Jakarta (parade.id)- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengumumkan usulan kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5 persen hingga 10,5%, berdasarkan hasil survei dan analisa Litbang kedua pihak. Usulan ini disesuaikan dengan ketentuan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 yang menegaskan penetapan upah minimum harus memperhitungkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL).
Said Iqbal menjelaskan bahwa akumulasi inflasi dari Oktober 2024 sampai September 2025 diperkirakan mencapai 3,23 persen, sementara pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,1-5,2 persen. Selain itu, indeks tertentu yang diusulkan berkisar antara 1,0 sampai 1,4 sehingga menghasilkan angka kenaikan upah minimum nasional tersebut.
Untuk upah minimum sektoral (UMSP/UMSK), KSPI dan Partai Buruh mengusulkan tambahan kenaikan berdasarkan nilai tambah tiap sektor industri antara 0,5 persen hingga 5 persen, sehingga kenaikan bisa mencapai hingga 15,5% tergantung jenis industrinya.
“Penetapan upah minimum dan sektoral harus dilakukan paling lambat 30 Oktober 2025 setelah melalui proses pembahasan intensif di Dewan Pengupahan Nasional dan Daerah mulai Agustus hingga Oktober,” tegas Iqbal dalam keterangannya, Senin.
Sebagai bentuk penekanan, KSPI dan Partai Buruh telah merencanakan aksi damai serentak di 38 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota pada 28 Agustus 2025. Aksi ini akan melibatkan puluhan hingga ratusan ribu buruh yang menyerukan tuntutan utama kenaikan upah minimal 8,5 persen sampai 10,5 persen.
Selain isu utama kenaikan upah minimum, buruh juga akan menyuarakan enam tuntutan penting lainnya:
1. Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah (HOSTUM)
2. Stop Pemutusan Hubungan Kerja dan bentuk Satgas PHK
3. Reformasi Pajak Perburuhan, termasuk kenaikan PTKP menjadi Rp7,5 juta per bulan dan penghapusan pajak pada pesangon, THR, JHT, serta diskriminasi pajak terhadap perempuan menikah
4. Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw
5. Sahkan RUU Perampasan Aset sebagai upaya pemberantasan korupsi
6. Revisi RUU Pemilu untuk mendesain ulang sistem pemilu 2029
Usulan kenaikan KSPI dan Partai Buruh ini jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan upah minimum nasional 2025 yang sebelumnya diumumkan pemerintah sebesar 6,5 persen. Aksi dan tuntutan ini menjadi sorotan penting dalam dinamika kebijakan ketenagakerjaan menjelang tahun 2026.*
