Jakarta (parade.id)- Pungutan bekedok sumbangan di SMAN 1 Bandar Perdagangan (SMANSA) dugaannya diungkap oleh alumni sekolah, Chrysmon Gultom, lewat surat edaran (SE) yang diterimanya.
“Saya menyoroti tentang pungutan yang berkedok sumbangan seperti ini dan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Surat Edaran yang berisi tentang duit sumbangan sebesar 80-100ribu,” kata dia, kepada media, Senin (2/9/2024).
“Mari kita simak bersama-sama. Di dalam surat edaran tersebut memang diksinya sumbangan tetapi mematok harga dengan batas waktu dan tanggal yang ditentukan. Ini tidak sejalan dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016,” ia melanjutkan.
Ia kemudian mengutip laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, di mana ditegaskan bahwa sumbangan memang bisa diminta dari orang tua siswa tetapi tidak untuk seluruh orang tua karena sifatnya sukarela.
“Ketika sumbangan itu diberlakukan untuk seluruh orang tua, itu jatuhnya jadi pungutan,” kata dia.
Pungutan pendidikan itu menurut dia adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.
“Apabila Kepala sekolah atau jajaran pegawai negeri di SMA N 1 Bandar Perdagangan tetap memaksakan aturannya maka dapat dikenai Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi,” ia mengingatkan.
Peran Komite Sekolah disinggungnya. Menurut dia, mestinya Komite Sekolah menjadi pengawas penggunaan dana sekolah dan memastikan tidak ada praktik pungli.
“Bahkan jika pihak Komite Sekolah ikut terlibat bisa dijerat dengan Pasal 368 ayat 1 Kitab UU Hukum Pidana (KUHP),” kata Ketua GMKI Jakarta.
Sampai berita ditayangkan, redaksi belum bisa mengonfirmasi tentang kebenaran yang diungkap alumni SMANSA Chrysmon Gultom.
(Verry/parade.id)
