“Kami, massa aksi, datang dengan hati yang penuh harapan. Delapan bulan telah berlalu sejak banjir melanda Aceh, seharusnya menjadi momentum mempercepat pemulihan dan mengembalikan kehidupan masyarakat terdampak,” ujar Darys dalam keterangannya, Senin (6/7/2026).

Dalam aksi tersebut, Darys juga menyesalkan sikap Gubernur Aceh yang hingga kini belum bersedia menemui mahasiswa dan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi. Ia menegaskan ini merupakan kali ketiga mahasiswa turun aksi sejak gelombang unjuk rasa terkait Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).

“Kami datang bukan untuk mencari panggung politik, melainkan membawa suara rakyat yang ingin didengar. Seorang pemimpin diharapkan hadir di tengah kesulitan rakyatnya,” katanya.

Delapan Temuan Utama

Berdasarkan kajian dan observasi lapangan Aliansi Rakyat Aceh bersama BEM UI pada aksi 3 Juli 2026, mahasiswa mengungkap delapan catatan utama, di antaranya belum ditetapkannya status bencana nasional oleh pemerintah pusat, maraknya izin perkebunan sawit dan pertambangan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS), minimnya transparansi pengelolaan anggaran penanggulangan bencana, serta belum adanya regulasi yang mengatur rincian penyaluran anggaran dari pusat ke daerah.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti penyaluran bantuan yang dinilai belum tepat sasaran, pemborosan anggaran melalui sejumlah program tertentu, pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang JKA, serta lemahnya upaya pemerintah daerah dalam memperjuangkan kepentingan Aceh ke pemerintah pusat.

Tuntutan kepada Pemerintah Pusat

Mahasiswa mendesak pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional, menerbitkan regulasi yang mengatur rincian anggaran bencana, serta menghentikan program-program yang dinilai kurang prioritas dan memboroskan anggaran.

Tuntutan kepada Pemerintah Daerah

Kepada Pemerintah Provinsi Aceh, mahasiswa menuntut pencabutan izin pertambangan dan perkebunan di kawasan DAS, penyaluran anggaran bencana secara transparan dan akuntabel, penerbitan produk hukum terkait pencabutan Pergub JKA, serta desakan aktif kepada pemerintah pusat agar merealisasikan seluruh tuntutan tersebut.

Darys menegaskan gerakan mahasiswa akan terus berlanjut secara damai selama tuntutan belum dipenuhi. “Kami akan terus mengawal proses pemulihan ini dengan damai dan penuh semangat. Jika tuntutan kami masih diabaikan, kami siap kembali dengan massa yang lebih besar. Gerakan ini tidak akan berhenti sampai Aceh benar-benar pulih,” tegasnya.

Aliansi Rakyat Aceh bersama BEM UI menyatakan tetap optimis bahwa aspirasi yang disampaikan secara damai akan didengar oleh pemerintah, seraya menegaskan bahwa amanah kepemimpinan berasal dari rakyat.*

Artikel Mahasiswa Aceh Desak Pemerintah Percepat Pemulihan Banjir pertama kali tampil pada Parade.id.

PC PMII Makassar menilai hulu carut-marut kebijakan bersumber dari rusaknya tatanan hukum akibat langgengnya neopatrimonialisme, manipulasi konstitusi, dan dinasti politik yang melahirkan kekuasaan tanpa kontrol checks and balances. Dampaknya, lahir kebijakan ugal-ugalan yang mengorbankan fondasi jangka panjang bangsa demi syahwat politik jangka pendek.

Tajam disorot adalah implementasi megaproyek Makan Bergizi Gratis. Di tengah krisis fiskal, pemerintah justru memangkas dana fungsi pendidikan nasional hingga 44,2 persen demi program populis tersebut. “Ini adalah sabotase masa depan! Hak anak bangsa atas pendidikan yang layak dirampas hanya demi membagikan kotak makanan universal,” tegas PMII. Program di tingkat daerah lewat Satuan Pelayanan Gizi SPPG juga rawan menjadi sarang “pemburu rente” dan vendor kroni politik pasca-pemilu.

Kondisi anggaran itu berimbas berantai. PMII mencatat rakyat bawah dihantam ancaman pencabutan subsidi dan kenaikan harga BBM yang memicu badai PHK massal. Data Kemnaker RI jadi bukti: tahun 2025 ada 88.519 pekerja ter-PHK secara nasional. Per Januari-Mei 2026 saja angkanya sudah 23.470 pekerja. Sulawesi Selatan tahun lalu menyumbang 4.297 korban PHK. Angka resmi ini disebut hanya fenomena gunung es dari ribuan buruh kontrak, karyawan retail, dan pekerja informal di Makassar yang di-PHK sepihak tanpa pesangon.

