Makassar (parade.id)- Mewujudkan keinginan Presiden Jokowi, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Ditjend Pemdes Kemendagri) telah melaksanakan pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) tahun 2024.
PKAD bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola pemerintahan desa, merencanakan pembangunan, serta mencegah praktik korupsi di desa.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa (Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, mengatakan La Ode Ahmad P Bolomb dalam keterangannya kepada media, Senin (7/10/2024).
Ada 172.488 aparatur desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris Desa, Ketua PKK dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi pesertanya dalam skala nasional.
Khusus untuk Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), ada 1.232 desa dengan 4.928 aparatura desa yang mengikuti pelatihan PKAD. Difokuskan di Kota Makassar hingga 13 Oktober 2024.
Bagi setiap peserta yang mengikuti pelatihan PKAD, diharapkan La Ode dapat memanfaatkan berbagi pengetahuan dan pengalaman, sehingga desa-desa di Indonesia dapat saling belajar dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional.
“Berharap di setiap desa dapat menjadi lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Penting berbagi informasi dan pengalaman antardesa untuk mempercepat proses transformasi dan meningkatkan kualitas hidup di desa,” harapnya.
Ia juga berharap ke depan ada saling berbagi pengalaman dan pengetahuan yang akan mendorong setiap desa untuk berinovasi dan mengoptimalkan potensi lokal.
“Dengan data dan riset yang akurat, diharapkan desa-desa dapat merumuskan strategi pengembangan yang efektif dan berkelanjutan,” kata mantan Pj Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara itu.
Pelatihan ini kata La Ode juga merupakan bagian dari Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Dimana pelatihan ini dirancang untuk memberikan wawasan dan keterampilan praktis tentang pemerintahan desa, pengelolaan keuangan, dan strategi pembangunan berkelanjutan.
“Program P3PD sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara desa dan kota, serta memastikan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia,” terangnya.
Sementara itu, Koordinator Provinsi Regional Management Consultant (RMC) wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan, Kalla Manta mengatakan bahwa pelatihan ini merupakan kelanjutan dari program serupa P3PD. Dimana tahun lalu, diikuti sebanyak 10 Kabupaten yang menjadi locus P3PD.
Sedangkan untuk tahun 2024 ini sebanyak 18 Kabupaten, dengan total 1.232 Desa dan 4.928 aparatur Desa menjadi pesertanya.
“Untuk proses pelatihan akan digelar menjadi 8 Angkatan. Dimana setiap angkatannya akan berlangsung selama 4 hari. Kini telah memasuki Angkatan ke 7, dan akan berakhir pada 13 Oktober mendatang,” jelasnya.
Kalla juga menjelaskan bahwa terkait dengan materi pelatihan pada P3PD tahun 2024 sebanyak 9 Pokok Bahasan (PB) di antaranya materi penyusunan peraturan di desa, perencanaan pembangunan desa Inovatif dan visioner, pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan, materi gerakan PKK dan Posyandu, materi kewirausahaan, hingga materi pengelolaan data dan informasi desa.
“Ditambah dengan dua materi penceramah kepemimpinan dan materi pencegahan korupsi pengelolaan keuangan desa,” jelasnya.
Sejumlah unsur tenaga pengajar pun dilibatkan untuk memberikan ilmu dan pemahaman terhadap Aparatur Desa seperti, dari Dinas PMD Provinsi, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesebang Pol), Inspektorat, Dinas PMD Kabupaten, dan TNI, juga Polri.
“Besar harapannya, dengan pelatihan ini aparatur Des bisa mendapatkan peningkatan kualitas. Sehingga penyelenggaraan Pemerintah Desa khususnya terkait dengan kualitas belanja desa termasuk pengelolaan keuangan desa bisa berjalan sesuai dengan ketentun yang belaku dan tentu sesuai dengan harapan dari bapak Presiden,” pungkasnya.
(Rob/parade.id)
