Jumat, November 13, 2026
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Nasional Hukum

Masukan ke Presiden soal Kasus Hukum Pinangki hingga Juliari Batubara

redaksi by redaksi
2021-08-04
in Hukum, Nasional, Politik
0
Keliru Bandingkan Dibukanya Sekolah dengan Dibukanya Mal saat Pandemi

Foto: pengamat politik, Hendri Satrio, dok. detik.com

0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta (PARADE.ID)- Pengamat politik, Hendri Sastrio memberi masukan ke Presiden Jokowi soal kasus Jaksa Pinangki, Djoko Tjandra, Edhi Prabowo, dan Juliari Batubara. Masukan Hendri ialah meminta Presiden untuk memperhatikan kasus yang dihadapi oleh orang-orang yang disebutnya.

“Semoga responnya bukan, ‘Saya gak bisa intervensi hukum’. Sebab putusan hukum yang tidak melukai rasa keadilan Rakyat bisa lebih penting dari pembangunan Jalan Tol atau Bendungan,” katanya, Rabu (4/8/2021).

Related posts

KPK Buka Peluang Dalami Peran Bobby Nasution di Kasus Proyek Jalan Sumut

2026-11-13
Drama Sidang MK dan Shadow Politics Jokowi: Ancam Demokrasi

Didik Rachbini: Jokowi Ciptakan ‘Kekuasaan Pasca Kekuasaan’, DPR Diminta Bertindak

2026-11-13

Sebelumnya, Hendri menyebut bahwa Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari, Edhi Prabowo, dan Juliari Batubara adalah para “pejuang hukum” yang tangguh. Sebab, mereka berjuang untuk mendapatkan hukuman yang ringan.

“demikian setidaknya menurut banyak orang. Siapa lagi ‘pejuang hukum’ lainnya menurut anda?” katanya, Kamis (29/7/2021), di akun Twitter-nya.

Nama-nama yang disebut oleh Hendri adalah nama-nama pelaku tindak pidana korupsi.

Djoko Tjandra, penyuap Irjen Napoleon dan Brigjen Prasetijo terkait pengurusan penghapusan DPO di Imigrasi serta memberi suap ke Pinangki Sirna Malasari selaku jaksa pada Kejagung berkaitan dengan upaya permohonan fatwa MA agar ia tidak dieksekusi jika pulang ke Indonesia. Djoko divonis 4,5 tahun penjara.

Sementara Jaksa Pinangki, terkait di atas, divonis 4 tahun penjara, yang awalnya dituntut 10 tahun penjara.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo dituntut 5 tahun penjara. Edhy tersandung kasus tindak pidana korupsi terkait kasus suap ekspor benih lobster.

Sedangkan mantan Mensos Juliari Batubara dituntut 11 tahun penjara terkait bansos Covid-19.

(Rgs/PARADE.ID)

Tags: #Hukum#Korupsi#Nasional#Pengamatpolitik
Previous Post

Di Balik Prank, Ada Wabah Feodalisme

Next Post

ACT Dukung Penuh Gernas MUI dalam Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi

Next Post
ACT Dukung Penuh Gernas MUI dalam Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi

ACT Dukung Penuh Gernas MUI dalam Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi

KPK Buka Peluang Dalami Peran Bobby Nasution di Kasus Proyek Jalan Sumut

2026-11-13
Drama Sidang MK dan Shadow Politics Jokowi: Ancam Demokrasi

Didik Rachbini: Jokowi Ciptakan ‘Kekuasaan Pasca Kekuasaan’, DPR Diminta Bertindak

2026-11-13
Saya Menyayangkan Pencabutan Gugatan “Ijazah Palsu Jokowi”

Yusril Usul Definisi Korupsi Dirinci Seperti UU Terorisme

2026-11-13
Presiden ASPIRASI: Gaji Dipotong Kantong Buruh Kosong

ASPIRASI Minta Serikat Pekerja Dilibatkan dalam Aturan Turunan UU Ketenagakerjaan

2026-11-13

Kapolri Keluarkan LP Baru, Buntut Penyebutan Dugaan Makar Kasus Penyadapan

2026-11-13
Orang Muda Tuntut Negara Tanggung Jawab atas Bencana Ekologis

Orang Muda Tuntut Negara Tanggung Jawab atas Bencana Ekologis

2026-11-13

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • Bendera Bulan Bintang Aceh Resmi Dibatalkan, Ini Dasar Hukumnya

    Bendera Bulan Bintang Aceh Resmi Dibatalkan, Ini Dasar Hukumnya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Aturan Baru Kontrak Kerja: Maksimal 2 Tahun, Perpanjang 2 Kali

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Cuti Melahirkan Bisa Enam Bulan, Ini Aturan UU Ketenagakerjaan Baru

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Gelombang 20.980 Prajurit TNI AL Menuju Jakarta, Ada Apa?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • UU Baru Ketenagakerjaan: PHK tanpa Kesepakatan Batal Demi Hukum

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #MK #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2026 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2026 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In