Kebijakan Presiden Prabowo tentang Kenaikan Upah Hanya Sekadar “Main Aman”

Jakarta (parade.id)- Merespon Pidato Presiden Prabowo Subianto terkait kenaikan upah buruh tahun 2025 sebesar 6,5 %, Ketua Umum Konfederasi KASBI Sunarno menyatakan Keberatan, pasalnya biaya kebutuhan hidup riil kaum buruh dengan status lajang saat ini mencapai sekitar 7 juta/bulan, sedangkan untuk buruh yang sudah berkeluarga dengan kategori K1, K2 dan K3 adalah mencapai sekitar 9-15 juta/bulan.

Perlu diketahui bahwa sistem pengupahan Indonesia masih carut marut karena praktek politisasi upah murah, misal PP 81/1981,  Permenaker 05/1989, Permenaker 01/1990, Kepmenaker 81/1995, Permenaker 03/1997, Permenaker 01/1999, Kepmenaker 226/2000, Permenaker 17/2005, Permenaker 13/2012, PP 78 2015, PP 36/2021, Permenaker 18/2022, PP 51/2023.

Related posts

PPMI Desak Pencabutan Izin Tambang Nikel di Raja Ampat

2025-06-09

Menbud Fadli Ditunjuk Jadi Ketua Dewan GTK oleh Prabowo, Ini Tugasnya

2025-06-06

Meskipun system pengupahan sering bergonta-ganti aturan tapi tidak menjawab persoalan mendasar tentang PEMBERLAKUAN UPAH LAYAK DAN ADIL BAGI BURUH INDONESIA. Artinya sampai saat ini belum ada aturan baku yang bisa diterapkan sebagai panduan para Dewan Pengupahan dalam penghitungan kenaikan upah layak dan adil, alhasil hampir setiap jelang akhir tahun kaum buruh selalu bersitegang dengan pengusaha dan pemerintah untuk penetapan kenaikan upah.

Dengan adanya kenaikan upah 6,5 % tentu tidak akan berarti apa-apa jika pada saat yang sama bulan januari 2025 juga ada kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 %. Yang juga akan berdampak secara langsung terhadap kenaikan semua bahan-bahan makanan, sembako, dan barang-barang komoditas masyarakat, yang tentu juga akan menyebabkan daya beli buruh semakin lemah, sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Kenaikan upah sebesar 6,5% tersebut jika tidak di ikuti dan dibuat aturan yang adil maka akan menimbulkan DISPARITAS UPAH yang semakin jauh antara upah buruh di kota-kota besar dengan upah buruh daerah lainya ditambah lagi problem upah minimum sectoral yang belum diterapakn disemua daerah.

Oleh karena itu dengan adanya kebijakan kenaikan upah tahun 2025 sebesar 6,5 % adalah sebagai kebijakan yang sekedar “main aman” saja, dan bukan konsep pengupahan yang layak dan adil bagi buruh Indonesia. Maka Konfederasi KASBI menyerukan AKSI DAERAH sebagai bentuk perjuangan bagi kaum buruh di seluruh Indonesia dengan tuntutan Jangka Pendek, yaitu:

1. Naikan upah tahun 2025  sebesar 20%-30% bulan (mengurangi disparitas upah antar daerah);

2. Berlakukan upah minimum sectoral di seluruh daerah, yaitu : sectoral 1 : 15 %, sectoral 2 : 10 %, dan sectoral 3 : 5 %.

3. Tolak Upah sektor Padat Karya di bawah upah UMK;

4. Buat Konsep Upah Layak Nasional “UPAH LAYAK DAN ADIL” bagi buruh Indonesia dengan  melibatkan unsur – unsur perwakilan serikat buruh;

5. Tolak kenaikan PPN 12%, serta Cabut dan Batalkan TAPERA;

6. Cabut dan Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja beserta seluruh Peratuan turunanya;

7. Buat Undang-undang Ketenagakaerjaan yang menjamin dan melindungi kaum buruh Indonesia dengan melibatkan unsur-unsur serikat buruh.***