Jakarta (PARADE.ID)- Puluhan orang dari 40-an serikat atau organisasi buruh, yang kemudian mengatasnamakan diri Aliansi Aksi Sejuta Buruh hari ini, Senin (11/7/2022), menjadwalkan akan melakukan aksi serentak di seluruh daerah Indonesia. Aksi serentak direncanakan pada tanggal 10 Agustus 2022.
Adapun rencana aksi terkait penolakan—desakan cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker). Koordintor Aliansi Aksi Sejuta Buruh, Jumhur Hidayat menjelaskan mengapa Omnibus Law UU Ciptaker harus dicabut.
Di antaranya menurut dia karena hal itu mengabaikan azas keterbukaan. Atas hal itu, lanjut dia, kaum buruh merasa ketidakadilan dan kehilangan perlindungan dari negara dalam masa bekerja, karena status kerja yang tidak ada kepastian akibat kerja kontrak, alih daya (outsourcing) dan ancaman PHK yang setiap saat menghantui serta aturan yang menurunjan standar kesejahteraan,”
“Tentu saja hal ini akan menyebabkan terganggunya keseimbangan, keserasian dan keselarasan serta produktivitas dalam hubungan industrial,” kata dia saat konferensi pers.
Pemerintah dan DPR RI malah menurutnya telah melakukan abuse of power dalam membentuk UU tersebut.
“Pemerintah dan DPR RI tetap melakukan tindakan-tindakan atraksi dalam membuat UU PPP, di mana hal ini dibuat dengan sangat cepatnya dan dalam pembuatan UU yang ada tidak melibatkan para buruh, karena buruh adalah esensi utama dalam membuat peraturan ini,” ungkapnya, yang juga merupakan Ketum KSPSI.
Mestinya, kata dia, harusnya buruh diajak dalam penyusunan Omnibus Law UU Ciptaker tersebut. Sehingga kepastian dunia kerja serta ancaman PHK tidak menghantui para pekerja/buruh.
Hadir pimpinan dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh selain Jumhur ialah Arif Minardi, Sunarti, Daeng Wahidin, dan lainnya.
(Verry/PARADE.ID)
