Jakarta (PARADE.ID)- Puluhan massa buruh yang tergabung dalam KSPI hari ini, melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta. Mereka menuntut dibatalkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
Alasan penuntutan itu menurut Vice President KSPI, Riden Hatam Aziz karena SEMA seperti, seolah-olah menjadi pedoman atau landasan hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) mengambil keputusan sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2020.
“Karena ada SEMA 5 tahun 2021, di mana kamar sidang, yang di sana ada empat kamar, salah satunya bersentuhan dengan kami, yang seolah-olah keputusan hakim PHI mesti berlandaskan UU No. 11 Tahun 2020. Padahal UU itu telah cacat formil, inkonstitusional bersyarat. Bahkan dalam kausulnya, MK menyebut dalam 2 tahun ke depan tidak boleh ada aturan atau turunannya yang bersifat strategis, seperti SEMA ini,” ungkapnya.
Adapun contoh kasus dari SEMA itu terjadi kepada buruh di Mamuju. Kasus itu terjadi pada tahun 2015. Tapi baru masuk PHI tahun 2020. Keputusan PHI itu menurut Riden berlandaskan UU Nomor 10 Tahun 2020, bukan UU Nomor 13 Tahun 2003.
“Munculnya SEMA ini melukai hati kami, karena MA mengeluarkan ini seperti meminta majelis hakim PHI keputusannya berpedoman pada UU No. 11 Tahun 2020. Maka dari itu kami minta SEMA dibatalkan, setidaknya di kamar yang bersentuhan dengan kami, buruh,” pinta Riden, yang juga Presiden FSPMI.
MA ataupun lembaga lain mestinya kata dia tidak mengeluarkan aturan yang sifatnya bertentangan dengan hukum aturan yang telah ada, seperti UU Nomor 11 Tahun 2020 yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Massa buruh kecewa atas hal itu.
Massa akan kembali turun aksi jika tuntutan mereka tidak direspon. Massa akan lebih banyak dari hari ini.
(Rob/PARADE.ID)
