Jakarta (PARADE.ID)- Di satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, politisi Gerindra Fadli Zon membuat beberapa catatan yang dianggapnya kian berat untuk Negara dan rakyat.
Pertama, kata dia, adalah beban utang. Akibat miskalkulasi, mismanajemen, serta kerja-kerja pembangunan tuna konsep, Indonesia kini harus menanggung beban utang yg sangat berat.
“Mengutip laporan Bank Dunia, ‘International Debt Statistics 2021’ utang luar negeri Indonesia saat ini menempati urutan ke-6 tertinggi di antara negara-negara berpendapatan menengah dan rendah,” demikian katanya, kemarin (20/10/2020), di akun Twitter-nya.
Saat ini, kata Fadli, utang luar negeri kita lebih dari US$402 miliar, dan itu jauh lebih besar dibandingkan utang Argentina, Afrika Selatan, ataupun Thailand.
Kedua, masih menurut dia, adalah soal beban hukum. Fadli merasakan bahwa kerusakan tatanan hukum di era pemerintahan sekarang ini sangat kasat mata. Dulu, di periode pertama, kita pernah disuguhi 16 paket kebijakan hukum dan ekonomi.
“Kini, di tahun pertama periode kedua, kita disuguhi omnibus law Cipta Kerja, satu undang-undang sapujagat yg langsung memangkas 79 undang-undang lainnya di berbagai sektor yg berlainan.”
Ia melihat pada pola penerbitan regulasi semacam itu bukanlah bentuk terobosan hukum, melainkan bentuk perusakan hukum.
“Sejauh yg bisa saya pelajari, omnibus law di negara lain paling banyak mengubah 10 undang-undang. #SatuTahunJokowiMaruf.”
Ketiga adalah beban perpecahan. Di periode kedua ini, menurut dia, pemerintah masih bermain-main dengan sejumlah isu sensitif keagamaan.
“Menteri Agama, misalnya, berkali-kali membuat umat Islam marah karena sejumlah ucapan dan kebijakannya. Pancasila, yg seharusnya menjadi alat pemersatu, melalui draf RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) malah membuat marah banyak orang. #SatuTahunJokowiMaruf.”
Seharusnya, kata dia, di periode kedua ini Presiden Jokowi belajar membangun pemerintahan yabg berusaha untuk melakukan proses rekonsiliasi, bukan malah kian mempertajam segregasi.
(Robi/PARADE.ID)