Tekanan ekonomi kian berat. Pajak mencekik kelas menengah, sementara harga pangan di Pasar Terong dan Pasar Pabaeng-baeng melambung: cabai rawit Rp60.000/Kg dan bawang merah Rp50.000/Kg menghancurkan daya beli.

Ketika dikritik, penguasa menjawab dengan represi sistemik. PMII menuding ada upaya legalisasi Neo-Dwi Fungsi aparat sipil dan penyempitan ruang kebebasan berpendapat di ruang digital untuk membungkam suara kritis.

PC PMII Makassar menjahit kegelisahan rakyat dalam 4 tuntutan:

1. Hentikan rezim manipulasi hukum dan dinasti politik, kembalikan independensi peradilan dari intervensi oligarki.

2. Kembalikan hak anggaran pendidikan dan batalkan makanan kotak populis. Kembalikan potongan 44,2 persen dana pendidikan dan hentikan inefisiensi anggaran MBG yang sarat politis serta rawan korupsi vendor daerah.

3. Batalkan kenaikan BBM, stop badai PHK, dan stabilkan perut rakyat. Hentikan pencabutan subsidi BBM dan pajak pencekik ekonomi, buka lapangan kerja padat karya, stabilkan harga sembako di pasar Makassar.

4. Tolak militerisme sipil dan represifitas gaya baru. Tolak revisi UU yang buka ruang aparat aktif di jabatan sipil, hentikan kriminalisasi digital terhadap masyarakat sipil.

“PC PMII Kota Makassar menegaskan tuntutan ini adalah peringatan dini terakhir. Jika 3×24 jam pemerintah tidak menunjukkan iktikad baik, kami menyerukan konsolidasi massal OKP Cipayung Plus, BEM lintas kampus, serikat buruh, dan masyarakat sipil untuk turun ke jalan menjemput gerbang Reformasi Jilid 2,” tutup Ketua Umum Hariandi.*

Artikel PMII Makassar: Anggaran Pendidikan Dikorbankan, Serukan Reformasi Jilid 2 pertama kali tampil pada Parade.id.

Film dokumenter itu mengangkat kisah masyarakat Beutong Ateuh yang selama puluhan tahun hidup berdampingan dengan hutan. Mereka menjaga pengetahuan adat, sumber air, habitat satwa liar, dan benteng ekologis wilayah barat selatan Aceh.

Dalam diskusi, narasumber Iwan Doa Sempena memperingatkan bencana akan makin dahsyat bila pertambangan legal maupun ilegal di kawasan Beutong dibiarkan. “Kami warga Aceh Barat mendapat ancaman serius bila kehancuran hutan Beutong dibiarkan,” ujarnya.

Irsadi Aristora menegaskan keberadaan Pawang Uteun dijamin UUD 1945, UU Kehutanan No 41/1999, dan UU No 11/2016. Ia menyoroti tidak adanya pelibatan pawang hutan dalam perizinan kawasan Beutong Ateuh. “Kearifan lokal bekerja tanpa pamrih untuk anak cucu. Pawang hutan harus diapresiasi, bukan dipandang sekadar pengelola sumber daya ekonomi,” katanya.

Mak Wod menekankan Beutong Ateuh bukan tanah kosong. “Ada sejarah, sumber air, satwa liar, dan hubungan manusia-hutan yang terjalin turun-temurun. Ketika hutan dipandang hanya objek eksploitasi, yang dipertaruhkan masa depan masyarakat dan keseimbangan lingkungan,” tegasnya.

Diskusi juga menyoroti paradigma pembangunan yang mengabaikan fungsi ekologis hutan sebagai daerah tangkapan air, penyimpan karbon, dan pelindung bencana. Peserta antusias dengan pertanyaan kritis hingga acara harus dihentikan karena larut malam.

APEL Green Aceh menilai kampus punya peran strategis membangun kesadaran ekologis. “Menjaga Beutong Ateuh berarti menjaga sumber air, ruang hidup masyarakat, dan harapan generasi mendatang. Hutan adat bukan tanah kosong yang menunggu dieksploitasi,” kata moderator Rahmad Syukur Tadu.*

Artikel Mahasiswa Soroti Ancaman Hutan Adat Beutong Ateuh pertama kali tampil pada Parade.id.

Sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, Surabaya memiliki banyak pilihan sekolah kejuruan dengan berbagai program keahlian — mulai dari teknologi informasi, perhotelan, tata boga, desain komunikasi visual, akuntansi, hingga teknik mesin. Banyaknya pilihan ini tentu menjadi keuntungan, tetapi juga bisa membuat calon siswa dan orang tua bingung menentukan sekolah yang tepat.

Agar tidak salah pilih, berikut beberapa tips mencari sekolah kejuruan di Surabaya yang bisa dijadikan panduan.

