Jakarta (PARADE.ID)-
DPR berencana mencabut sejumlah rancangan undang-undang (RUU) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020. Salah satunya adalah RUU Keamanan dan Ketahanan Siber yang diusulkan oleh Komisi I untuk ditunda pembahasannya tahun depan. Dengan begitu, Komisi I hanya akan memprioritaskan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) untuk diselesaikan tahun ini.
Merespon hal itu, Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja, mengatakan sepakat dengan rencana DPR itu.
“Saya sangat sepakat agar RUU Perlindungan Data Pribadi didahulukan,” kata Ardi saat dihubungi oleh Cyberthreat.id, Rabu (1 Juli 2020).
Menurut Ardi, RUU PDP menjadi sangat penting terkait dengan beberapa kasus kebocoran data yang marak terjadi akhir-akhir ini. Selain itu, tindakan lembaga pemerintah yang memberi akses data pribadi masyarakat ke perusahaan swasta dinilai tidak mengindahkan prinsip perlindungan data dan privasi.
“Aturan hukum yang ada sekarang masih tumpang tindih, sehingga perlu ditertibkan lewat RUU Perlindungan Data Pribadi,” kata Ardi.
Dia mengatakan, pembahasan RUU PDP dapat menjadi pintu gerbang kepercayaan masyarakat terhadap masa depan industri digital dan siber nasional di masa mendatang.
Terkait RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, Ardi mengatakan konsep dasarnya masih perlu didiskusikan lagi dengan para pemangku kepentingan lainnya. Sebab, kata dia, RUU tersebut bukan saja untuk pemerintah, tetapi juga untuk swasta dan masyarakat yang sudah menggantungkan hidupnya pada dunia siber sebagai sarana mencari nafkah.
“Masa ada undang-undang yang mau mengatur hajat hidup orang banyak, tetapi tidak melibatkan multistakeholder?,” kata Ardi.
Sebelumnya, pada 30 Juni 2020 sejumlah komisi di Dewan Perwakilan Rakyat RI mengajukan pencabutan beberapa rancangan undang-undang dari Program Legislasi Nasional (prolegnas) 2020.
Menurut Wakil Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya, komisi-komisi tersebut merasa tidak bisa menyelesaikan pembahasannya hingga batas akhir sidang hingga Oktober 2020.
(cyberthreat/PARADE.ID)
![[Siaran Pers] WALHI Aceh: Jangan Berhenti di Maklumat, Saatnya Negara Bertindak Membongkar Jaringan PETI hingga ke Pemodal](https://parade.id/wp-content/uploads/2026/07/a007117e-2066-444a-83de-d315c5a287dc-120x86.jpeg)
