Jakarta (parade.id)- Puluhan orang yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Jakarta (GMJ), siang ini, Senin (19/8/2024), melakukan aksi unjuk rasa di depan Kejaksaan Agung RI, Jakarta, terkait desakannya kepada lembaga hukum itu untuk menangkap Mantan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022, Erzaldi Rosman.
Mereka mendesak Kejaksaan Agung untuk itu karena Erzaldi diduga terseret kasus korupsi Tata Niaga Timah di Izin Usaha Pertembangan PT Timah tahun 2015. Kejaksaan diingatkan agar jangan takut untuk menangkap Erzaldi.
“Didesak agar segera ditangkap atas dua perkara korupsi. Dalam kasus korupsi tata niaga timah, nama Gubernur Babel periode 2017-2022 Erzaldi Rosman disebut dalam dakwaan JPU di PN Jakarta Pusat untuk tersangka eks Kadis ESDM Babel era Gubernur Erzaldi Rosman, Amir Syahbana, Rusbani dan Suranto Wibowo,” ungkap Zainal, Koordinator aksi dalam keterangan tertulisnya.
Zainal juga menerangkan sejumlah pertemuan dilakukan Erzaldi Rosman salah satunya di Hotel Borobudur, Jakarta pada 26 Mei 2018 dengan Dirut PT TIMAH Tbk Riza Pahlevi Tabrani, dan para pemilik smelter swasta diantaranya: PT Refined Bangka Tin (RBT), CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Internusa.
Pertemuan tersebut membahas agar pemilik Smelter Swasta mengirimkan bijih timah ke PT Timah Tbk.
Seperti yang diketahui kesemuanya itu kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi oleh Kejeksaan Agung.
Sementara itu Kasus korupsi berikutnya adalah korupsi lahan PT Narina Keisha Imani (NKI) seluas 1.500 Hektare di Kotawaringin-Sigambir, Kabupaten Bangka, pada 2017-2019.
Erzaldi Rosman selaku Gubernur diduga menerima uang Rp200 juta sebagai pengurusan lahan. Terkait hal tersebut Zainal menyampikan bahwa Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022 Erzaldi Rosman bertanggung jawab atas keputusan yang dikeluarkan.
“Pemberian izin lahan 1.500 hektar kepda PT Narina Keisya Imani (NKI) sebenar-benarnya bukan kewenangan Gubernur,” kata Zainal.
Perlu diketahui, perjanjian kerja sama Pemprov Babel dan PT NKI disebut cacat hukum. Tidak sesuai dengan Permendagrai nomor 22 tahun 2009 tentang TKSD dan telah merugikan Negara ditaksir mencapai Rp25 Miliar.*
