Jakarta (PARADE.ID)- Sekretaris Eksekutif Visi Indonesia Ade Andriansa mempertanyakan tindaklanjut proses hukum dugaan korupsi Dirut PD Sarana Jaya Yoory C Pinontoan. Dugaan korupsi Yoory diduga terkait pembelian tanah untuk proyek rumah DP Rp0 yang dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
“Berdasarkan hasil investigasi kami, pemeriksaan itu belum tuntas. Nantinya pemeriksaan akan dilanjutkan seiring dengan kelengkapan dan pendalaman materi keterangan dari berbagai pihak yang terkait,” keterangannya, Sabtu (13/2/2021) kepada parade.id.
Untuk itu Ade meminta kepada Bareskrim agar segera menindaklanjuti pemeriksaan, sehingga ada kepastian hukum terhadap dugaan korupsi yang dilakukan oleh Dirut PD. Sarana Jaya: apakah bisa segera ditetapkan selaku tersangka atas dugaan korupsi yang merugikan negara.
“Kami mendesak kepada gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memecat Yoori C Pinontoan dari jabatan Dirut PD Sarana Jaya. Alasannya agar performa PD Sarana selaku perusahaan daerah dapat berjalan dengan baik sesuai Good Corportae Governance dan tidak distigmakan BUMD yang korup.”
“Sehingga di mata masyarakat bahwa BUMD ini adalah perusahaan daerah yang akuntabilitas.”
Kasus ini, lanjut dia, terungkap dalam surat panggilan dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri yang ditujukan kepada sejumlah orang dari PD Sarana Jaya.
Dalam surat panggilan itu, tertera dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pembelian aset yang dilakukan PD Sarana Jaya pada 2018-2020. Kasus itu masih dalam tahap penyelidikan, belum ada tersangka yang ditetapkan.
Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri sedang mendalami dugaan korupsi pembelian aset oleh PD Sarana Jaya periode 2018-2020 untuk lahan proyek rumah DP 0 rupiah. Proyek perumahan tersebut menjadi janji politik Anies Baswedan bersama Sandiaga Uno saat Pilgub DKI 2017 lalu.
Yoory dirasa olehnya akan kooperatif terkait dugaan kasusnya. Sebagaimana ketika timnya dimintai keterangan oleh Bareskrim.
“(Saya) belum bisa bicara. Tapi sebenarnya, tim kita dimintai keterangan, memang ada laporan, beberapa staf kita juga dimintai keterangan oleh Bareskrim, kita kasih data semuanya. Kita jelaskan,” kutip Ade.
PD Sarana Jaya sendiri merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta yang bergerak di bidang properti.
DP rumah nol persen merupakan program andalan yang dicanangkan oleh gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Uno selaku wakil gubernur terdahulu sebelum digantikan oleh Ariza Patria. Dengan tujuan untuk membantu rakyat dengan penghasilan rendah, dan ini diharapkan menjadi variabel peningkatan kesejahteraan rakyat di ibu kota Jakarta.
(Lop/PARADE.ID)
