Jakarta (parade.id)- KPBI menolak RKUHP. Hal itu disampaikan Sekjen KPBI Damar Panca Mulya, saat aksi bersama beberapa elemen buruh, mahasiswa, pemuda, aktivis HAM dan lainnya di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (5/12/2022).
“RKUHP ini tidak berpihak pada rakyat kecil. Padahal pejuang kita senantiasa bahu membahu ingin memerdekakan diri dari bentuk penjajahan,” kata dia, dalam orasinya.
Oncom, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa RKUHP ini juga akan mengancam demokrasi Indonesia. Bahkan, demokrasi Indonesia akan mati jika RKUHP ini disahkan hari ini, Selasa (6/12/2022).
“Sebab rakyat dikebiri. Maka hanya ada satu kata: lawan! Kita tolak RKUHP,” tegasnya.
Salah satu yang ia sorot mengapa demokrasi Indonesia akan terancam dan akan mati adalah soal menyampaikan aspirasi atau pendapat karena harus melakukan pemberitahuan kepada aparat kepolisian. Kalau tidak melakukan pemberitahuan, maka mereka yang melakukan aksi bisa kena delik pidana.
“Gedung (DPR) ini kembali membuat dosa dengan mengesahkan RKUHP. RKUHP ini harusnya jangan dijadikan alat untuk melanggengkan oligarki,” kata dia.
Partai-partai yang ada di DPR pun menurut dia tidak ada yang berpihak pada rakyat. Mereka, anggota dewan, katanya, hanya berpihak kepada kaum pemodal.
“Parlemen tidak berfungsi, yang harusnya mewakili kita, rakyat. Padahal mereka wakil rakyat. Pun pemerintah, tidak berpihak pada rakyat,” pungkasnya.
Selain KPBI, tergabung dalam aksi ada FSBMM, AJI Jakarta, LBH Jakarta, KPBI, Walhi, Federasi Pelajar Jakarta, LMID, BEM SI Kerakyatan, Pemuda Pancoran, Greenpeace, Perempuan Mahardika, KASBI, dan lain-lain.
(Rob/parade.id)
