Senin, November 16, 2026
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Nasional Hukum

GMPN Kritisi Pelantikan Penjabat Sekda oleh Gubernur Banten

redaksi by redaksi
2022-06-06
in Hukum, Nasional, Politik, Sosial dan Budaya
0
0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta (PARADE.ID)- Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Muda Peduli Nusantara (DPP GMPN), melalui Kuasa Hukumnya Maulana Adam bersurat ke Presiden RI Joko Widodo meminta agar Gubernur Banten dipecat. Permintaan itu karena Pj. Gubernur Banten diduga telah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena telah mengangkat Pj. Sekda Banten diluar tupoksi kewenangannya.

Gubernur Provinsi Banten Al Muktabar telah melakukan Pelantikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten Moch. Tranggono, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821/KEP.076-BKD/2022, tanggal 23 Mei 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

Related posts

Dasco dan Politik Mendengar di Tengah Demokrasi

Dasco Didukung Jadi Cawapres, Mahasiswa AMAN Sebut Sosok Pemersatu

2026-11-16
Setahun Bencana Ekologis Aceh, Koalisi Desak Status Bencana Nasional

Setahun Bencana Ekologis Aceh, Koalisi Desak Status Bencana Nasional

2026-11-16

“Tindakan Penjabat Gubernur Provinsi Banten Al Muktabar, yang telah melantik Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB),” demikian keterangan media yang diterima parade.id.

Dugaan bertentangan itu di antaranya:
1. UU RI Nomor: 30 Tahun 2014 Pasal Pasal 17 ayat (2), karena telah melampaui Wewenangnya sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Banten Definitif yang mendapat tugas tambahan sebagai Penjabat Gubernur Provinsi Banten;
2. Peraturan Presiden RI Nomor: 3 Tahun 2018, tentang Penjabat Sekretaris Daerah, karena Pelantikan Penjabat Sekretaris Daerah dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) yaitu tidak adanya kekosongan sekretaris daerah di Provinsi Banten.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 91 Tahun 2019, tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah, karena Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten dilakukan tidak dalam hal adanya berhalangan melaksanakan tugas bagi Sekretaris Daerah Definif atau terjadi kekosongan sekretaris daerah di Provinsi Banten.
4. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: K.26-30 IV/100-2/99, tanggal 19 Oktober 2015, perihal Penjelasan atas Kewenangan Penjabat Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian, menegaskan bahwa: “Penjabat kepala daerah tidak memiliki kewenangan mengambil atau menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum (civil effect) pada aspek kepegawaian untuk melakukan mutasi pegawai yang berupa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam/dari jabatan ASN, menetapkan keputusan hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri”.
5. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor: 1/SE/I/2021, tanggal 14 Januari 2021 tentang Kewenangan Pelaksanaan Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian

Menurut Maulana Adam, berdasarkan alasan objektif telah adanya fakta baru serta pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, maka telah cukup membuktikan bahwa Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar, dalam menjalankan tugas tambahannya dengan telah Melantik Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; telah melampaui Wewenang; dan, bertentangan dengan AUPB yaitu tidak memiliki dasar hukum serta kewenangan yang dimilikinya dan tidak melalui prosedur yang berlaku.

“Oleh karenanya, telah memenuhi persyaratan untuk melakukan Perubahan atas Keppres RI No. 50/P Tahun 2022, tanggal 09 Mei 2022 tentang Penjabat Gubernur terhadap dan/atau atas nama DR. Al Muktabar sebagai Penjabat Gubernur Provinsi Banten.”

GMPN Tuntut Gubernur Banten Batalkan Pengangkatan Sekda
Maulana Adam, menegaskan Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar, yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi; kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Berdasarkan alasan objektif terdapatnya cacat wewenang, prosedur dan substansi sebagaimana ketentuan Pasal 66 jo.

Pasal 71 ayat (1) UURI Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta pertimbangan hukum yang telah kami uraikan di atas, maka telah cukup membuktikan bahwa Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar dalam menjalankan tugas tambahannya, dengan fakta baru Melantik Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
telah melampaui Wewenang; dan, bertentangan dengan AUPB atau dengan kata lain tidak memiliki dasar hukum serta kewenangan yang dimilikinya dan tidak melalui prosedur yang berlaku, maka telah memenuhi persyaratan hukum untuk segera melakukan Pembatalan terhadap Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821/KEP.076-BKD/2022, tanggal 23 Mei 2022 tentang Pelantikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten Moch. Tranggono.

(Oct/PARADE.ID)

Tags: #Banten#GMPNpolitik
Previous Post

Sebuah Kisah: Ada Pimpinan Parpol Digadang-gadang secara Paksa untuk Capres

Next Post

NKRI adalah Pilihan dan Kesepakatan Bangsa, Sesuai dengan Negara yang Dipimpin Rasulullah

Next Post

NKRI adalah Pilihan dan Kesepakatan Bangsa, Sesuai dengan Negara yang Dipimpin Rasulullah

Dasco dan Politik Mendengar di Tengah Demokrasi

Dasco Didukung Jadi Cawapres, Mahasiswa AMAN Sebut Sosok Pemersatu

2026-11-16
Setahun Bencana Ekologis Aceh, Koalisi Desak Status Bencana Nasional

Setahun Bencana Ekologis Aceh, Koalisi Desak Status Bencana Nasional

2026-11-16

Prabowo Minta Tokoh Muhammadiyah Yakinkan Mahasiswa tak Diperalat

2026-11-16
Yusril Tegaskan Pemerintah Tolak Konser Israel Houghton di Indonesia

Yusril: Pengisian Kursi Wapres Ditargetkan Rampung Sebelum Akhir Desember 2026

2026-11-15
Muhammadiyah Apresiasi Komitmen Prabowo soal Pasal 33 dan Kedaulatan

Muhammadiyah Apresiasi Komitmen Prabowo soal Pasal 33 dan Kedaulatan

2026-11-14
PDIP DKI Gelar Kerja Bakti Massal dan Resmikan Teba Mega Pertiwi Cakung

PDIP DKI Gelar Kerja Bakti Massal dan Resmikan Teba Mega Pertiwi Cakung

2026-11-14

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • UU Baru Ketenagakerjaan: PHK tanpa Kesepakatan Batal Demi Hukum

    UU Baru Ketenagakerjaan: PHK tanpa Kesepakatan Batal Demi Hukum

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Aturan Baru Kontrak Kerja: Maksimal 2 Tahun, Perpanjang 2 Kali

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • ICW Soroti Kontrak Influencer Rp14,7 Miliar Perusahaan Raffi Ahmad

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • PDIP DKI Gelar Kerja Bakti Massal dan Resmikan Teba Mega Pertiwi Cakung

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Cuti Melahirkan Bisa Enam Bulan, Ini Aturan UU Ketenagakerjaan Baru

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #MK #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2026 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2026 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In