Jakarta (PARADE.ID)- Soal jabatan Presiden menuai kontroversi. Ada yang mendukung dengan alasan tertentu, ada pula yang menolak dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Hal itu sebagaimana yang disampaikan oleh Hidayat Nur Wahid, politisi dari PKS. Presiden maksimal hanya dua periode dengan masing-masing menjabat selama 5 tahun lewat Pemilu.
“Padahal Indonesia negara hukum. Kepala Desa memang boleh sampai 3 periode, tetapi Kepala Negara (Presiden) maksimal 2 periode @ 5 tahun via Pemilu,” kata dia, Rabu (30/3/2022).
UUD 1945 yang mengatur soal itu ada di pasal 7, kata dia. Saat Presidennya SBY, pun demikian. Dua periode. Dia (SBY), legowo taati ketentuan ini: dua periode saja.
Hidayat mengomentari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang mendukung Presiden Jokowi untuk menjabat tiga periode. Mereka beralasan selama ini Jokowi selalu mengabulkan permintaan para kepala desa. Demikian dikutip cnnindonesia.
Terbaru, Ketua Umum Apdesi Surtawijaya mengajukan 5 tuntutan ke Jokowi. Apdesi meminta pencairan honor kades setiap bulan, penambahan dana operasional 3 persen dari dana desa, pengubahan stempel desa, penyederhanaan proses pencairan SPJ, dan pemberian diskresi untuk penggunaan BLT Desa.
Surtawijaya mengatakan Jokowi telah berjanji mengabulkan semua permintaan. Dengan demikian, kepala desa akan membayar utang dengan mendukung Jokowi 3 periode.
“Apa yang kita inginkan, Beliau kabulkan. Sekarang kita punya timbal balik, beliau peduli sama kita. Teman-teman sepakat tadi, tiga periode, lanjutkan,” kata Surtawijaya saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3).
Surtawijaya menyebut seluruh kepala daerah akan mendukung rencana itu. Dia juga mengklaim 50 persen masyarakat pedesaan akan mendukung Jokowi 3 periode.
(Rob/PARADE.ID)
