Jakarta (PARADE.ID)- Komisaris independen Garuda Indonesia Yenny Zannuba Wahid mengungkap sejumlah problem yang disebutnya sebagai warisan di maskapai nasional tersebut. Mulai dari kasus korupsi sampai biaya yang tidak efisien.
“Namun Garuda adalah national flag carrier kita. Harus diselamatkan,” katanya, kemarin, di akun Twitter-nya @yennywahid.
Ia pun meminta kepada semua pihak untuk mendukung serta mendokan agar apa yang terjadi pada Garuda Indonesia dapat terselesaikan.
“Banyak yg tanya soal Garuda. Saat ini kami sedang berjuang keras agar Garuda tdk dipailitkan.”
Sebagai komisaris yang belum lama ini diangkat, Yenny mengatakan bahwa tugasnya adalah melakukan pengawasan, memastikan ada good corporate governance untuk mencegah korupsi, memastikan direksi melakukan restrukturisasi utang, renegosiasi kontrak dengan lessor, efisiensi biaya operasional, sediakan pelayanan yang prima untuk customer dll.
Dan paling utama, kata dia, adalah debt restructuring dan cost restructuring. Di dalamnya termasuk renegosiasi leasing contract.
Kita, kata dia, juga sedang fight untuk kembalikan pesawat yang tidak terpakai, mengingat di masa pandemi utilisasi menurun drastis.
“Doakan ya. Waktu saya masuk, hutang Garuda sudah lebih dari 20 T, lalu kena pandemi, setiap terbang pasti rugi besar. Demi penumpang, kami terapkan social distancing meskipun biaya kami jd 2xlipat dengan revenue turun 90%. Sdh jatuh tertimpa tangga.”
Baginya, siapa pun yang mengomentari soal Garuda, baik yang mengerti akan masalahnya dan ingin membantu maupun yang tidak mengerti masalahnya tetapi tetap ingin membantu, ataupun ada yang hanya ingin tahu masalahnya tapi tidak mau membantu, diyakininya karena semua pihak peduli terhadap nasib Garuda. Dan menurutnya, itu menjadi energi bagi semua kru Garuda.
Sebagaimana diketahui, bahwa kondisi keuangan Garuda Indonesia saat ini, atau tepatnya sejak beberapa tahun silam sudah kurang sehat. Terlebih dengan adanya pandemik Covid-19, membuat kondisi Garuda Indonesia semakin terpukul.
Yenny Wahid sendiri menjabat sebagai komisaris independen baru 1 tahun. Hal itu disampaikan oleh menteri BUMN Erick Thohir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Januari 2020.
(Rgs/PARADE.ID)
