Jumat, November 20, 2026
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Nasional

Konflik Agraria dan Penolakan RUU Omnibus Law

redaksi by redaksi
2020-09-29
in Nasional, Sosial dan Budaya
0

Aliansi Tani Tolak Omnibus Law

0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Palopo (PARADE.ID)- Sejumlah orang yang mengatasnamakan Aliansi Peduli Rakyat Tani (APRT) Palopo melakukan aksi unjuk rasa terkait penolakannya terhadap RUU Ciptaker Omnibus Law. Aksi yang dikoordinir oleh Alfian Kurnia ini memiliki beberapa tuntutan terkait RUU kontroversial tersebut.

Pertama, massa meminta kepada pemerintah untuk membatalkan pembahasan RUU Ciptaker karena dinilai menghianati hak-hak rakyat secara sistematis oleh Negara, beserta ada ancaman nyata yang di dalamnya. Kedua, massa menuntut sekaligus meminta kepada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin untuk segera menyelesaikan konflik agraria di seluruh wilayah Indonesia.

Related posts

WALHI Curigai Wacana Pindah Badak Jawa terkait Tambang Emas

WALHI Curigai Wacana Pindah Badak Jawa terkait Tambang Emas

2026-11-18
Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

2026-11-17

“Karena dianggap sebagai hambatan terwujudnya reforma agraria sejati sesuai amanah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang pokok Agraria No. 5 tahun 1960,” kata Alfian, kemarin, di gedung DPRD setempat.

Pemerintah juga diminta olehnya (massa aksi) untuk segera mengimplementasikan UU Pokok Agraria No. 4 tahun 1960 sebagai solusi untuk menciptakan kedaulatan pangan Indonesia.

“Kami meminta kepada pemerintah untuk tidak melakukan diskriminasi serta menghentikan tindakan represif terhadap rakyat Buruh Tani dan Nelayan yang memperjuangkan hak-haknya sebagai sumber penghidupan,” tambahnya.

Ketiga, terkait korupsi. Massa menagih komitmen pemerintahan Jokowi-Ma’ruf pada sektor agraria yang dianggap mereka ada dugaan tindak pidana korupsi.

Terakhir, massa mendesak agar Polrestabes Makassar agar melepaskan mahasiswa yang diduga ditahan di Mapolres Makassar karena terlibat aksi di hari tani di Makassar “STOP POLISI BRUTAL” beberapa hari lalu.

Soal dugaan penahanan oleh aparat keamanan, DPRD akan mencoba melakukan koordinasi dengan instansi Polri. Dan menurut DPRD, soal itu akan dikoordinasikan dengan Polri.

“Terkait dengan penahanan Mahasiswa yang ditahan oleh Polrestabes Makassar, DPRD Palopo sebatas melakukan koordinasi dengan instansi terkait,” kata salah satu perwakilan DPRD, Efendi Sarapang selaku Ketua Komisi I.

Selain itu, DPRD Palopo berkanji akan meneruskan aspirasi pengunjuk rasa ke Pemerintah Pusat terkait dengan penolakan RUU Omnibus Law.

(Reza/PARADE.ID)

Previous Post

KAMMI Minta Pemda Evaluasi Jam Malam dan Transparansi Data Covid-19

Next Post

Penolakan KAMI di Surabaya Disebut Fadli Persekusi terhadap Demokrasi

Next Post

Penolakan KAMI di Surabaya Disebut Fadli Persekusi terhadap Demokrasi

WALHI Curigai Wacana Pindah Badak Jawa terkait Tambang Emas

WALHI Curigai Wacana Pindah Badak Jawa terkait Tambang Emas

2026-11-18
Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

2026-11-17
Koalisi Sipil Desak Jepang Batalkan Pendanaan PLTGU Celukan Bawang

Koalisi Sipil Desak Jepang Batalkan Pendanaan PLTGU Celukan Bawang

2026-11-17
Federasi SBGTS-GSBI Resmi Dideklarasikan di Majalengka, Perkuat Buruh Garmen

Federasi SBGTS-GSBI Resmi Dideklarasikan di Majalengka, Perkuat Buruh Garmen

2026-11-17
OMNILUXE: Mengenal Jam Rolex, Model Populer, dan Kisaran Harganya di Indonesia

OMNILUXE: Mengenal Jam Rolex, Model Populer, dan Kisaran Harganya di Indonesia

2026-11-16
Rating Tinggi Masih Kalahkan Label Halal, tapi Efektif untuk Produk Baru

Rating Tinggi Masih Kalahkan Label Halal, tapi Efektif untuk Produk Baru

2026-11-16

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • Aturan Baru Kontrak Kerja: Maksimal 2 Tahun, Perpanjang 2 Kali

    Aturan Baru Kontrak Kerja: Maksimal 2 Tahun, Perpanjang 2 Kali

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • UU Baru Ketenagakerjaan: PHK tanpa Kesepakatan Batal Demi Hukum

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • PDIP DKI Gelar Kerja Bakti Massal dan Resmikan Teba Mega Pertiwi Cakung

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • ICW Soroti Kontrak Influencer Rp14,7 Miliar Perusahaan Raffi Ahmad

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bendera Bulan Bintang Aceh Resmi Dibatalkan, Ini Dasar Hukumnya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #MK #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2026 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2026 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In