Jakarta (parade.id)- Faris Helmi Yahya dari Indonesia Budget Center (IBC) menegaskan penolakannya terhadap rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto dengan alasan kuat yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Menurut Faris, syarat umum dalam Pasal 25 UU tersebut—terutama integritas moral dan keteladanan—secara jelas tidak dapat dipenuhi oleh Soeharto. Ia mengutip Putusan PK Nomor 140 Tahun 2015 yang menegaskan Soeharto melakukan perbuatan melawan hukum dan harus membayar denda sebesar Rp 139 miliar lebih. “Apakah ini memenuhi syarat berkelakuan baik?” tanya Faris retoris.
Ia juga menyoroti praktik korupsi kolusi nepotisme (KKN) dan mekanisme patronase di masa Orde Baru, yang menurutnya jelas bertentangan dengan nilai kejujuran dan kesetiaan kepada bangsa. Pada aspek syarat khusus, seperti perjuangan fisik dan politik, serta gagasan besar untuk pembangunan, Faris menilai Soeharto hanya menjalankan tugas minimum sebagai kepala negara, tidak lebih.
Kritiknya terhadap Orde Baru tidak hanya bersifat moral, tetapi juga ekonomi. Mengutip pakar ekonomi Sumitro Djojohadikusumo, Faris menyebut adanya pemborosan investasi hingga 30% serta penyimpangan kebijakan ekonomi yang berujung pada krisis moneter yang menghantam Indonesia.
Faris mengajak publik berpikir kritis dan tidak terbuai narasi pembangunan semu. Ia memperingatkan bahwa pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto berpotensi menjadi preseden buruk, mendorong pembersihan nama dan pembebasan moral figur yang bermasalah.
Apakah langkah ini hanya berhenti di Soeharto? Bisa jadi ini membuka pintu untuk pengulangan kesalahan di masa depan,” ujarnya dalam Konferensi Pers Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto, Jumat (31/10/2025), yang diadakan Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS), di Resonansi, Kalibata, Jakarta Selatan.
Koalisi yang diwakilinya sepakat menolak gelar tersebut dari sisi hukum, regulasi, dan moral. “Seluruh Indonesia tidak akan melupakan jejak KKN dan pelanggaran HAM berat yang terjadi. Gelar pahlawan bagi Soeharto adalah pembohongan publik,” tutup Faris.*