1. Kenali Minat dan Bakat Sejak Awal

Langkah pertama yang paling penting adalah memahami minat dan bakat siswa. Jangan memilih jurusan hanya karena ikut teman atau karena sedang populer.

Beberapa contoh penyesuaian minat dengan jurusan:

• Menyukai komputer dan teknologi → Rekayasa Perangkat Lunak (RPL), Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ), atau Multimedia.
• Tertarik pada dunia bisnis → Akuntansi atau Pemasaran.
• Memiliki kreativitas tinggi → Desain Komunikasi Visual (DKV) atau Animasi.
• Suka memasak → Tata Boga.

Menentukan jurusan yang sesuai minat akan membuat proses belajar lebih menyenangkan dan meningkatkan peluang sukses di masa depan.

2. Perhatikan Reputasi Sekolah

Reputasi sekolah sering menjadi indikator kualitas pendidikan yang diberikan. Beberapa faktor yang dapat dijadikan pertimbangan:

• Prestasi akademik dan non-akademik.
• Kualitas lulusan.
• Tingkat penyerapan alumni di dunia kerja.
• Kerja sama dengan industri.

Penelitian mengenai alasan siswa memilih SMK di Surabaya menunjukkan bahwa reputasi sekolah dan keberhasilan alumni menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan pilihan pendidikan.

3. Cek Ketersediaan Fasilitas Praktik

SMK mengutamakan pembelajaran berbasis praktik, sehingga fasilitas menjadi aspek yang sangat penting. Pastikan sekolah memiliki:

• Laboratorium yang memadai.
• Workshop atau bengkel praktik.
• Studio multimedia.
• Dapur praktik (untuk jurusan Tata Boga).
• Peralatan yang sesuai standar industri.

Fasilitas yang lengkap akan membantu siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih baik dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

4. Cari Tahu Kerja Sama dengan Dunia Industri

SMK yang baik biasanya memiliki banyak mitra industri untuk program Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau magang. Keuntungannya antara lain:

• Kesempatan magang lebih banyak.
• Pengalaman kerja nyata sebelum lulus.
• Peluang rekrutmen langsung setelah tamat sekolah.
• Sertifikasi kompetensi yang diakui industri.

Saat melakukan survei sekolah, jangan ragu menanyakan perusahaan atau instansi mana saja yang menjadi mitra sekolah tersebut.

5. Perhatikan Kurikulum dan Program Unggulan

Dunia kerja terus berubah mengikuti perkembangan teknologi. Karena itu, pilihlah sekolah yang menerapkan kurikulum relevan dengan kebutuhan industri saat ini.

Sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis proyek, teaching factory, dan praktik langsung biasanya lebih siap menghasilkan lulusan yang kompeten. Program teaching factory memungkinkan siswa belajar sambil menghasilkan produk atau jasa yang benar-benar digunakan oleh masyarakat maupun industri.

6. Kunjungi Sekolah Secara Langsung

Jangan hanya mengandalkan informasi dari internet atau media sosial. Luangkan waktu untuk mengunjungi sekolah secara langsung. Saat berkunjung, perhatikan:

• Kondisi ruang kelas.
• Kebersihan lingkungan sekolah.
• Kelengkapan laboratorium.
• Aktivitas siswa saat praktik.
• Sikap guru dan tenaga kependidikan.

Kunjungan langsung sering kali memberikan gambaran yang lebih nyata dibandingkan promosi yang ditampilkan sekolah.

7. Pelajari Prospek Kerja Jurusan yang Dipilih

Sebelum menentukan pilihan, cari tahu bagaimana prospek kerja dari jurusan yang diminati. Beberapa bidang yang saat ini memiliki kebutuhan tenaga kerja cukup tinggi:

• Teknologi informasi dan rekayasa perangkat lunak.
• Perhotelan dan tata boga.
• Desain grafis dan multimedia.
• Teknik manufaktur.
• Akuntansi dan bisnis digital.

Memilih jurusan dengan peluang kerja yang baik dapat membantu siswa lebih mudah memasuki dunia kerja setelah lulus.

8. Pertimbangkan Lokasi dan Akses Transportasi

Surabaya memiliki wilayah yang cukup luas dengan tingkat mobilitas yang tinggi. Oleh karena itu, lokasi sekolah perlu menjadi pertimbangan. Pilih sekolah yang:

• Mudah dijangkau dari rumah.
• Memiliki akses transportasi umum yang baik.
• Aman untuk perjalanan harian siswa.

Faktor ini sering dianggap sepele, padahal dapat memengaruhi kenyamanan dan efektivitas belajar selama tiga tahun pendidikan.

9. Cari Informasi dari Alumni

Alumni merupakan sumber informasi yang sangat berharga. Mereka dapat memberikan gambaran mengenai:

• Kualitas pembelajaran.
• Pengalaman praktik industri.
• Hubungan sekolah dengan dunia kerja.
• Peluang karier setelah lulus.

