Rabu, November 11, 2026
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Nasional Ekonomi

Dituding Klaster Covid-19, PMLP Minta DPRD Izinkan Pertambangan

redaksi by redaksi
2020-07-13
in Ekonomi, Kesehatan, Nasional, Sosial dan Budaya
0

Massa PMLP Kolaka Utara

0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Kolaka Utara (PARADE.ID)- Ratusan orang yang mengatasnamakan Persatuan Masyarakat Lingkup Pertambangan (PMLP) meminta kepada Pemda setempat untuk tidak menutup aktivitas pertambangan di Batuputih.

“Masyarakat Batuputih mendukung aktivitas penambangan tetap dijalankan seperti biasanya. Masyarakat Batuputih merasa diuntungkan dengan hadirnya tambang di Kec. Batuputih yang sangat membantu roda perekonomian daerah,” demikian tuntutan massa, Senin (13/7/2020), di kantor DPRD setempat.

Related posts

Menko Kumham Imipas: Revisi Definisi Korupsi Harus Selaras dengan UNCAC

Yusril: Tak Ada Pintu Hukum Lagi soal Ijazah Gibran

2026-11-11
Wapres Gibran Niat Mundur, Istana: Prabowo tak Menolak

Wapres Gibran Niat Mundur, Istana: Prabowo tak Menolak

2026-11-10

PMLP mengklaim bahwa masyarakat Batuputih tidak menerima dengan dengan alasan klaster Tambang, sehingga kegiatan pertambangan ditutup.

“Masyarakat Batuputih mendukung full Pemerintah dalam penanganan Covid-19 dengan langkah tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan didirikannya Posko Gugus Tugas. Mendukung upaya Tim Gugus Kabupaten maupun Kecamatan yang telah mengisolasi pekerja tambang yang dinyatakan Positif,” kata massa.

Menurut Buhari, Ketua DPRD Kolut, bahwa pihak DPRD Kab. Kolaka Utara akan mengundang Instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, pihak RS. Kolaka Utara termasuk dari pihak perusahaan pertambangan yang beroperasi di Wilayah Kec. Batuputih untuk bersama-sama mencari solusi terkait persoalan tersebut guna menghasilkan keputusan bersama.

“Disarankan kepada seluruh karyawan pertambangan sadar diri untuk melakukan pemeriksaan Rapid Test di RS. Kolaka Utara guna menghindari penyebaran Covid-19 dan demi kebaikan kita bersama,” demikian infonya.

Masalah rekomendasi penutupan sementara pertambangan, kata DPRD, yang dikeluarkan oleh DPRD Kab. Kolut semua demi kebaikan kita bersama dan telah mempertimbangkan berbagai aspek dan masukan dari semua pihak, untuk pemerintah Kab. Kolut tidak ada hak untuk melakukan penutupan pertambangan yang punya hak menutup yaitu pihak Provinsi maupun Pusat.

“Berdayakan masyarakat sekitar lokasi pertambangan untuk bekerja di perusahaan pertambangan.”

Tempat pertambangan tersebut ditutup oleh Pemda setempat karena diduga sebagai penyebaran coronavirus. Aksi dikomandoi oleh Nasrullah.

(Reza/PARADE.ID)

Tags: #Ekonomi#Kesehatan#KolakaUtara#Nasional#Sosbud
Previous Post

Kader Diduga Dianiaya Oknum Kepolisian dan Satpol PP, GAM Gelar Aksi

Next Post

Tolak RUU Omnibus Law, FPR Bentang Spanduk Raksasa

Next Post

Tolak RUU Omnibus Law, FPR Bentang Spanduk Raksasa

Menko Kumham Imipas: Revisi Definisi Korupsi Harus Selaras dengan UNCAC

Yusril: Tak Ada Pintu Hukum Lagi soal Ijazah Gibran

2026-11-11
Wapres Gibran Niat Mundur, Istana: Prabowo tak Menolak

Wapres Gibran Niat Mundur, Istana: Prabowo tak Menolak

2026-11-10
Klarifikasi ICW Terkait Tuduhan Dana yang Tidak Bisa Dipertanggungjawabkan

ICW Soroti Kontrak Influencer Rp14,7 Miliar Perusahaan Raffi Ahmad

2026-11-10

HMP atau Gibran Mundur?

2026-11-10

WALHI Kalteng Laporkan 8 Perusahaan Terindikasi Karhutla ke Polda

2026-11-10
Maknai Hari Pahlawan dengan Memperkuat Persatuan, Menjaga Demokrasi, dan Kondusivitas Bangsa

Maknai Hari Pahlawan dengan Memperkuat Persatuan, Menjaga Demokrasi, dan Kondusivitas Bangsa

2026-11-10

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • Bendera Bulan Bintang Aceh Resmi Dibatalkan, Ini Dasar Hukumnya

    Bendera Bulan Bintang Aceh Resmi Dibatalkan, Ini Dasar Hukumnya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Gelombang 20.980 Prajurit TNI AL Menuju Jakarta, Ada Apa?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Polisi Ungkap Alasan Gerebek Ponpes Sukoharjo, MUI Minta Klarifikasi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Digerebek Dini Hari, Santriwati tak Terlibat, Dewan Dakwah Gugat Prosedur

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • UU Baru Ketenagakerjaan: PHK tanpa Kesepakatan Batal Demi Hukum

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #MK #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2026 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2026 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In