Banda Aceh (parade.id)- Aliansi Rakyat Aceh yang digerakkan oleh Dewan Mahasiswa (DEMA) UIN Ar-Raniry bersama BEM UI kembali menggelar aksi di Kantor Gubernur Banda Aceh, menuntut percepatan pemulihan pasca bencana banjir yang telah melanda Aceh selama delapan bulan terakhir. Ketua DEMA UIN Ar-Raniry, Darys Waldani, menyampaikan bahwa mahasiswa tetap optimis meski perbaikan di lapangan belum sepenuhnya terlihat.
“Kami, massa aksi, datang dengan hati yang penuh harapan. Delapan bulan telah berlalu sejak banjir melanda Aceh, seharusnya menjadi momentum mempercepat pemulihan dan mengembalikan kehidupan masyarakat terdampak,” ujar Darys dalam keterangannya, Senin (6/7/2026).
Dalam aksi tersebut, Darys juga menyesalkan sikap Gubernur Aceh yang hingga kini belum bersedia menemui mahasiswa dan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi. Ia menegaskan ini merupakan kali ketiga mahasiswa turun aksi sejak gelombang unjuk rasa terkait Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
“Kami datang bukan untuk mencari panggung politik, melainkan membawa suara rakyat yang ingin didengar. Seorang pemimpin diharapkan hadir di tengah kesulitan rakyatnya,” katanya.
Delapan Temuan Utama
Berdasarkan kajian dan observasi lapangan Aliansi Rakyat Aceh bersama BEM UI pada aksi 3 Juli 2026, mahasiswa mengungkap delapan catatan utama, di antaranya belum ditetapkannya status bencana nasional oleh pemerintah pusat, maraknya izin perkebunan sawit dan pertambangan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS), minimnya transparansi pengelolaan anggaran penanggulangan bencana, serta belum adanya regulasi yang mengatur rincian penyaluran anggaran dari pusat ke daerah.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti penyaluran bantuan yang dinilai belum tepat sasaran, pemborosan anggaran melalui sejumlah program tertentu, pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang JKA, serta lemahnya upaya pemerintah daerah dalam memperjuangkan kepentingan Aceh ke pemerintah pusat.
Tuntutan kepada Pemerintah Pusat
Mahasiswa mendesak pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional, menerbitkan regulasi yang mengatur rincian anggaran bencana, serta menghentikan program-program yang dinilai kurang prioritas dan memboroskan anggaran.
Tuntutan kepada Pemerintah Daerah
Kepada Pemerintah Provinsi Aceh, mahasiswa menuntut pencabutan izin pertambangan dan perkebunan di kawasan DAS, penyaluran anggaran bencana secara transparan dan akuntabel, penerbitan produk hukum terkait pencabutan Pergub JKA, serta desakan aktif kepada pemerintah pusat agar merealisasikan seluruh tuntutan tersebut.
Darys menegaskan gerakan mahasiswa akan terus berlanjut secara damai selama tuntutan belum dipenuhi. “Kami akan terus mengawal proses pemulihan ini dengan damai dan penuh semangat. Jika tuntutan kami masih diabaikan, kami siap kembali dengan massa yang lebih besar. Gerakan ini tidak akan berhenti sampai Aceh benar-benar pulih,” tegasnya.
Aliansi Rakyat Aceh bersama BEM UI menyatakan tetap optimis bahwa aspirasi yang disampaikan secara damai akan didengar oleh pemerintah, seraya menegaskan bahwa amanah kepemimpinan berasal dari rakyat.*
