Senin, November 16, 2026
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Nasional Politik

GSBI Sebut PP Pengupahan Baru Langgengkan Politik Upah Murah

redaksi by redaksi
2025-12-20
in Politik, Sosial dan Budaya
0
Tidak Berubahnya Kehidupan Kaum Tani di Mata Ketum GSBI karena Ini

Foto: Rudi HB Daman (Ketum GSBI) di depan Gedung DPR/MPR, Jakara, Selasa (24/9/2024)

0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta (parade.id)- Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) menolak keras Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang perubahan kedua PP Nomor 36 Tahun 2021 yang baru ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 16 Desember lalu. Serikat buruh ini menilai formula penetapan upah minimum yang baru hanya “mengotak-atik rumus yang sudah terbukti gagal” dan melanggengkan disparitas upah serta politik upah murah.

Ketua Umum GSBI Rudi H.B. Daman menyatakan kekecewaannya terhadap kebijakan pengupahan yang tetap menggunakan rumus Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa), dengan perubahan alfa dari rentang 0,1-0,3 menjadi 0,5-0,9.

Related posts

Dasco dan Politik Mendengar di Tengah Demokrasi

Dasco Didukung Jadi Cawapres, Mahasiswa AMAN Sebut Sosok Pemersatu

2026-11-16
Setahun Bencana Ekologis Aceh, Koalisi Desak Status Bencana Nasional

Setahun Bencana Ekologis Aceh, Koalisi Desak Status Bencana Nasional

2026-11-16

“Peraturan ini belum sepenuhnya mencerminkan kepentingan buruh, terutama di tengah tekanan harga kebutuhan pokok. Angka kenaikan yang dihasilkan masih terlalu konservatif,” tegas Rudi dalam pernyataan sikap yang dirilis GSBI pada Kamis (18/12/2025).

Organisasi buruh ini meyakini formula dengan sistem alfa sebagai pengkali tidak akan membuat kenaikan upah secara signifikan dan tidak mampu menjawab masalah disparitas upah antar daerah. GSBI menilai aturan ini hanya melanggengkan sistem pengupahan kapitalisme monopoli yang menjadikan upah sebagai harga tenaga kerja yang dikendalikan kapitalis.

GSBI juga mengkritik keras proses pembahasan peraturan pengupahan yang dinilai tidak melibatkan partisipasi bermakna dari serikat pekerja, termasuk LKS-Tripartit Nasional dan Dewan Pengupahan Nasional.

“GSBI tidak pernah mendengar anggota-anggota LKS Tripnas dan Dewan Pengupahan Nasional dari unsur SP-SB berstatemen soal aturan pengupahan ini. Tidak ada sosialisasi apapun,” ungkap Sekretaris Jenderal GSBI Emelia Yanti MD. Siahaan.

Serikat buruh ini memperingatkan formula baru justru akan memindahkan permasalahan ke daerah dan memunculkan gelombang protes penolakan di berbagai wilayah, terlebih waktu untuk Dewan Pengupahan Daerah sangat pendek dengan batas penetapan UMP 2026 paling lambat 24 Desember 2025.

Sebagai solusi, GSBI mengusulkan penerapan sistem Upah Minimum Nasional (UMN) yang berlaku seragam di seluruh Indonesia untuk buruh dengan masa kerja 0-1 tahun. Sistem ini menggunakan formula: PDB dibagi Jumlah Penduduk dibagi 12 bulan + Pertumbuhan Ekonomi + Inflasi.

GSBI berargumen buruh adalah penggerak ekonomi utama yang kontribusinya terhadap PDB sangat signifikan, sehingga tepat jika upah minimum dihitung berdasarkan PDB per kapita.

“Apa yang sudah dikontribusikan oleh buruh maka dikembalikan lagi kepada buruh,” jelas pernyataan GSBI.

Dalam sistem yang diusulkan, meskipun berlaku UMN, daerah dapat menetapkan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota sendiri asalkan tidak lebih rendah dari UMN. Perusahaan yang tidak mampu dapat mengajukan penangguhan dengan kekurangan upah disubsidi pemerintah dari APBN atau APBD.

GSBI mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau ulang PP Nomor 49 Tahun 2025 dan menetapkan UMN sebagai sistem pengupahan buruh Indonesia. Organisasi ini juga menuntut penetapan UMN 2026 sebesar Rp8.098.140 yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia dan seluruh sektor industri.

Selain itu, GSBI mendesak pemerintah mengendalikan harga kebutuhan pokok, memberantas korupsi dan pungli di birokrasi, memperbaiki tata kelola industri berbasis reforma agraria sejati, serta mencabut Omnibus Law Cipta Kerja (UU Nomor 6 Tahun 2023).

“Sistem pengupahan yang kami usulkan adalah bentuk nyata implementasi yang benar-benar didasarkan pada UUD 1945 dan Pancasila yang bersifat adil, bentuk nyata negara hadir memberikan kesejahteraan pada rakyatnya,” tutup pernyataan GSBI yang ditandatangani Ketua Umum Rudi H.B. Daman dan Sekretaris Jenderal Emelia Yanti MD. Siahaan.

Tags: GSBI upah 2026Upah 2026
Previous Post

PP Pengupahan 49/2025 Ditolak KASBI: Hanya Perpanjang Rezim Upah Murah

Next Post

Blogger Terpopuler 2025 Diraih Fathurroji NK

Next Post
Blogger Terpopuler 2025 Diraih Fathurroji NK

Blogger Terpopuler 2025 Diraih Fathurroji NK

OMNILUXE: Mengenal Jam Rolex, Model Populer, dan Kisaran Harganya di Indonesia

OMNILUXE: Mengenal Jam Rolex, Model Populer, dan Kisaran Harganya di Indonesia

2026-11-16
Rating Tinggi Masih Kalahkan Label Halal, tapi Efektif untuk Produk Baru

Rating Tinggi Masih Kalahkan Label Halal, tapi Efektif untuk Produk Baru

2026-11-16
Dasco dan Politik Mendengar di Tengah Demokrasi

Dasco Didukung Jadi Cawapres, Mahasiswa AMAN Sebut Sosok Pemersatu

2026-11-16
Setahun Bencana Ekologis Aceh, Koalisi Desak Status Bencana Nasional

Setahun Bencana Ekologis Aceh, Koalisi Desak Status Bencana Nasional

2026-11-16

Prabowo Minta Tokoh Muhammadiyah Yakinkan Mahasiswa tak Diperalat

2026-11-16
Yusril Tegaskan Pemerintah Tolak Konser Israel Houghton di Indonesia

Yusril: Pengisian Kursi Wapres Ditargetkan Rampung Sebelum Akhir Desember 2026

2026-11-15

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • UU Baru Ketenagakerjaan: PHK tanpa Kesepakatan Batal Demi Hukum

    UU Baru Ketenagakerjaan: PHK tanpa Kesepakatan Batal Demi Hukum

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Aturan Baru Kontrak Kerja: Maksimal 2 Tahun, Perpanjang 2 Kali

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • ICW Soroti Kontrak Influencer Rp14,7 Miliar Perusahaan Raffi Ahmad

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • PDIP DKI Gelar Kerja Bakti Massal dan Resmikan Teba Mega Pertiwi Cakung

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Cuti Melahirkan Bisa Enam Bulan, Ini Aturan UU Ketenagakerjaan Baru

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #MK #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2026 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2026 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In