Informasi dari alumni biasanya lebih objektif karena berdasarkan pengalaman langsung.

10. Diskusikan Bersama Orang Tua

Pemilihan SMK sebaiknya dilakukan melalui diskusi antara siswa dan orang tua. Orang tua dapat membantu mempertimbangkan faktor biaya, lokasi, fasilitas, hingga prospek karier. Namun demikian, keputusan akhir tetap perlu mempertimbangkan minat dan kemampuan siswa agar pendidikan yang ditempuh benar-benar sesuai dengan potensinya.

Kesimpulan

Mencari sekolah kejuruan di Surabaya tidak cukup hanya melihat nama besar sekolah. Faktor seperti kesesuaian jurusan, fasilitas praktik, kerja sama industri, kualitas pengajar, hingga prospek kerja lulusan harus menjadi pertimbangan utama.

Dengan melakukan riset yang matang dan mengunjungi sekolah secara langsung, siswa dapat menemukan SMK yang sesuai dengan minat, bakat, serta cita-cita masa depan. Pilihan yang tepat hari ini akan menjadi fondasi penting untuk membangun karier yang sukses di masa mendatang. Berikut salah satu SMK yang menerima murid baru smkwonokromosurabaya.sch.id.*

Artikel Tips Mencari Sekolah Kejuruan di Surabaya yang Sesuai dengan Minat pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam khotbah bertajuk “Komunikasi Iman Anak dan Orang Tua”, UBN membedah nilai-nilai luhur dan hikmah yang terkandung dalam Alquran Surah As-Saffat ayat 100 hingga 111. Ayat-ayat tersebut mengisahkan keteladanan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS dalam membangun komunikasi berbasis keimanan.

UBN menegaskan, komunikasi antara orang tua dan anak tidak cukup hanya dibangun dengan perintah dan larangan, melainkan harus disertai penjelasan yang menyentuh hati dan menanamkan keimanan.

“Berbicara dari hati ke hati tentang shalat anaknya, tentang akhlak anaknya, dan cinta anaknya kepada Allah. Nabi Ibrahim mengajarkan bahwa ayah harus menjadi guru iman bagi anaknya, ibu menjadi madrasah hati bagi anaknya, dan rumah menjadi tempat pertama anak mendengar nama Allah dengan cinta,” tutur Pimpinan Perkumpulan AQL itu.

UBN kemudian menyoroti dialog Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail saat menerima perintah Allah untuk menyembelih putranya.

“Ibrahim berkata, ‘Fanzhur maza tara,’ maka pikirkanlah wahai anakku, apa pendapatmu? Padahal beliau seorang nabi dan perintah itu datang dari Allah, tetapi beliau tetap mengajak anaknya berdialog,” kata UBN.

Menurut dia, Nabi Ibrahim tidak memaksa dengan kasar, tidak mematikan akal maupun menghancurkan perasaan anaknya, melainkan mengajak Ismail masuk ke dalam ketaatan dengan kesadaran dan cinta kepada Allah.

“Inilah pelajaran besar untuk orang tua. Anak yang taat karena takut dimarahi belum tentu kuat ketika jauh dari orang tuanya. Tetapi anak yang taat karena paham, karena cinta, dan karena iman, akan tetap kuat walaupun orang tuanya tidak melihatnya,” ujarnya.

UBN juga mengingatkan para orang tua agar membesarkan anak dengan penjelasan, bukan sekadar larangan.

“Jangan hanya berkata ‘tidak boleh’, tetapi jelaskan, ‘Nak, Allah tidak suka ini.’ Jangan hanya berkata ‘harus shalat’, tapi jelaskan bahwa shalat adalah cara kita pulang kepada Allah,” kata Ketua Umum DPP Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) itu.

Di hadapan lebih dari 6.000 jamaah yang memadati lokasi, UBN turut mengulas jawaban Nabi Ismail kepada ayahnya. “Qala ya abatif‘al ma tu’mar, satajiduni insya Allahu minas shabirin. Ismail menjawab, ‘Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar’,” ucapnya.

UBN menilai jawaban itu menunjukkan adab seorang anak kepada orang tua. Menurutnya, Nabi Ismail memahami bahwa ayahnya tidak sedang mengikuti hawa nafsu, melainkan menjalankan perintah Allah.

“Ismail tidak berkata, ‘Lakukan apa yang ayah mau,’ tetapi ‘Lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu.’ Artinya, Ismail tahu ayahnya sedang taat kepada Allah,” ujarnya.

Ia pun berpesan kepada para orang tua agar menjadi sosok yang menghadirkan nilai-nilai ilahiah dalam setiap nasihat dan keputusan kepada anak-anaknya.

