Jakarta (parade.id)- Mahkamah Konstitusi (MK) disebut telah menjilat ludahnya sendiri karena menolak gugatan uji formil Partai Buruh. Hal itu disampaikan Presiden Partai Buruh Said Iqbal, baru-baru ini secara virtual.
MK disebut menjilat ludahnya sendiri karena menurut Iqbal menganulir keputusan MK Nomor 91 Tahun 2020.
“Jadi MK ini menjilat ludahnya sendiri. Menganulir keputusan MK Nomor 91 Tahun 2020 yang menyatakan inkonstitusional bersyarat. Hari ini berubah, yang pada 2020 lima hakim menyatakan inkonstitusional bersyarat. Hari ini lima hakim menyatakan konstitusional bersyarat. MK inkonsistensi terhadap keputusannya,” ujarnya.
Atas hal itu, maka Partai Buruh akan terus mengkampanyekan terus menurus ke seluruh buruh untuk menolak keputusan MK itu, yang menyatakan Omnibus Law UU Cipta Kerja konstitusional.
Selain itu, Partai Buruh, kata Iqbal, akan mengajukan gugatan materiel pada Senin (9/10/2023). Gugatan materiel ini adalahh gugatan pasal per pasal.
“Kita kaji, mana yang merugikan petani, mana yang merugikan buruh, mana yang merugikan guru honorer, mana yang merugikan kaum miskin kota,” terangnya.
Uji materiel itu akan dilakukan oleh Partai Buruh dan empat konfederasi buruh terbesar, 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional dan elemen lainnya, seperti petani, jala PRT dan sebagainya.
Ada sembilan poin yang digugat akan digugat secara materiel. Pertama, outsorching seumur hidup. Kedua, upah murah. Ketiga, karyawan kontrak tanpa periode, yang akhirnya seumur hidup. Keempat, pesangon kecil, dibandingkan dengan UU Nomor 13. Kelima, mudah PHK.
Keenam, tenaga kerja asing (TKA)—yang buruh kasar (unskill worker). Ketujuh, sanksi pidana banyak yang dihapus. Kedelapan, tentang cuti—istirahat dihapus. Sembilan, terkait jam kerja buruh yang panjang.
(Rob/parade.id)
