yang lahir 18 Agustus 1945 adalah konsensus bersama dan umat Islam.
Umar Tawakkal (Ketua BKPRMI Cabang Bulukumba); mengatakan bahwa kami berharap inisiator dari rancangan undang-undang haluan ideologi pancasila ini diberikan tindakan hukum dan diproses sesuai dengan aturan berlaku.
Alfian Ardani (Ketua PMII Cab. Bulukumba); bahwa saya mewakili teman-teman yang tergabung dalam seluruh pengurus cabang pergerakan mahasiswa Islam Indonesia(PMII) menyatakan menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, dan meminta kepada lembaga DPRD Bulukumba untuk menyampaikan kepada DPR RI agar menghentikan pembahasan tersebut karena Pancasila merupakan ideologi negara yang sudah final dan tidak perlu lagi diubah.
H. Syukur Ali (Komunitas Penjuang subuh);
a. Bahwa dari awal kami sudah menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, dan Berencana untuk menurunkan atau menggerakkan massa untuk melakukan penolakan tersebut Namun kami mendapatkan nasihat dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bulukumba untuk tidak mengerahkan massa.
b. Kami dari komunitas pejuang subuh menyatakan menolak dan meminta kepada lembaga DPR RI untuk memberhentikan pembahasan rancangan undang-undang hadiwan ideologi pancasila ini dan meminta agar inisiator dari rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila diserahkan kepada lembaga hukum untuk diberikan sanksi hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.
Muh. Maulana Kadafi (Bikrs Muslim Bulukumba);
a. Kami dari Bikers muslim dengan tegas menyatakan menolak pembahasan undang-undang RUU HIP.
b. Kami meminta kepada seluruh anggota DPRD untuk mengaw al aspirasi Kami sampai ke tingkat pusat.
c. Kami meminta kepada pemerintah untuk mengusut Siapa yang mengusulkan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila.
Ustaz Ikhwan Bahar (Ketua Dai Muda Bulukumba) mengatakan; bahwa Kami menyampaikan kepada Bapak Pimpinan dan seluruh anggota dewan yang hadir, bahwa barusan kami menerima pesan dari ketua PGI Kabupaten Bulukumba persatuan gereja Indonesia menyampaikan terkait penolakan rancangan undang-undang tersebut.
Ustaz H. Djamiruddin (Ketua MUI Bulukumba);
a. Bahwa sebelumnya ada beberapa organisasi yang akan melakukan aksi demonstrasi ke DPRD namun dengan pertimbangan jika seluruh organisasi melakukan aksi menyampaikan aspirasi ke DPRD Bulukumba maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh karena itu kami berinisiatif mengundang seluruh organisasi untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait penolakan RUU HIP kepada lembaga DPRD Kabupaten Bulukumba, agar aspirasi mereka ditindaklanjuti dan disampaikan kepada DPR RI.
b. Bahwa kami telah menyiapkan surat pernyataan penolakan Majelis Ulama Indonesia Cabang Bulukumba atas pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, di mana surat pernyataan ini didukung oleh beberapa organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Bulukumba.
Mereka-mereka yang hadir di antaranya:
1. H. Rijal S.Sos (Ketua DPRD Bulukumba)
2. Andi muhammad Ahyar (Anggota DPRD Bulukumba F.PKS)
3. Andi Soraya Widyasari, S. Ip, M. AP (Anggota DPRD Bulukumba)
4. Muhammad Bakti (Ketua Komisi D DPRD Bulukumba)
5. Juandi Tandean (Anggota DPRD Bulukumba)
6. Ustaz H. Djamiruddin (Ketua MUI Bulukumba)
7. Andi Muktamar mattotorang ( ketua DMI/dewan masjid Indonesia Cabang Bulukumba)
8. Arman S.Pd (Sekertaris Muhammadiyah Bulukumba)
9. Umar Tawakkal (Ketua BKPRMI Cabang Bulukumba)
10. Alfian Ardani Ketua PMII Cab. Bulukumba)
11. Musafir (Komunitas Penjuang subuh)
12. Baso Riswandi (Sekertaris HMI Cabang Bulukumba)
13. Ustaz Ikhwan Bahar (Ketau Dai Muda Bulukumba)
14. Rasyidin (Ketua PC GP Ansor Bulukumba)
15. Andi Mappasomba (FPI Bulukumba)
16. Abd Goni Askur (Ketua Cabang IMM Bulukumba)
17. H. Patahuddin (Ketua NU Bulukumba)
18. Imran S.Pdi (Wahda islamiah)
19. Muh. Maulana Kadafi (Bikrs Muslim Bulukumba)
20. Serta dihadiri 25 orang dan tamu undangan.
Semuanya bertemu dengan Anggota Dewan di ruang Paripurna. Diterima Pimpinan DPRD.
(Reza/PARADE.ID)