“Maka wahai para ayah, jadilah ayah yang ketika memberi perintah, anak merasakan bahwa itu bukan ego ayah, tetapi amanah Allah. Wahai para ibu, jadilah ibu yang ketika memberi nasihat, anak merasakan itu bukan ledakan emosi, tetapi kasih sayang karena Allah,” katanya.

Kepada para generasi muda, khususnya di Labuan Bajo dan Manggarai Barat, UBN mengingatkan pentingnya menghormati orang tua serta menjaga akhlak kepada keluarga.

“Jangan malu menjadi anak yang shalih, jangan malu mencium tangan ayah dan ibu, jangan malu meminta maaf, jangan malu berkata, ‘Mama, Bapak, doakan saya,’” tutur ulama alumnus Universitas Islam Madinah, Arab Saudi itu.

Pelaksanaan salat Id yang berlangsung mulai pukul 07.00 hingga 08.00 WITA berjalan khidmat dan lancar. Antusiasme jamaah untuk mendengarkan khotbah UBN terlihat sangat tinggi. Jika biasanya sebagian jamaah mulai berangsur pulang saat khotbah kedua, kali ini mereka memilih bertahan di lokasi hingga seluruh rangkaian acara selesai.

Agenda syiar di salah satu kawasan wisata premium Indonesia itu diselenggarakan atas kerja sama Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Labuan Bajo dengan dukungan pemerintah daerah, aparat keamanan, serta berbagai lembaga masyarakat setempat.

Rangkaian perayaan Iduladha di wilayah Manggarai Barat kemudian dilanjutkan dengan penyembelihan 100 ekor sapi kurban. Program tebar kurban yang menyasar masyarakat di wilayah daratan hingga kepulauan itu merupakan hasil kolaborasi internasional antara AQL Qurban Care dan Hayrat Yardim Turkiye.*

Artikel Khotbah UBN di Labuan Bajo Menekankan Pentingnya Dialog Iman Orang Tua dan Anak pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam penjelasannya, UBN menekankan bahwa Hari Arafah merupakan kesempatan besar bagi umat Islam untuk mendapatkan ampunan dan pembebasan dari api neraka. Ia mengutip hadis riwayat Muslim yang menyebutkan bahwa pada Hari Arafah Allah Subhanahu wa Ta’ala paling banyak membebaskan hamba-Nya dari neraka.

“Di antara hari yang Allah banyak membebaskan seseorang dari neraka adalah hari Arafah. Dia akan mendekati mereka lalu akan menampakkan keutamaan mereka pada para malaikat. Kemudian Allah berfirman: Apa yang diinginkan oleh mereka?” demikian hadis riwayat Muslim yang disampaikan UBN, Selasa (26/5/2026).

Menurut alumnus Universitas Islam Madinah, Arab Saudi itu, keutamaan Hari Arafah bahkan melampaui malam-malam pembebasan dari api neraka pada bulan Ramadhan. Sebab, pada hari tersebut Allah tidak hanya mengampuni dosa hamba-Nya, tetapi juga membanggakan mereka di hadapan para malaikat.

UBN menjelaskan, bagi umat Islam yang tidak sedang menunaikan ibadah haji, puasa Arafah menjadi amalan utama yang sangat dianjurkan. Ia mengutip hadis Nabi Muhammad SAW bahwa puasa Arafah dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang.

“Puasa Arafah (9 Dzulhijjah) dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang,” bunyi hadis riwayat Muslim yang turut disampaikan UBN.

Selain berpuasa, UBN juga mengajak umat Islam memperbanyak doa, istighfar, dzikir, dan takbir sejak setelah shalat Subuh pada Hari Arafah hingga hari-hari Tasyrik. Menurutnya, doa terpenting yang perlu dipanjatkan adalah permohonan ampun atas dosa serta perlindungan agar dapat terus taat dan menjauhi maksiat.

Bagi jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah, UBN menganjurkan memperbanyak bacaan tauhid, “Laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘ala kulli syai’in qodir.”

UBN menilai Hari Arafah merupakan peluang besar bagi setiap Muslim untuk menjadi hamba yang dipilih Allah SWT mendapatkan rahmat dan pembebasan dari api neraka. Karena itu, ia meminta umat Islam tidak menyia-nyiakan momentum tersebut di tengah kesibukan urusan dunia.

“Jangan sampai kita kehilangan kesempatan besar yang Allah berikan di Hari Arafah,” kata Ketua Umum DPP Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) itu.*

Artikel Hari Arafah Momentum Terbesar Pembebasan dari Api Neraka pertama kali tampil pada Parade.id.

