Jumat, November 20, 2026
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Nasional Hukum

KSPI Menunggu Janji Gubernur yang Akan Merevisi Upah Tahun 2022

redaksi by redaksi
2021-12-16
in Hukum, Nasional, Politik, Sosial dan Budaya
0

Foto: Said Iqbal

0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta (PARADE.ID)- Konfederasi Seriat Pekerja Indonesia (KSPI) menunggu janji Gubernur untuk merevisi upah tahun 2022, khususnya menunggu janji Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.

“Para buruh menunggu janji Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang menyatakan akan melakukan revisi SK, dimana kenaikan UMP jauh di atas nilai SK sebelumnya. Janji Gubernur akan dilakukan pada tanggal 16 Desember ini (malam),” ujar Said Iqbal selaku Presiden KSPI dalam konferensi persnya, Kamis (16/12/2021).

Related posts

WALHI Curigai Wacana Pindah Badak Jawa terkait Tambang Emas

WALHI Curigai Wacana Pindah Badak Jawa terkait Tambang Emas

2026-11-18
Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

2026-11-17

“Gubernur seluruh Indonesia agar tidak menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 dalam penetapan upah minimum,” harapnya.

Bilamana belum dikeluarkan revisi UMP, kata Iqbal, maka KSPI akan menunggu statment Gubernur DKI Jakarta yang akan merevisi. Tapi, dari informasi yang ia dapat, revisi UMP Jakarta sudah ada di meja Gubernur.

Dan informasi dari Dinas, bahwa dipastikan Gubernur DKI Jakarta merevisi nilai UMP tahun 2022.

“Kalau tanggal janjinya tanggal ini. Kami berkeyakinan Gubernur memiliki keberanian dam kebijakan yang luas akan merevisi SK,” terangnya.

Jika memang sudah direvisi SK yang diminta oleh Gubernur DKI Jakarta, KSPI pun berharap dengan sungguh-sungguh kepada Gubernur seluruh di Indonesia juga dapat melakukan merevisi terhadap nilai UMK.

“Nilai UMP, kami tidak persoalkan. Dipakai di luar DKI adalah UMK,” kata dia.

Diharapkan olehnya seluruh Gubernur harus merevisi SK Gubernur terkait nilai UMK di kabupaten/kota di masing-masing provinsi. UMK yang diminta buruh adalah yang sesuai dengan rekomendasikan oleh Bupati/Wali Kota sebelumnya.

“Jadi sebelum keluar, Bupati/Wali Kota sudah mengeluarkan rekomendasi nilai kenaikan di kabupaten/kota masing-masing,” kata dia.

(Sur/PARADE.ID)

Tags: #Buruh#Hukum#KSPI#Nasional#Sosial#Upahpolitik
Previous Post

Virus Covid-19 Varian Omicron Terdeteksi di Indonesia

Next Post

UNESCO Tetapkan Gamelan Sebagai Warisan Budaya Tak Benda

Next Post
UNESCO Tetapkan Gamelan Sebagai Warisan Budaya Tak Benda

UNESCO Tetapkan Gamelan Sebagai Warisan Budaya Tak Benda

WALHI Curigai Wacana Pindah Badak Jawa terkait Tambang Emas

WALHI Curigai Wacana Pindah Badak Jawa terkait Tambang Emas

2026-11-18
Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

2026-11-17
Koalisi Sipil Desak Jepang Batalkan Pendanaan PLTGU Celukan Bawang

Koalisi Sipil Desak Jepang Batalkan Pendanaan PLTGU Celukan Bawang

2026-11-17
Federasi SBGTS-GSBI Resmi Dideklarasikan di Majalengka, Perkuat Buruh Garmen

Federasi SBGTS-GSBI Resmi Dideklarasikan di Majalengka, Perkuat Buruh Garmen

2026-11-17
OMNILUXE: Mengenal Jam Rolex, Model Populer, dan Kisaran Harganya di Indonesia

OMNILUXE: Mengenal Jam Rolex, Model Populer, dan Kisaran Harganya di Indonesia

2026-11-16
Rating Tinggi Masih Kalahkan Label Halal, tapi Efektif untuk Produk Baru

Rating Tinggi Masih Kalahkan Label Halal, tapi Efektif untuk Produk Baru

2026-11-16

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • Aturan Baru Kontrak Kerja: Maksimal 2 Tahun, Perpanjang 2 Kali

    Aturan Baru Kontrak Kerja: Maksimal 2 Tahun, Perpanjang 2 Kali

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • PDIP DKI Gelar Kerja Bakti Massal dan Resmikan Teba Mega Pertiwi Cakung

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • UU Baru Ketenagakerjaan: PHK tanpa Kesepakatan Batal Demi Hukum

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bendera Bulan Bintang Aceh Resmi Dibatalkan, Ini Dasar Hukumnya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Cuti Melahirkan Bisa Enam Bulan, Ini Aturan UU Ketenagakerjaan Baru

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #MK #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2026 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2026 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In