Jakarta (parade.id)- Tepat satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia turun ke jalan dalam aksi bertajuk #1TahunCukup #1TahunMasalahBeruntun. Aksi yang berlangsung di depan lapangan parkir IRTI, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025), meneriakkan kekecewaan keras terhadap pemerintah yang dinilai gagal mendengarkan aspirasi rakyat.
Aspirasi Tak Didengar, Mahasiswa Dikompromi
“Kami sangat kecewa. Aspirasi kami tidak didengarkan. Aspirasi kami sama sekali tidak ada yang mendengarkan. Bahkan barisan-barisan kami berusaha untuk dikompromikan,” ujar juru bicara Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) dalam pernyataan sikapnya yang lantang sebelum membubarkan diri.
Aliansi BEM SI mengajukan 17 tuntutan yang telah dikaji oleh seluruh BEM di Indonesia, mulai dari evaluasi total program Makan Bergizi Gratis, pembebasan tahanan massa aksi, hingga penghentian intimidasi dan kriminalisasi terhadap rakyat.
Copot Menteri Bermasalah, Bubarkan Komando Teritorial
Salah satu tuntutan paling tajam adalah evaluasi total Kabinet Merah Putih dan pencopotan sejumlah menteri yang dinilai bermasalah, termasuk Menteri Lingkungan Hidup, Menteri SDM, Menteri HAM, dan Menteri Kehutanan.
“Kami siap bertanggung jawab memberikan rekomendasi-rekomendasi kajian atas narasi yang kami keluarkan,” tegas BEM SI.
Mahasiswa juga menuntut pembubaran Komando Teritorial, evaluasi anggaran pertahanan dan keamanan negara, serta penolakan pasal-pasal bermasalah dalam RUU yang tidak berpihak pada rakyat.
Dari UI hingga UBK: “Sudah Cukup Satu Tahun Kesengsaraan”
Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) menyatakan dengan tegas: “Sudah cukup! Cukup satu tahun kesengsaraan rakyat.”
Mereka melontarkan kritik tajam terhadap Asta Cita Prabowo yang disebut “omong kosong” dan mengajukan Asta Cita versi rakyat, yang mencakup penghentian represivitas, perwujudan keadilan hukum anti-korupsi, demokrasi sejati, reformasi agraria, ekonomi sosialis berkualitas, pendidikan gratis inklusif, kesehatan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat, hingga pencabutan kebijakan anti-rakyat.
Sementara itu, mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) menuntut audit total Asta Cita, penghentian program Makan Bergizi Gratis yang dinilai salah arah, dan penghentian monopoli korporasi besar. “Hentikan janji-janji kosong dan kebijakan populis,” seru mereka.
Mahasiswa Universitas Jayabaya menambahkan tuntutan reformasi total pengelolaan program MBG dengan pembentukan badan pengawasan independen, audit forensik anggaran oleh BPK atau BPKP, serta pembatasan peran TNI-Polri hanya pada fungsi logistik di daerah 3T.
Isu Palestina hingga Transparansi Pajak
Tuntutan mahasiswa juga menyentuh isu internasional, yakni meminta pemerintah memutus hubungan diplomatik dengan negara yang menolak kemerdekaan Palestina dan menolak kedatangan atlet Zionis Israel ke Indonesia.
Selain itu, mahasiswa mendesak penguatan implementasi UU TPKS, penghentian eksploitasi tambang yang merusak lingkungan, penolakan UU Sistem Pangan (UUSF), dan edukasi menyeluruh sebelum pelaksanaan program Wajib Pajak Rakyat (WPR).
“Di sini kami menegaskan bahwa selama ini keadilan sangat belum ditegakkan. Kami selaku rakyat Indonesia sampai saat ini masih terus berjuang. Lihatlah dari sekarang, kita beraksi di sini!” pungkas perwakilan mahasiswa UI dengan penuh semangat.
Aksi ini menjadi refleksi kritis terhadap satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai belum mampu menjawab ekspektasi rakyat, khususnya generasi muda yang terus menuntut transparansi, keadilan, dan kesejahteraan nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.*