Buku yang dibedah tersebut mendokumentasikan sengketa empat pulau, Mangkir Ketek, Mangkir Gadang, Lipan, dan Panjang, antara Aceh dan Sumatera Utara yang sempat mencuat pada Mei-Juni 2025. Konflik administratif ini akhirnya tuntas setelah Presiden Prabowo Subianto menetapkan keempat pulau tersebut sebagai bagian dari wilayah Aceh pada 17 Juni 2025.

Menurut penulisnya, Murizal Hamzah, sengketa ini berakar dari kesalahan administrasi pada tahun 2008 yang membuat keempat pulau tercatat masuk ke wilayah Sumatera Utara. Padahal, pada masa Orde Baru, status wilayah ini sudah diselesaikan secara damai oleh Gubernur Aceh Prof. Ibrahim Hasan dan Gubernur Sumut Raja Inal Siregar. Pemerintah Aceh sendiri konsisten memperjuangkan wilayah tersebut dengan membangun infrastruktur seperti dermaga dan musala.

“Empat pulau ini masuk ke Sumut bukan pada 2025. Pada 2022 Mendagri Tito Karnavian sudah membahasnya di Banda Aceh tanpa gaduh. Baru pada 2025 menjadi ramai,” ujar Murizal.

Dari sisi sosial, tokoh masyarakat Singkil, Fajri Alihar, menegaskan tidak pernah ada konflik di tingkat tapak. Secara geografis dan historis, keempat pulau kosong tersebut merupakan bagian dari Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, dan turun-temurun dimanfaatkan warga Desa Gosong Telaga untuk berkebun serta beternak. Fajri pun mendorong agar pulau-pulau berpotensi wisata alam ini segera diberdayakan, bukan sekadar dipertahankan secara administratif.

Apresiasi terhadap buku ini juga datang dari berbagai tokoh. Pengacara nasional Kamal J. Farza menyebut karya ini sebagai dokumentasi lengkap yang membuka tabir kekacauan arsip negara dan dinamika hubungan pusat-daerah. Sementara itu, Ketua Taman Iskandar Muda, Ir. Muslim Armas, mengusulkan skema pengelolaan pulau melibatkan pihak ketiga demi mengoptimalkan potensinya.

Acara yang diinisiasi oleh Komunitas Desember Kopi Gayo, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Jakarta, serta PDS HB Jassin ini diawali dengan pembacaan puisi bertema pulau oleh empat penyair perempuan: D. Keumlawati, Fatin Hamama, Devie Matahari, dan Helvy Tiana Rosa.

Sejumlah tokoh nasional dan Aceh tampak hadir dalam kegiatan ini. Meski demikian, Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal ZA serta narasumber kementerian lainnya batal hadir karena harus memediasi sengketa batas wilayah di tempat lain, sebuah realitas yang semakin mempertegas pesan utama diskusi ini tentang pentingnya tertib data wilayah.

Artikel Pentingnya Rawat Data Wilayah Demi Cegah Sengketa pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut dia, kurban dan akikah sama-sama merupakan ibadah sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan dalam Islam.

Pernyataan tersebut disampaikan UBN menjelang Iduladha 1447 Hijriah menyusul adanya pertanyaan masyarakat mengenai prioritas antara kurban dan akikah.

“Jika memiliki kemampuan untuk melaksanakan keduanya sekaligus maka itu lebih utama. Tetapi jika belum mampu, maka boleh memilih mana yang didahulukan karena keduanya sama-sama ibadah sunnah,” ujar UBN, Sabtu (9/5/2026).

Ia menjelaskan, akikah merupakan bentuk rasa syukur atas kelahiran anak dengan menyembelih hewan ternak. Mayoritas ulama menganjurkan akikah dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran, sebagaimana disebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW.

Namun, lanjut dia, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai batas waktu akikah. Sebagian ulama menyatakan akikah gugur setelah hari ketujuh, sementara sebagian lainnya membolehkan pelaksanaannya pada hari ke-14, hari ke-21, atau ketika orang tua telah mampu.

UBN juga menyebut ada pendapat ulama yang memperbolehkan seseorang mengakikahi dirinya sendiri saat dewasa apabila semasa kecil belum diaqiqahi orang tuanya.

Sementara itu, ibadah kurban pada Hari Raya Iduladha juga termasuk sunnah muakkadah bagi muslim yang memiliki kemampuan. Nabi Muhammad SAW disebut selalu melaksanakan kurban dan memilih hewan terbaik untuk disembelih.

Menurut UBN, sejumlah ulama bahkan membolehkan satu hewan diniatkan sekaligus untuk kurban dan akikah. Pendapat itu dinukil dari mazhab Hanafi serta sejumlah ulama seperti Hasan al-Bashri dan Muhammad bin Sirin.

