Sabtu, November 14, 2026
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Nasional Hukum

Mantan Penyidik KPK soal Indeks Persepsi Korupsi yang Dikeluarkan Transparansi Internasional

Mantan Penyidik KPK Yudi Harahap mengatakan bahwa indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan Transparansi Internasional itu bukan sekadar indeks atau hanya kompilasi survei-survei saja

redaksi by redaksi
2023-02-07
in Hukum, Nasional
0
Mantan Penyidik KPK Ingatkan Keselamatan Informan dalam Penangkapan Lukas Enembe

Foto: dok. koranpagionline.com

0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta (parade.id)- Mantan Penyidik KPK Yudi Harahap mengatakan bahwa indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan Transparansi Internasional itu bukan sekadar indeks atau hanya kompilasi survei-survei saja, melainkan juga digunakan oleh para investor asing  untuk mengukur bagaimana prospek bisnis dari dana yang mereka kucurkan/investasikan dalam suatu negara.

“Investor menanamkan modal bukan 1-2 tahun tapi bertahun tahun,tentu akan menimbang saat investasikan uangnya sebab dinegara yg indeks persepsinya buruk resiko kehilangan uang lebih besar sebab ijin sulit, pejabat korup,sistem rumit& keluar biaya diluar bisnis misal untuk menyuap,” kata dia, Selasa (7/2/2023).

Penurunan indeks persepsi korupsi Indonesia ini menurut dia tentu harus jadi perhatian utama pemerintah, apalagi sedang giat-giatnya menggaet investasi asing, baik dari pemerintah maupun swasta—anjlok 4 point jadi 34 dari nilai 100 sempurna tentu sangat mengkhawatirkan. Investor pun bisa lari atas hal itu.

Related posts

KPK Buka Peluang Dalami Peran Bobby Nasution di Kasus Proyek Jalan Sumut

2026-11-13
Drama Sidang MK dan Shadow Politics Jokowi: Ancam Demokrasi

Didik Rachbini: Jokowi Ciptakan ‘Kekuasaan Pasca Kekuasaan’, DPR Diminta Bertindak

2026-11-13

“Menurut saya adanya revisi UUKPK yg dulu pernah ditolak,TWK 57 pegawai terbaik KPK,penurunan kepercayaan publik kepada KPK,masalah internal KPK misal kasus penyidik menerima suap& pelanggaran etik pimpinanKPK turut jadi penyumbang penurunan persepsi terhadap pemberantasan korupsi,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Oleh karena itu solusinya, kata dia, pilih pimpinan KPK periode berikutnya 2023-2027 yang dipercaya publik serius berantas korupsi.

“Revisi kembali UU untuk perkuat KPK seperti UU sbelumnya,perbaiki tata kelola pelayanan publik, perbanyak OTT,tangkapi pejabat korup,miskinkan,perberat hukumannya,” pungkasnya.

(Rob/parade.id)

Tags: #Hukum#KPK
Previous Post

Greenpeace Indonesia Mengkritisi RUU EBET

Next Post

Pembubaran Relawan Ganjar Pranowo Mania

Next Post
Pembubaran Relawan Ganjar Pranowo Mania

Pembubaran Relawan Ganjar Pranowo Mania

KPK Buka Peluang Dalami Peran Bobby Nasution di Kasus Proyek Jalan Sumut

2026-11-13
Drama Sidang MK dan Shadow Politics Jokowi: Ancam Demokrasi

Didik Rachbini: Jokowi Ciptakan ‘Kekuasaan Pasca Kekuasaan’, DPR Diminta Bertindak

2026-11-13
Saya Menyayangkan Pencabutan Gugatan “Ijazah Palsu Jokowi”

Yusril Usul Definisi Korupsi Dirinci Seperti UU Terorisme

2026-11-13
Presiden ASPIRASI: Gaji Dipotong Kantong Buruh Kosong

ASPIRASI Minta Serikat Pekerja Dilibatkan dalam Aturan Turunan UU Ketenagakerjaan

2026-11-13

Kapolri Keluarkan LP Baru, Buntut Penyebutan Dugaan Makar Kasus Penyadapan

2026-11-13
Orang Muda Tuntut Negara Tanggung Jawab atas Bencana Ekologis

Orang Muda Tuntut Negara Tanggung Jawab atas Bencana Ekologis

2026-11-13

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • Bendera Bulan Bintang Aceh Resmi Dibatalkan, Ini Dasar Hukumnya

    Bendera Bulan Bintang Aceh Resmi Dibatalkan, Ini Dasar Hukumnya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Cuti Melahirkan Bisa Enam Bulan, Ini Aturan UU Ketenagakerjaan Baru

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Aturan Baru Kontrak Kerja: Maksimal 2 Tahun, Perpanjang 2 Kali

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • UU Baru Ketenagakerjaan: PHK tanpa Kesepakatan Batal Demi Hukum

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Gelombang 20.980 Prajurit TNI AL Menuju Jakarta, Ada Apa?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #MK #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2026 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2026 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In