Jakarta (parade.id)- Himpunan Mahasiswa Sulawesi Tenggara (HIMA Sultra) mengkritisi kinerja Andap Budi Revianto, sebagai Pj Gubernur Sultra. Andap dinilai oleh HIMA Sultra kurang fokus dalam melakukan pembenahan dan penataan di Sultra—sejak diangkat menjadi Pj Gubernur Sultra.
Hal itu disampaikan Ketum HIMA Sultra Eghy Seftiawan, usai aksi unjuk rasa di depan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, kemarin, Rabu (10/1/2024).
“Saya, secara tegas mengatakan bahwa Pj Gubernur, mantan polisi itu terkesan tidak bertanggung jawab dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang pejabat. Bahkan cenderung tak bisa bekerja. Pj Gubernur tidak becus dalam menjalankan roda pemerintahan Sultra,” kata Eghy, dalam keterangannya kepada media.
Akibatnya, Bumi Anoa itu, kata Eghy, mengalami inflasi.
“Sultra saat ini dalam kondisi yang tidak sedang baik-baik. Pejabatnya malah justru sibuk pencitraan dan otak-atik posisi,” kata dia.
HIMA Sultra mengindikasikan terjadinya hal itu karena Pj Gubernur Andap tidak memiliki niat dalam menjabat sebagai pejabat di daerahnya. Bila Pj Gubernur memiliki niat baik untuk memperbaiki daerah, maka perkara inflasi yang menimpa daerahnya itu kata Eghy sudah teratasi.
“Sebabnya kami datang di hadapan Kemendag untuk meminta yang memiliki kewenangan segera menggantikan Penjabat Gubernur demi keselamatan masyarakat, ekonomi, SDA, dan kemajuan daerah,” imbuhnya.
Selain dianggap seperti di atas sehingga dikritisi kinerjanya, Eghy juga beranggapan karena Pj Gubernur Andap terindikasi bermain politik, tidak netral pada pilpres.
“Saya menilai bahwa jabatan ini bukan untuk menyelamatkan dan membantu pemerintah pusat dalam mengangkat SDA yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat. Tapi justru untuk manuver politik pilpres,” katanya.
“Ada dugaan bahwa pejabat ini ditugaskan bukan untuk memperbaiki sistem dan mengangkat SDA kami untuk sepenuhnya kesejahteraan masyarakat melainkan untuk manuver politik praktis,” katanya lagi.
HIMA Sultra pun mencium bau itu, kata dia. Dan menurutnya, itu tidak baik untuk kesuburan dan kemajuan daerah Sultra.
“Olehnya, kami minta untuk segera dicopot dan digantikan dengan yang betul-betul memiliki niat baik dalam menjalankan misi negara untuk mensejahterakan masyarakat,” pintanya.
HIMA Sultra akan datang kembali dengan massa lebih besar untuk melakukan aksi unjuk rasa, jika tidak ada tindak lanjut dari Kemendagri, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
(Rob/parade.id)