“Dengan demikian, seseorang tetap dapat melaksanakan kurban meskipun akikah anak belum dilakukan,” kata alumnus Universitas Islam Madinah tersebut.*

Artikel Dahulukan Kurban atau Akikah? pertama kali tampil pada Parade.id.

Kegiatan ini diikuti ratusan jemaah dan dirangkai dengan silaturahmi Idulfitri 1447 Hijriah. Hadir sebagai narasumber Direktur Baitul Maqdis Institut Ustaz Fahmi Salim dan pengamat Timur Tengah Ustaz Farid Okbah.

Ketua Dewan Da’wah Kota Bekasi, Ustaz Salimin Dani, dalam sambutannya menekankan pentingnya edukasi geopolitik kepada umat Islam.

Ia menyebut bahwa pemahaman terhadap dinamika global diperlukan agar umat tidak bersikap pasif dalam menyikapi konflik yang melibatkan dunia Islam.

“Kita ingin umat memiliki pemahaman dan sense of crisis. Jangan sampai ketika terjadi pertarungan antara kebenaran dan kebatilan, umat justru tidak berpihak,” ujar Ustaz Salimin.

Ia juga menyinggung peran kekuatan global dalam konflik dunia Islam, serta pentingnya sikap kritis dan tidak mudah terpengaruh narasi yang berkembang.

Dalam pemaparannya, Ustaz Fahmi Salim menjelaskan bagaimana Iran dipandang dalam perspektif Israel. Menurut dia, terdapat dua wajah Iran dalam imajinasi Israel, yakni sebagai pihak yang pernah berjasa dalam sejarah Yahudi dan sekaligus sebagai ancaman besar.

“Iran dipandang sebagai penyelamat dalam sejarah melalui sosok Raja Cyrus, tetapi juga dianggap sebagai ancaman seperti figur Haman dalam narasi keagamaan mereka,” Ustaz kata Fahmi.

Ia juga mengulas relevansi Surat Ar-Rum dalam konteks geopolitik modern. Menurut dia, ayat tersebut menunjukkan pentingnya keseimbangan kekuatan global, bukan sekadar keberpihakan ideologis.

“Pelajaran geopolitik yang bisa diambil adalah dukungan terhadap suatu pihak tidak selalu berarti menyetujui akidahnya, tetapi bisa dalam rangka menjaga keseimbangan kekuatan,” ujarnya.

Ustaz Fahmi menilai, dalam konteks kekinian, umat Islam perlu bersikap strategis. Ia menyebut dukungan terhadap Iran dalam isu Palestina dapat dilihat dari sisi geopolitik, tanpa harus mengadopsi ideologi atau pandangan keagamaannya.

“Ini soal memetakan prioritas dan dampak yang lebih besar. Namun, tetap perlu kewaspadaan agar tidak terjadi pergeseran akidah,” katanya.

Sementara itu, pembicara kedua Ustaz Farid Okbah menyoroti ambisi politik Donald Trump dalam membentuk ulang peta kekuatan global, khususnya di kawasan Timur Tengah.

Dalam pemaparannya, Ustaz Farid menyebut Trump memiliki dua agenda besar yang saling berkaitan. Pertama adalah Make America Great Again (MAGA), yakni upaya mengembalikan dominasi Amerika Serikat sebagai kekuatan utama dunia melalui berbagai instrumen politik dan ekonomi.

“Trump ingin menjadikan Amerika seperti perusahaan besar dengan dirinya sebagai pengendali utama,” ujar Ustaz Farid.

Selain itu, ia menyebut adanya agenda lain yang disebut sebagai Make Iran Great Again (MIGA), yang menurutnya justru bertujuan mengubah arah kekuasaan di Iran agar lebih sejalan dengan kepentingan Amerika.

Ustaz Farid menilai ambisi tersebut berkaitan erat dengan kepentingan ekonomi, terutama penguasaan sumber daya energi di kawasan. Ia juga mengaitkan langkah tersebut dengan kepentingan strategis Israel, yang menurutnya memiliki kesamaan kepentingan dengan Amerika dalam menghadapi Iran.

“Targetnya adalah melemahkan Iran sebagai kekuatan regional, sekaligus memastikan kawasan tetap berada dalam kendali kepentingan Barat,” ungkap Ustaz Farid.

Ia menambahkan, pendekatan yang digunakan tidak selalu bersifat langsung, tetapi juga melalui strategi tidak langsung seperti dukungan terhadap aktor-aktor proksi di berbagai negara konflik di Timur Tengah.

Pernyataan ini menegaskan pandangan Ustaz Farid bahwa dinamika geopolitik kawasan tidak lepas dari ambisi kekuatan besar dunia dalam mempertahankan pengaruh dan dominasi global.

