Minggu, November 15, 2026
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Nasional

Jubir Presiden: Omnibus Law Didukung Pengusaha Berbagai Bidang

redaksi by redaksi
2020-07-24
in Nasional, Politik
0
0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta (PARADE.ID)- Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman menilai tujuan deregulasi dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja saat ini mendapat dukungan penuh dari pengusaha di berbagai bidang seiring masih banyaknya aturan yang mempersulit usaha.

Fadjroel saat menjadi penanggap pada rilis hasil survei pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan besar yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia via daring, Kamis, menyatakan dari hasil survei ini bisa dikatakan bahwa kebijakan yang saat ini diambil oleh Pemerintah terkait perubahan pada organisasi dan regulasi melalui Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini didukung penuh para pengusaha.

Related posts

Muhammadiyah Apresiasi Komitmen Prabowo soal Pasal 33 dan Kedaulatan

Muhammadiyah Apresiasi Komitmen Prabowo soal Pasal 33 dan Kedaulatan

2026-11-14
PDIP DKI Gelar Kerja Bakti Massal dan Resmikan Teba Mega Pertiwi Cakung

PDIP DKI Gelar Kerja Bakti Massal dan Resmikan Teba Mega Pertiwi Cakung

2026-11-14

Data yang didapatkan oleh Indikator Politik Indonesia mencatat sebanyak 44 persen responden yang terdiri pengusaha pada tujuh bidang dari empat skala usaha menganggap aturan yang terkait dengan bidang usaha mereka saat ini justru mempersulit kegiatannya.

“Bisa dikatakan kebijakan yang saat ini diambil oleh Pemerintah memang menyasar hal tersebut dan bisa berpengaruh pada dukungan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja, terutama oleh para pengusaha mikro, kecil, dan menengah,” kata Fadjroel.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi melihat cita-cita Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memastikan iklim investasi dan usaha menjadi lebih mudah belum dirasakan sepenuhnya oleh para pengusaha.

“Angka antara yang menilai mempermudah dan mempersulit terpecah. Yang menilai aturan mempermudah ada sekitar 47,6 persen dan yang mempersulit 45,4 persen. Ini bisa dikatakan deregulasi dan debirokratisasi yang diinginkan Presiden belum sepenuhnya terjadi,” kata Burhan.

Indikator Politik Indonesia melakukan survei pelaku usaha terhadap kinerja kabinet dan ekonomi di masa pandemi melalui telepon, dengan mengambil sebanyak 1.200 responden yang merupakan pelaku usaha di tujuh sektor ekonomi.

Ketujuh sektor usaha itu, yakni pertanian nonperikanan, perikanan dan kelautan, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar, dan pengangkutan pergudangan.

Tujuh sektor usaha yang disurvei terdiri atas empat skala usaha, yakni mikro, kecil, menengah, dan besar.

(Antara/PARADE.ID)

Tags: #Nasional#OmnibusLawpolitik
Previous Post

Cak Imin Harap Isu Perombakan Kabinet buat Menteri Kerja Keras

Next Post

Tele Sehat Kemenkes Diharapkan Tingkatkan Edukasi Penanganan Covid-19

Next Post
Tele Sehat Kemenkes Diharapkan Tingkatkan Edukasi Penanganan Covid-19

Tele Sehat Kemenkes Diharapkan Tingkatkan Edukasi Penanganan Covid-19

Muhammadiyah Apresiasi Komitmen Prabowo soal Pasal 33 dan Kedaulatan

Muhammadiyah Apresiasi Komitmen Prabowo soal Pasal 33 dan Kedaulatan

2026-11-14
PDIP DKI Gelar Kerja Bakti Massal dan Resmikan Teba Mega Pertiwi Cakung

PDIP DKI Gelar Kerja Bakti Massal dan Resmikan Teba Mega Pertiwi Cakung

2026-11-14

KPK Buka Peluang Dalami Peran Bobby Nasution di Kasus Proyek Jalan Sumut

2026-11-13
Drama Sidang MK dan Shadow Politics Jokowi: Ancam Demokrasi

Didik Rachbini: Jokowi Ciptakan ‘Kekuasaan Pasca Kekuasaan’, DPR Diminta Bertindak

2026-11-13
Saya Menyayangkan Pencabutan Gugatan “Ijazah Palsu Jokowi”

Yusril Usul Definisi Korupsi Dirinci Seperti UU Terorisme

2026-11-13
Presiden ASPIRASI: Gaji Dipotong Kantong Buruh Kosong

ASPIRASI Minta Serikat Pekerja Dilibatkan dalam Aturan Turunan UU Ketenagakerjaan

2026-11-13

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • UU Baru Ketenagakerjaan: PHK tanpa Kesepakatan Batal Demi Hukum

    UU Baru Ketenagakerjaan: PHK tanpa Kesepakatan Batal Demi Hukum

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Cuti Melahirkan Bisa Enam Bulan, Ini Aturan UU Ketenagakerjaan Baru

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bendera Bulan Bintang Aceh Resmi Dibatalkan, Ini Dasar Hukumnya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Aturan Baru Kontrak Kerja: Maksimal 2 Tahun, Perpanjang 2 Kali

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Gelombang 20.980 Prajurit TNI AL Menuju Jakarta, Ada Apa?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #MK #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2026 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2026 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In