Oleh: Abdul Rizal S
Ketua Bidang Kemaritiman & Agraria PB HMI Periode 2021-2023
Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah lautan yang terbentang luas dari barat ke timur. Setiap potensi kelautan yang ada belum sepenuh dimaksimalkan oleh putra putri negeri ini, apakah kejayaan maritim di negara ini hanya sekadar impian berupa gagasan yang tertoreh oleh sebagian pemimpin yang visi misinya menjadi kan maritim sebagai sektor utama Indonesia, ketika kita melihat potensi maritim merupakan keniscayaan bagi negara Indonesia.
Indonesia memiliki potensi besar di bidang maritim. Jika pengelolaan sumber daya kelautan terus ditingkatkan, Indonesia akan memiliki peluang besar untuk mengembangkan perekonomian Indonesia guna menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.
Dalam proses konsumsi, Indonesia harus terus melestarikan laut tanpa merusak sumber daya laut. Potensi sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan bijaksana.
Hal itu agar bangsa terus memiliki daya saing di kancah global. Sebab, selama ini masih belum dioptimalkan anak bangsa. Bukan tidak mungkin, sektor kelautan memiliki kesempatan untuk menjadi salah satu penopang ekonomi negeri ini di masa depan.
Dua tahun ke depan Indonesia dihadapkan pada pesta demokrasi 5 tahunan yang diselenggarakan oleh bangsa dan negara ini, apakah pesta demokrasi ini hanya diisi dengan gagasan visi misi semata oleh beberapa kandidatnya, tentu menarik apabila ada kandidat yang menyoal persoalan kondisi maritim hari ini akan menjadi bahasan yang jelas konkrit bahwa negara ini besar juga karena penghasil tertinggi potensi laut dan maritimnya jangan sampai hanya menjual konsep gagasan semata namun belum konkrit terhadap kebijakannya.
Setiap elemen dalam kemaritiman terdapat segala bentuk ketahanan dan keamanan negara ini terlepas dari kondisi sumber daya alam yang melimpah. Negara ini harus menciptakan pion – pion maritim di seluruh bangsa ini. Akankah Kejayaan Maritim akan menjadi impian semata untuk bangsa ini?
Mengukur Nilai Kekayaan Laut & Maritim
Bagaimana kekayaan laut dihitung. Jelas ada kesenjangan data karena sebagian tak tersedia untuk menghitung kekayaan laut dan Maritim yang lebih inklusif. Kekayaan laut dan maritim dapat dihitung karena terdapat pada sumber daya manusianya.
Jelas belum ada yang mengukur kekayaan nilai potensi itu semua hanya melihat output dari potensi alamnya terlepas itu ada banyak warga pesisir yang merupakan potensi nyata di daerah perariran. Kita bisa melihat jika indek pembangunan manusia dimasyrakat pesisir sangat rendah hal ini yang harus menjadi fokus utama.
Kekayaan itu hanya abu-abu apabila masyarakatnya tidak dibina dan disekolahkan yang lebih baik. Kita bisa membayangkan apabila Indonesia mencetak warga-warga pesisir yang berdikari betapa harumnya negara ini. Pengukuran kekayaan laut dan kelautan merupakan sinergi dalam memperkuat kemampuan statistik, menilai sumber daya dan aset laut dan pesisir, memilih metode penilaian jasa ekosistem untuk nilai moneter/jasa lingkungan Indonesia.
Perbedaan antar wilayah di Indonesia memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan holistik, tidak hanya dalam pembangunan infrastruktur, tetapi juga dalam kualitas jaringan antar wilayah yang dibangun melalui transportasi laut. Diharapkan kebijakan tol laut sebagai salah satu pilar Poros Maritim menjadi salah satu solusi.
Lantas apakah kita masih berdiam diri sebagai bangsa yang memiliki nilai kekayaan alam yang melimpah? Nilai potensi ekonomi nasional dari kegiatan transportasi laut adalah US$20 miliar per tahun, sedangkan pada tahun 2011 PDB sektor transportasi laut baru mencapai 18,5 miliar rupee (US$1,95 miliar), atau hanya sekitar 9,7% dari nilai potensial. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan sektor transportasi laut tidak memiliki mendorong pertumbuhan ekonomi transportasi laut nasional secara optimal.
Temuan ini menegaskan bahwa potensi transportasi laut belum dikelola dengan baik.
Selepas pandemi negara ini masih dihadapkan oleh berbagai masalah lain terutama yang menciptakan kegaduhan ditengah kehidupan.
Penguasaan terhadap laut menjadi kunci bagi berbagai impian yang ingin dicapai oleh suatu negara, seperti guna membangun jaringan perdagangan internasional. Tidak mengherankan pula, pemerintah Indonesia juga memiliki konsep RI sebagai Poros Maritim Dunia, yang selaras dengan ucapan Presiden Joko Widodo bahwa “Kita telah lama memunggungi laut”.
Dari segi administrasi kelembagaan, pemerintahan Presiden Jokowi mulai membangun institusi baru seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Konsep Poros Maritim Dunia perlu terus diperjuangkan tetapi bukan dengan menjadikan sumber daya laut sebagai anjungan tunai mandiri atau ATM. Setiap kebijakan guna mencapai Poros Maritim Dunia harus mengutamakan masyarakat perikanan skala kecil.
Mencapai Berdikari Melalui Sumber Daya Manusia Maritim
Perwujudan Poros Maritim Dunia membutuhkan kerja yang lebih keras dari semua pihak. Masyarakat Pesisir menjadi prioritas yang seharusnya masuk dalam strategi pembangunan manusia sebagai bagian rencananya yang akan digenjot setiap tahunnya. Langkah mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia harus lebih mendahulukan untuk pengembangan SDM bidang kelautan dan perikanan dibandingkan pengoptimalan eksploitasi komoditas sektor kelautan dan perikanan nasional.
Dengan membangun perguruan tinggi dibidang maritim dan kelautan sebagai contohnya. Negara perlu menciptakan professor dan doctor dibidang tersebut untuk menstimulus sumber daya manusia yang berdikari di sektor kemaritiman dann laut. Pendampingan pada masyarakat pesisir akan menjadi dorongan bagi motor penggeran ekonomi maritim dan kelautan secara berkelanjutan.
Lantas, dalam situasi pelik seperti pada tahun 2022 ini, apa yang mesti dikerjakan? Pertama, problem infrastruktur kemaritiman dan kelautan yang harus dikelola kali pertama karena ini merupakan sumbu masalah dan juga menjaga konektifitas kemaritiman. Kedua Kebijakan sektor mikro dan makro terhadap kemaritiman dan kelautan perlu diperketat pemerintah dan wajib harus ditempuh terutama untuk meghindari dampak perubahan global yang nyata, salah satunya adalah turun gunung dari hulu ke hilir dari nelayan ke nelayan daerah.
Tujuannya, agar masyarakat mengetahui dan memaksimalkan hasilnya dalam waktu panen. Terakhir, jika harga melonjak terutama pada bahan bakar utama laut pemerintah perlu menyiapkan stabilitas daya beli masyarakat sehingga mempertahankan kebijakan tarif dasar pangan bersubsidi agar administered price.
Semoga pemerintah siap menjadi pilot yang lihai melewati badai dan cuaca yang tak menentu untuk mencapai kejayaan maritim yang berdikari bagi bangsa dan negara.