Kajian Dewan Da’wah Kota Bekasi ini diharapkan dapat meningkatkan literasi geopolitik umat serta memperkuat persatuan dalam menyikapi isu-isu global yang berkaitan dengan dunia Islam.*

Artikel Kajian DDII Kota Bekasi Bahas Geopolitik Palestina pertama kali tampil pada Parade.id.

Pasal 33 sebagai Landasan yang Belum Terlaksana

Ketua Umum LMND, Muh. Isnain Mukadar atau akrab disapa Wale Mukadar, dalam sambutannya menegaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945 merupakan landasan jalan ekonomi dan pembangunan nasional yang hingga kini belum benar-benar diimplementasikan, khususnya di Papua. Ia menyerukan perlawanan terhadap apa yang disebutnya “serakanomik”, sebuah istilah yang merujuk pada tiga musuh bersama rakyat: imperialisme, oligarki, dan birokrasi korup.

“Kami di LMND masih tetap menyuarakan persatuan nasional dan Pasal 33, dan satu yang sedang kita perjuangkan adalah melawan kaum serakanomik,” tegas Wale.

Aktivis Papua Pertanyakan Posisi Indonesia terhadap Papua

Alfred Pabika, aktivis Papua yang turut hadir sebagai narasumber, menyampaikan pandangan kritis tentang bagaimana negara memandang Papua. Ia mempertanyakan apakah Indonesia melihat Papua hanya dari kacamata sumber daya alamnya, bukan dari sisi manusia dan hak-hak dasarnya.

“Konflik di Papua tidak akan selesai selama negara hanya melihat Papua sebagai sumber daya alam, selama tembaga, minyak gas, kelapa sawit, dan hutan belum habis, konflik tidak akan berhenti,” ujar Alfred.

Ia juga menyoroti bahwa pendekatan militeristik yang selama ini diterapkan pemerintah justru tidak pernah menyelesaikan persoalan di Papua. Sebaliknya, masyarakat yang menolak masuknya proyek-proyek Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap berhadapan dengan kriminalisasi. Alfred menegaskan bahwa masyarakat Papua bukan menolak pembangunan, melainkan menuntut agar pembangunan dilakukan melalui dialog yang menghargai hak dan martabat orang Papua.

Alfred juga mengingatkan bahwa keistimewaan otonomi khusus Papua diraih dengan perjuangan panjang dan bukan sekadar privilege. Ia menyitir sejarah masuknya Papua ke Indonesia melalui Pepera 1969 yang menurutnya sarat masalah, bersamaan dengan keluarnya izin pertambangan besar yang kemudian menjadi akar konflik berkepanjangan.

Resolusi HAM: Dialog, Demokratisasi Ekonomi, dan Persatuan Nasional

Betrand Sulani dari Departemen Hukum dan HAM LMND menawarkan sejumlah resolusi konkret. Ia menegaskan bahwa demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi adalah demokrasi yang tidak sempurna. Pengelolaan sumber daya alam di Papua, menurutnya, harus dilakukan secara demokratis dengan melibatkan orang asli Papua dalam setiap pengambilan keputusan.

“Pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam di tanah Papua harus dilakukan berdasarkan kebutuhan, kemauan, serta kehendak orang Papua — bukan atas kehendak orang di luar Papua,” tegas Betrand.

Ia juga mengingatkan bahwa logika ekonomi kapitalisme yang masuk ke Papua secara perlahan menggeser budaya dan pola produksi masyarakat adat. Selain itu, praktik birokrasi koruptif dalam pelaksanaan otonomi khusus disebutnya sebagai salah satu hambatan utama pembangunan Papua.

Betrand mengusulkan tiga resolusi pokok: pertama, pengelolaan sumber daya alam yang demokratis dan melibatkan masyarakat adat; kedua, menghentikan pendekatan militeristik dan membuka ruang dialog yang humanis dan inklusif; ketiga, menjadikan pendidikan sebagai prioritas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua.

Ia menutup dengan seruan persatuan nasional sebagai syarat utama untuk memenangkan program-program yang berpihak kepada rakyat. “Musuh kita adalah kaum serakanomik. Tanpa persatuan nasional, semuanya mustahil,” pungkasnya.

Catatan dari GMNI

Perwakilan GMNI, Ramos, dalam pandangannya menyoroti perlunya penyamaan perspektif soal Pasal 33 sebelum membahas resolusi HAM di Papua. Ia menilai bahwa negara sesungguhnya telah memberikan sejumlah perhatian khusus di bidang pendidikan bagi masyarakat Papua, namun pelaksanaannya masih perlu dikaji lebih dalam apakah sudah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat asli Papua.

Diskusi ini diharapkan menghasilkan pandangan-pandangan yang dapat berkontribusi nyata bagi pembangunan Papua dan resolusi HAM secara nasional.***

Artikel LMND: Pasal 33 Belum Ditegakkan di Tanah Papua pertama kali tampil pada Parade.id.