Jakarta (parade.id)- Sekitar 100 perempuan dari Aliansi Perempuan Indonesia (API) menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta Pusat, Rabu 18/6. Massa menuntut pemerintah menurunkan harga sembako, menghentikan program Makan Bergizi Gratis yang bermasalah, dan memenuhi janji menciptakan lapangan kerja layak di tengah meningkatnya beban ekonomi.
Aksi yang dikoordinasikan Fanda dari Jala PRT, Sarah dan Vivi Widyawati dari Perempuan Mahardika itu diikuti organisasi masyarakat sipil dan kelompok perempuan seperti Perempuan Mahardika, Pelangi Mahardika, Koalisi Perempuan Gila, Jala PRT, Marsinah.id, Konde.id, LBH APIK, Kalyanamitra, dan lainnya.
![[Siaran Pers] WALHI Aceh: Jangan Berhenti di Maklumat, Saatnya Negara Bertindak Membongkar Jaringan PETI hingga ke Pemodal](https://parade.id/wp-content/uploads/2026/07/a007117e-2066-444a-83de-d315c5a287dc-120x86.jpeg)
Tuntutan utama diarahkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. API mendesak segera menurunkan harga kebutuhan pokok yang terus naik dan memberatkan perempuan sebagai penanggung jawab pemenuhan kebutuhan keluarga. API juga menuntut penghentian program MBG yang dinilai belum tepat sasaran dan rawan masalah teknis, serta realisasi lapangan kerja bermutu tanpa diskriminasi.
Di tengah aksi, massa beberapa kali dihadang aparat kepolisian saat menuju titik aksi. Penghadangan memicu ketegangan dan aksi saling dorong. Massa menilai pembatasan ruang ekspresi bertentangan dengan konstitusi. Meski begitu, aksi tetap berlangsung damai melalui orasi, pembacaan pernyataan sikap, dan penulisan aspirasi di bentangan kain.
API menegaskan krisis ekonomi, biaya hidup tinggi, dan minimnya akses kerja layak paling berdampak pada perempuan, pekerja informal, pekerja rumah tangga, dan kelompok rentan. Karena itu pemerintah dituntut menghadirkan kebijakan berpihak pada kesejahteraan rakyat dan perlindungan pekerja.
“Perjuangan untuk keadilan sosial dan ekonomi tidak akan berhenti pada aksi kali ini,” tegas API. Jika tuntutan tidak mendapat respons dan tindak lanjut nyata dari pemerintah, API menyatakan akan konsolidasi dan menggelar aksi lanjutan sebagai tekanan politik demi kehidupan lebih adil bagi seluruh rakyat Indonesia.*
