Jakarta (PARADE.ID)- Ekonom Faisal Basri menyebut bahwa bantuan dari Pemerintah Pusat ke Daerah sebetulnya menyusahkan mereka. Sebab, selain dianggap minim, juga karena bantuan sosial dari Pusat memiliki banyak jendela.
“Karena setiap Kementerian formula dan datanya berbeda-beda,” kata dia, Selasa (28/7/2020), ketika webinar yang diadakan oleh INDEF.
Pemerintah, menurut dia seharusnya mampu menahan ego di saat-saat seperti ini agar kekhawatiran Daerah meresa dipinggirkan atau dicampakkan tidak terjadi.
“Saya sudah bicara sama teman-teman Aceh, Kalimantan Barat, Sumatra Utara, dan beberapa lagi, sungguh mereka merasa kecewa,” tambahnya.
Hal di atas terkait pinjaman Pusat ke Daerah terkait pemulihan ekonomi di tengah pandemi sebesar Rp10 triliun yang kabarnya untuk 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota. Dan menurut Faisal, hal demikian sungguh keterlaluan.
“Lihat pembiayaan korporasi, Rp53 triliun. Kemudian, sebelumnya (data) dukungan untuk Pemda cuma Rp15 triliun untuk 514 Kabupaten/Kota dan 34 provinsi. Rasanya ndak elok karena dia jajaran terdepan. Mereka yang lebih tahu situasi kalau pemerintah daerahnya kesulitan,” terang sesalnya.
Menurut Faisal, pemerintah harus mengambil langkah lanjutan, yakni menaikkan angka tersebut. Kalau tidak mereka bahkan tidak bisa menjalankan fungi-fungsi dasar karena anjlok.
Angka tersebut diakui Faisal kala melihat hasil presentasi Wakil Menteri Keuangan belum lama ini. Ia tak menyangka pemerintah (ingin) mengeluarkan kebijakan itu.
(Robi/PARADE.ID)
