Jakarta (parade.id)- Aksi buruh pelabuhan di Pelindo Tower bawa tujuh tuntutan. Tujuh tuntutan yang dibawa oleh mereka adalah pertama, pekerjakan kembali Joko Laras sebagai Ketua Serikat Pekerja Pelabuhan Terminal Kendaraan Indonesia-Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia-Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (SPPTKI-FBTPI-KPBI).
Menurut koordinator lapangan (korlap) aksi sekaligus pengurus FBTPI di bagian pengembangan M Arira Fitra, Ketua SPPTKI Joko Laras di-PHK secara sepihak.
“Padahal dalam UU, serikat buruh/serikat pekerja, pengusaha tidak boleh sewenang-wenang, karena hak untuk berserikat itu dilindungi,” katanya ke parade.id di sela-sela aksi di depan Gedung Pelindo, Jakarta Utara, Kamis (16/1/2025).
“Alasan di-PHK karena tidak dilanjutkan, tidak direkomendasikan kontrak kerja, katanya. Padahal, kawan-kawan sudah bekerja selama belasan tahun,” tambahnya.
Tuntutan kedua, angkat seluruh pekerja PT Indonesia Kendaraan Terminal (PT IKT) menjadi Pekerja Tetap (PKWTT). “Kedua kita bicara soal status kerja. 12-13 tahun kawan-kawan bekerja. Tapi ternyata status kerjanya masih kontrak dan outsorching,” ungkapnya.
“Padahal UU Cipta Kerja sudah dinyatakan inskontitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan 168. Tapi pengusaha memaksa status kerjanya kontrak dan outsorching,” imbuhnya.
Menurut dia, aktivitas pekerja yang dimaksudnya tidak bisa dikontrak karena meraka bukan beraktivitas penunjang. Mereka melakukan pekerjaan inti.
“Mereka melakukan pekerjaan yang tidak bisa digantikan—dan secara terus menerus,” katanya.
Tuntutan ketiga, hentikan tindakan pemberangusan serikat (union busting), berikan hak kebebasan berserikat di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Keempat, hentikan tindakan perbudakan modern (modern slavery) dan pelanggaran HAM di IKT pelabuhan Tanjung Priok.
Kelima, bayarkan rapelan upah lembur terhadap 98 Anggota SPPTKI-FBTPI-KPBI. Keenam, bayarkan kepada buruh potongan PPh21 yang tidak sesuai aturan hukum
Terakhir atau ketujuh, wujudkan hubungan kerja yang berkeadilan, berpihak kepada kaum buruh dan berpihak kepada kelestarian lingkungan, serta berpihak kepada kesetaraan terhadap perempuan dengan menjunjung tinggi, harkat dan martabat kaum perempuan.
Aksi ini kata Fitra, sebenarnya aksi protes, karena mereka menduga Pelindo melakukan serangan balik terhadap kawan-kawan serikat. “Serangan balik atas karena kawan-kawan berhasil memperjuangkan dugaan upaya penggelapan uang cadangan PHK yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Maritim (Kopegmar),” katanya.
“Upaya pengelapan seperti apa? Jadi ada—dari upah kawan-kawan dipotong, disimpang, kemudian dikatakan itu cadangan PHK. Setelah pergantian dari Kopegmar ke Perusahaan Daftar Sebagian (PDS), uang itu tidak diberikan. Disimpan oleh mereka,” tambah Ketua Exco Pusat Bidang Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa Partai Buruh.
Setelah dituntut, kita gugat ke pengadilan, barulah uang itu kata dia, mereka berikan. “Jumlahnya tidak main-main: ratusan miliar. Untuk IKT saja ada sekitar 8 miliar lebih,” ungkapnya.
“Setelah kawan-kawan berhasil, kawan-kawan kemudian serikat pekerja SPPTKI, ketuanya di-PHK. Ini kita mengatakan sebagai serangan balik,” ungkapnya lagi.
Soal rencana hingga 7 hari, disampaikannya tergantung kebijakan pihak Pelindo. Kalau tidak ada itikad baik, aksi massa kata dia tidak hanya akan berlangsung selama 7 hari, melainkan bisa terus menerus sampai Pelindo memenuhi tuntutan buruh.
“Dan kita bukan hanya aksi: kita akan melakukan mogok kerja di dalam pelabuhan IKT,” tekannya tutup.
Massa yang mengikuti aksi capai ratusan orang. Tergabung beberapa elemen dalam aksi tersebut, seperti Serikat Driver Indonesia (SDI), Peseduluran Driver Tegal-Brebes (PDTB), FPBTPI, Aliansi Utara, Sopir Indonesia,, GSBN, Pijar Berdikari Abadi, Sekolah Perempuan Progresif, Unisma Bekasi, dan lainnya.
(Rob/parade.id)
