Jakarta (PARADE.ID)- Pemerintah disebut politisi PKS, Mardani Ali Sera memiliki opsi perpanjangan pemberlakukan PPKM hingga enam pekan. Dan menurut dia Pemerintah memang perlu mengambil semua kebijakan yang diperlukan untuk mengendalikan pandemi.
Harga nyawa dan kesehatan masyarakat tidak bisa ditukar dengan apapun. Namun, ia mempertanyakan keefektifannya PPKM sejauh ini.
“Jika melihat tren selama 7 hari pelaksanaan PPKM darurat, belum ada tanda2 penurunan kasus Covid-19 secara nasional. Periode 3-9 Juli 2021 misalnya, rata2 penambahan kasus mencapai 32.400 per hari,” ungkap Mardani, Rabu (14/7/2021).
Harusnya, kata dia, tes maupun pelacakan, dijadikan bagian strategi PPKM Darurat yang mestinya bisa dimaksimalkan.
“Sayangnya jumlah org yg dites per hari baru 120.000-145.000 orang, angka yg msh jauh dari target pemerintah (324.283) dan WHO,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.
Bahkan WHO menyebut, lanjutnya, per 9 Juli kemarin harusnya kita telah melakukan tes kepada 581.500 orang per hari. Tetapi masih maraknya sektor non-esensial yang tetap buka.
Imbasnya pembatasan mobilitas masyarakat kurang optimal. Dan sebenarnya, kata dia, masyarakat amat menunggu pemerintah mengatasi berbagai masalah yang timbul beberapa waktu terakhir.
Misalkan pengadaan tabung oksigen, ketersediaan obat-obatan, sampai rumah sakit yang dapat diakses dengan mudah dan terjangkau. Negara mesti hadir menjaga rakyat ketika itu.
“Termasuk mempercepat proses vaksinasi. Hingga kini baru 35,8 juta masyarakat yang dapat vaksinasi pertama dan 14,9 juta orang yang telah menerima vaksinasi kedua. Angka yang masih jauh dari target vaksinasi sebesar 181,5 juta orang.”
Perlu diingat, kehadiran pemerintah mengatasi berbagai problem darurat yang masyarakat rasakan saat ini, sebenarnya kata Ketua DPP PKS ini bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Utamanya untuk terus mengikuti disiplin protokol kesehatan.
“Karena sampai sekarang, ketidaksatuan dalam instruksi, istilah, kebijakan dan kerap saling koreksi antar instansi menjadi fenomena harian yang berdampak pada ketidakpercayaan publik.”
(Rgs/PARADE.ID)
