Jakarta (parade.id)- Indonesia Youth Democracy Institute (IYDI) meminta Presiden Jokowi untuk mengevaluasi Menteri BUMN Erick Thohir, karena dinilai tidak mampu mengelolanya sehingga banyak mengalami kerugian.
“Perusahaan BUMN seperti Waskita Karya (merugi 830,64 miliar), Garuda Indonesia (1,66 miliar US dollar), dan Indofarma terus merugi
pada kuartal 1 tahun 2022 (merugi 51,8 miliar),” demikian yang disampaikan Direktur Eksekutif IYDI, kemarin, dalam keterangan media.
Hal di atas tentunya, kata dia, menjadi beban pemerintah akibat kebijakan ugal-ugalan Erick, yang menurutnya lebih mementingkan kepentingan kampanye menjadi Capres dibanding mengurus BUMN.
“Lebih banyak program yang bersifat pencitraan dibanding program progresif untuk menyelamatkan perekonomian,” tambahnya.
Ia kembali menegaskan permintaannya, agar presiden bisa me-reshuffle menteri yang bermanuver, berhasrat menjadi Capres.
“Menyikapi kondisi perekonomian Indonesia hari ini yang tidak semakin membaik dan semakin tinggi kebutuhan biaya hidup di Indonesia, tadinya harapan melalui BUMN bisa meningkatkan kehidupan kesejahtraan masyarakat malah kementerian tersebut yang dipimpin oleh Erick Thohir banyak justru banyak merugi,” terangnya.
Belum lagi, lanjutnya, adanya pertaruran baru PP Nomor 23 Tahun 2022, yang di mana secara garis besar menyatakan bahwa komisaris dan direksi tidak perlu bertanggung jawab apabila ada kerugian di BUMN selama ada itikad baik. Justru, menurut dia, pedaturan ini bisa menjadi celah korupsi dan membiarkan BUMN dijalankan secara ugal-ugalan.
“Maka kami meminta agar PP Nomor 23 tahun 2022 itu dicabut, karena berpotensi menyebabkan kerugian Negara,” pintanya lagi.
(Irf/parade.id)
