Jakarta (parade.id)- Kemarin, Selasa (14/2/2023), Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law, yang mewakili 13 gabungan serikat pekerja menghadiri sidang pengujian Perppu Cipta Kerja (Ciptaker) di MK dan sidang gugatan di PTUN Jakarta. Hal utama yang menjadi permasalahan pada Perppu Cipta Kerja dan juga menjadi pokok perkara pengujian formil ini adalah proses pembentukannya yang tidak memenuhi ketentuan hal ihwal kegentingan yang memaksa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.
Di samping itu, penerbitan Perppu Ciptaker juga merupakan pelanggaran yang nyata atas Putusan MK 91/2020. Para Pemohon menegaskan bahwa, jika melihat konsiderans huruf g Perppu Ciptaker, maka Perppu ini lahir karena kondisi penurunan pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional.
“Pertimbangan tersebut bukan termasuk ke dalam kategori ancaman yang betul-betul serius dan nyata dan memerlukan presidential constitutional emergency power sebagai arti pentingnya Perppu. Bahkan, dalam Pidato tanggal 16 Agustus 2022, Presiden Joko Widodo mengungkapkan optimismenya terhadap perkembangan ekonomi nasional,” kata kuasa hukumnya Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law, melalui siaran persnya.
“Pada kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo juga menyampaikan rasa syukur karena fundamental ekonomi Indonesia tetap baik di tengah perekonomian dunia yang sedang bergolak.”
Sebagaimana ditegaskan dalam salah satu pokok permohonan Para Pemohon. Di samping itu, penerbitan Perppu Ciptaker jelas merupakan bentuk pengingkaran terhadap tanggung jawab untuk melaksanakan Putusan MK 91/2020.
“Presiden justru menetapkan Perppu di tengah perintah Putusan MK 91/2020 untuk memperbaiki UU Ciptaker dengan melibatkan partisipasi publik yang bermakna (meaningful public participation).”
Agenda sidang pada hari ini adalah pemeriksaan pendahuluan yang bertujuan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan dan mendengarkan masukan Majelis Hakim mengenai kelengkapan dan kejelasan atas materi permohonan.
“Berdasatkan Surat Panggilan Sidang Nomor: 258.14/PUU/PAN.MK/PS/02/2023, bahwa agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan pendahuluan yang ditujukan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan yang meliputi identitas Para Pemohon, kewenangan MK, kedudukan hukum Para Pemohon, alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Selain itu, Para Pemohon juga akan mendengarkan masukan-masukan hakim terhadap permohonan yang kita ajukan,” ungkap Raziv Barokah, S.H., MH. Senior Associate INTEGRITY Law Firm, sebagai salah satu kuasa hukum pada perkara nomor 14/PUU-XXI/2023.
Dalam waktu yang bersamaan, berlangsung juga sidang gugatan OOD di PTUN Jakarta dengan agenda pemeriksaan persiapan ke-II, yang sebelumnya pada hari Rabu, 8 Febaruari 2023 telah dilaksanakan sidang pemeriksaan persiapan ke-I.
“Sidang hari ini dilaksanakan dengan agenda perbaikan terhadap gugatan Para Penggugat berdasarkan masukan-masukan hakim,” pungkas Zamrony, S.H., M.Kn., CRA., CTL. Partner INTEGRITY Law Firm, sebagai salah satu kuasa hukum perkara nomor 30/G/TF/2023/PTUN.JKT.
Jika melihat dan membaca ulang poin utama dalam Putusan MK 91/2020, mengapa MK memerintahkan kepada Presiden dan DPR untuk melakukan perbaikan terhadap UU Ciptaker, dikarenakan UU tersebut dinilai sarat akan permasalahan, terutama soal proses pembentukannya yang tidak melibatkan partisipasi publik. Anehnya, perintah putusan MK tersebut justru dijawab oleh pemerintah dengan menerbitkan Perppu Cipta Kerja.
(Rob/parade.id)
