Jakarta (PARADE.ID)- Waketum partai Gelora, Fahri Hamzah mengingatkan soal “kebandelan” BUMN kepada Menteri Erick Thohir. Di mana menurut Fahri, BUMN memiliki utang di mana-mana dan tidak membayarnya.
“Pak @erickthohir lupa bahwa yang bandel itu adalah BUMN. Ngutang di mana-mana nggak bayar di mana-mana. Kalau bermasalah pajak minta keringanan, kalau punya masalah hukum dengan Mitra minta tolong Kejaksaan dan polisi. Semua untuk kepentingan Kongkalikong kiri kanan..!” kata Fahri, ketika mengomentari judul berita “Erick Thohir Ancam Blacklist Mitra BUMN Bandel” di salah satu media, Rabu (11/5/2022).
Kentara sekali, kata Fahri, cara kerja menyehatkan dan menyelamatkan BUMN dengan cara konsolidasi besar-besaran demi fokus dan sehatnya BUMN, dibanding kerja yang niatnya adalah menggunakan jaringan BUMN yang luas untuk popularitas dan kampanye politik.
“Politisasi BUMN adalah bahaya laten! BUMN sudah ancur-ancuran. Tiba2 nyalain mitra.. Hari gini…,” kata mantan Wakil Ketua DPR RI itu.
Secara umum, menurut dia, semua menteri yang memiliki konflik kepentingan, baik pribadi maupun jabatan sebaiknya mengundurkan diri. Sebab dalam penglihatannya, kabinet ini babak belur, padahal masih 2,5 tahun.
“Saat Krisis menghadang tapi menteri pada cari cuan dan popularitas. Akhirnya presiden menanggung beban sendiri!”
Oleh sebab itu, kata dia, adalah kesalahan yang besar memberikan izin kepada orang yang mengendalikan Kementerian BUMN untuk berkampanye untuk Pemilu yang akan datang, karena Kementerian tersebut punya jaringan lebih luas daripada pemerintah pusat. Sangat berpotensi disalahgunakan, kata dia.
Seharusnya, kata Fahri, mereka mundur demi menghormati Keputusan Presiden.
“Ada dilema diantara menunggu waktu presiden menegaskan kembali kata-katanya yang melarang pejabat merangkap jabatan dengan keharusan tau diri para menteri bahwa kalau presiden sudah maunya gitu Ya sudah.”
Kalau mereka menganggap diri profesional, baiknya profesional saja. Curahkan ilmu sedalam-dalamnya untuk membereskan kerja-kerja besar yang ditugaskan oleh Presiden. Setelah itu kembali ke dunia profesional.
“Tapi pada Aji Mumpung melihat popularitas sebagai segala2nya. Pengen berkuasa!”
“Susah kalau di kabinet justru yang berkembang adalah budaya tidak tahu diri. Pedagang menengah, tiba2 memegang jabatan politik penting (memakai istilah penjelasan UUD, ‘Bukan pejabat tinggi biasa’) harusnya tahu diri berterima kasih dan fokus kerja bantu presiden.”
Akhirnya kepercayaan yang begitu besar dari Presiden dan kekuasaan yang begitu luas justru dipakai untuk membangun popularitas dan tentunya menambah pundi-pundi dengan alasan biaya politik dan tanpa canggung mereka bangga dengan semuanya, padahal kerja tidak becus, kata Fahri.
“Saya tahu betul bahwa di negara kita aturan rangkap jabatan belum terlalu ketat diatur, tapi mereka yg merasa dirinya sekolah di Barat, harusnya tahu diri bahwa konflik kepentingan sebaiknya mereka hindari. pengabdian harus fokus tidak bisa di campur2 dengan agenda pribadi.”
“Mungkin saja mereka para pedagang ini yang juga menjadi pejabat, sukses meyakinkan presiden bahwa mereka lebih efektif kalau jadi pejabat dibandingkan birokrat atau politisi. Boleh saja, dan boleh jadi presiden percaya.
Tapi catat omongan saya ini awal bencana bagi kalian semua.”
“Oleh sebagian pengamat mereka ini diberi gelar PENGPENG, yaitu penguasa pengusaha atau secara bercanda kita sebut aja mereka itu PENGUASAHA. Gak paham makna luhur jadi abdi negara, dicampur2 sehingga kerja gak fokus. Parahnya sampai pd tahap bikin kebijakan yg untungkan pribadi.”
Namun ia berharap, semoga presiden sadar bahwa kabinet harus dipulihkan keadaannya.
“Waktu 2,5 tahun masih panjang untuk fokus mengerjakan banyak hal bagi kepentingan umum yang masih banyak terbengkalai dan apa lagi krisis global mengancam keadaan kita sekarang! Semoga presiden menyadari.!”
(Rob/PARADE.ID)
