Jakarta (parade.id)- Majelis Adat Aceh (MAA) Perwakilan Jakarta menyuarakan sikap tegas terhadap revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan mempertahankan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) sebagai capaian terbaik perdamaian.
Ketua MAA Perwakilan Jakarta, Surya Darma menilai revisi UUPA bukan sekadar agenda legislatif rutin, melainkan pertaruhan sejarah bagi keberlanjutan perdamaian dan otonomi khusus Aceh. “Revisi ini harus menjadi instrumen untuk memperkuat, bukan mendegradasi, kekhususan yang sudah ada,” tegasnya, dalam keterangan tertulis kepada media, Senin (4/5/2026).
MAA Jakarta menekankan nilai-nilai adat Aceh bukan sekadar simbol, melainkan fondasi tata kelola kemasyarakatan. Setiap pasal yang direvisi harus memastikan instrumen adat seperti Peradilan Adat mendapat pengakuan hukum yang lebih kokoh dalam sistem hukum nasional. MAA juga menegaskan substansi revisi harus tetap berpijak pada butir-butir MoU Helsinki dan jangan sampai ada upaya penyeragaman yang mengikis jati diri Aceh di bawah payung NKRI.
Dalam revisi UUPA, MAA mengusung tiga poin strategis: penguatan lembaga adat dengan kewenangan lebih jelas bagi lembaga adat untuk mengatur tata ruang berbasis kearifan lokal termasuk Mukim dan Gampong; kepastian dana otsus abadi dengan skema berkelanjutan serta payung hukum yang lebih kuat untuk pembangunan dan pelestarian budaya; serta harmonisasi hukum tanpa tumpang tindih antara regulasi nasional dan kewenangan khusus Aceh, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam.
Mengenai polemik Jaminan Kesehatan Aceh, MAA Jakarta menegaskan persoalan ini bukan semata masalah fiskal atau administrasi, melainkan masalah kemanusiaan. MAA melihat JKA sebagai perwujudan prinsip Peumulia Wareh, memuliakan sesama, yang manfaatnya sangat dirasakan masyarakat lapisan bawah.
“JKA adalah salah satu capaian terbaik perdamaian yang harus dipertahankan oleh Pemerintah Aceh,” demikian pernyataan resmi MAA Jakarta.
MAA mendesak Pemerintah Aceh dan DPRA untuk menyingkirkan ego sektoral dan mendahulukan kepentingan rakyat banyak. Kesehatan masyarakat harus di atas segala-galanya. MAA juga mendorong perbaikan manajemen dan validasi data kepesertaan agar program tepat sasaran. Pemerintah pusat diharapkan memberikan fleksibilitas regulasi agar Aceh tetap dapat menjalankan program perlindungan sosial mandiri yang telah menjadi kebutuhan dasar masyarakatnya. Penyelesaian kemelut JKA harus dilakukan dengan semangat musyawarah.*
