Jakarta (parade.id)- Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) menjadi bagian dari banyaknya organisasi/serikat buruh yang menggugat Perppu tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Keikutsertaan untuk menggugat, menurut Ketum DPP GSBI Rudi HB Daman adalah karena kita harus menjaga konstitusi agar jangan terus-terusan dilecehkan, apalagi oleh presiden.
“Sebab melecehkan konstitusi itulah, langkah yang kita lakukan selain melakukan judicial review terhadap Perppu di Mahkamah Konstitusi (MK), juga kita melakukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh presiden dan juga DPR, yang mengabaikan putusan MK Nomor 91 Tahun 2020,” kata dia, kemarin.
Rudi juga menjelaskan bahwa langkah ini adalah upaya-upaya atau ikhtiar yang dilakukan serikat pekerja serikat buruh di dalam membela hak-hak buruh/pekerja.
“Ingat, ya, karena tadi sudah dijelaskan oleh pengacara kami (Denny Indrayana, Integrity Law Firm) bahwa penerbitan Perppu itu adalah merupakan tindakan melawan konstitusi,” kata dia, lewat akun Twitter @DaengWahidin2.
Sebelum itu, GSBI dalam siaran persnya beberapa waktu lalu menilai bahwa penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 adalah bakti setia rezim Jokowi kepada kapitalis monopoli asing (imprealisme) dan tuan tanah (oligarki), serta bentuk nyata watak otoritarian, anti rakyat, anti demokrasi, tindakan melanggar konstitusi Presiden Jokowi,” demikian siaran pers GSBI bernomor PS.00016/DPP.GSBI/JKT/XII/2022.
GSBI pun mengecam dan menolak keras Perppu tersebut. GSBI menegaskan, menilai bahwa penerbitan Perppu itu adalah kesekian bukti nyata dari watak rezim Jokowi yang anti rakyat, anti demokrasi.
(Rob/parade.id)
