Jakarta (parade.id)- Selama tiga tahun terakhir, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata sebesar 5,04 persen per tahun. Angka ini terkesan stabil dan terkontrol dalam laporan resmi pemerintah, namun Direktur Pengembangan Big Data INDEF, Eko Listiyanto, menyampaikan bahwa pertumbuhan tersebut belum cukup membaik secara nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Menurut Eko, pertumbuhan 5 persen tidak berarti pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan jika tidak diiringi dengan peningkatan daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta investasi produktif. “Stimulus yang tidak tepat sasaran cenderung bersifat sementara dan tak berdampak berkelanjutan,” ujarnya.
Eko menyoroti beberapa fenomena mengkhawatirkan di balik angka stabilitas itu. Pertama, pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya berkisar antara 4,89 hingga 4,94 persen, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Meskipun sumber pertumbuhan ekonomi terbesar dari konsumsi, namun peningkatan konsumsi masyarakat secara riil bergerak lamban.
Kedua, deflasi di beberapa kuartal tahun 2024 (Mei-September) dan berlanjut di awal 2025 menimbulkan efek negatif, di mana konsumen dan pelaku usaha menunda pembelian karena ekspektasi penurunan harga lebih lanjut. Hal ini menyebabkan permintaan melambat dan ekonomi mengalami spiral negatif. Ketiga, investasi asing langsung (FDI) menurun hingga 8,87 persen pada triwulan III 2025, yang mencerminkan keraguan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia akibat ketidakpastian regulasi, perpajakan, dan hambatan infrastruktur.
Meski terdapat kritik tersebut, Eko melihat ada usaha pencapaian tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terutama dalam pengendalian inflasi yang masih sesuai target. Inflasi yang terjaga di angka 2,86 persen juga memberi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang stabil.
Namun, Eko menegaskan tantangan struktural yang harus segera diatasi. Daya beli masyarakat masih menjadi masalah utama, padahal kontribusi konsumsi domestik mencapai 50-60 persen dari pertumbuhan ekonomi.
“Pemerintah harus memprioritaskan peningkatan penghasilan tidak kena pajak, stabilitas harga pangan, dan program yang langsung berdampak pada daya beli,” katanya.
Sektor pertanian dan UMKM juga perlu diperkuat karena menjadi fondasi kehidupan mayoritas masyarakat. Program koperasi desa harus dikelola secara profesional agar mampu mendorong pertumbuhan inklusif dan penciptaan lapangan kerja.
Eko mengingatkan bahwa pertumbuhan kredit perbankan yang hanya sekitar 8 persen masih belum cukup untuk mendukung target pertumbuhan 5,4 persen di tahun 2026.
“Diperlukan percepatan agar kredit bisa mencapai 12-15 persen,” ujarnya.
INDEF merekomendasikan tujuh prioritas kebijakan untuk mencapai target pertumbuhan 5,4 persen 2026, di antaranya adalah fokus pada peningkatan daya beli riil, akselerasi kredit perbankan, penciptaan lapangan kerja yang cukup, belanja pemerintah yang produktif, hilirisasi mineral yang berkelanjutan, penyederhanaan regulasi, serta optimalisasi program UMKM dan pertanian.
Eko mengingatkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama lebih dari satu dekade stagnan di kisaran 5 persen menandakan perlunya peremajaan fundamental arah pembangunan nasional. “Tantangan terbesar bukan hanya angka pertumbuhan, melainkan memastikan bahwa pertumbuhan tersebut menghasilkan keadilan sosial-ekonomi yang merata,” tegasnya.
Dengan strategi yang tepat dan eksekusi konsisten, Eko optimistis Indonesia dapat keluar dari “jebakan pertumbuhan 5 persen” menuju pertumbuhan yang lebih inklusif dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. (dbs)
