Kendari (PARADE.ID)- Belasan orang massa yang mengatasnamakan Forum Pemerhati Investasi (Forpei) Sultra kemarin, Senin, melakukan unjuk rasa di PT Pelabuhan Indonesia terkait dugaan kegiatan Monopoli di sektor pelabuhan Kota kendari yang telah dilakukan oleh PT PELINDO IV dalam proses bongkar muat.
Pengunjuk rasa menduga bahwa hal itu telah melanggar ketetapan UUD Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008, serta melanggar UUD No 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli.
“Kami menduganya PT Pelabuhan Indonesia Kendari dan anak perusahaan yaitu PT Intan sejahtera utama terminal Indonesia, selaku operator terminal. Yakni Mengeluarkan surat pemberitahuan bagi seluruh pengguna jasa pelabuhan yang menggunakan jasa dermaga untuk sandar kapal di pelabuhan,” demikian info yang masuk ke parade.id, kemarin.
Keberatan lainnya, bahwa adanya kewajiban menggunakan Gantry Luffing Crane (GLC) yang telah disediakan oleh PT Pelabuhan Indonesia dan anak perusahaan PT Intan sejahtera utama.
Aksi massa ketika berada di sana tidak ditanggapi oleh pihak PT Pelabuhan Indonesia. Massa pun meninggalkan PT Pelindo dan menuju DPRD Kota Kendari.
Setibanya di Kantor DPRD Kota Kendari, massa langsung melaksanakan orasi dengan pernyataan sikap yang sama.
Massa aksi pun tak lama diterima Rajab Jinid, Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari. Rajab mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh PT Pelindo terbukti telah melakukan monopoli terhadap semua pekerjaan yang ada.
“Peraturan telah mencabut hak PT Pelindo dalam hal pengelolaan pekerjaan bongkar muat yang ada di pelabuhan dan pemerintah memberikan ruang yang cukup luas kepada perusahaan untuk mengelola sendiri pekerjaan tersebut,” katanya kepada massa.
Ia pun berencana akan mengagendakan untuk melakukan pertemuan dengan PT Pelindo dan semua perusahaan yang ada di Pelabuhan.
Aksi dikomandoi Laode Ngolilino. Massa pun tampak merasa ada harapan setelah mengadu ke DPRD, dan tinggal menunggu agenda di atas.
(Reza/PARADE.ID)
