Jakarta (PARADE.ID)- Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Guna Bangunan (HGB) terhadap sejumlah perusahaan akan dilakukan mulai hari Senin, 10 Januari 2022. Hal ini kata dia sebagai tindak lanjut dari keterangan pers yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi.
Koordinasi teknis pun kata Bahlil dengan Kementerian ESDM sampai dengan tadi malam sudah dilakukan.
“Pencabutan ini akan kita lakukan mulai hari Senin, 10 Januari 2022 khusus untuk IUP,” kata Bahlil, kemarin.
Sesuai dengan keterangan yang telah disampaikan oleh Presiden, lanjutnya, yakni untuk sebanyak 2.078 izin perusahaan pertambangan mineral dan batu bara yang dicabut izinnya karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja.
“Perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.
Sebelumnya, Presiden menyampaikan bahwa hari ini (kemarin, red.) pemerintah mencabut 2.078 izin perusahaan tambang mineral dan batu bara, 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 ha, dan HGU perkebunan seluas 34,448 ha. Pencabutan itu karena pemegang izin tidak pernah menyampaikan rencana kerja, tidak aktif, atau ditelantarkan.
“Pemerintah terus memberikan kemudahan izin usaha, tetapi izin yang disalahgunakan akan dicabut,” kata Presiden.
Di saat yang sama, pemerintah memberi kesempatan kelompok masyarakat dan organisasi sosial keagamaan produktif yang bisa bermitra dengan perusahaan yang kredibel dan berpengalaman.
(Sur/PARADE.ID)
