Jumat, November 13, 2026
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Opini

Penyebab Utama Kelangkaan Minyak Goreng: Dampak dan Cara Mengatasinya

redaksi by redaksi
2022-03-31
in Opini
0
Penyebab Utama Kelangkaan Minyak Goreng: Dampak dan Cara Mengatasinya

Foto: dok. pantau.com

0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta (PARADE.ID)- Kelangkaan minyak goreng di Indonesia saat ini menjadi pembahasan hangat di kalangan masyarakat secara kolektif. Pasalnya Indonesia merupakan negara penghasil minyak terbesar di dunia.

Kemudian menjadi pertanyaan mengapa kelangkaan minyak goreng di Indonesia bisa terjadi.

Related posts

Maknai Hari Pahlawan dengan Memperkuat Persatuan, Menjaga Demokrasi, dan Kondusivitas Bangsa

Maknai Hari Pahlawan dengan Memperkuat Persatuan, Menjaga Demokrasi, dan Kondusivitas Bangsa

2026-11-10
Dasco dan Politik Mendengar di Tengah Demokrasi

Dasco dan Politik Mendengar di Tengah Demokrasi

2026-09-14

Mari kita kaji apa saja penyebab utama terjadinya kelangkaan minyak goreng di Indonesia.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan, bahwa stok minyak goreng di pasaran harusnya melimpah. Akan tetapi, minyak goreng seakan-akan langka dan akibatnya harganya pun melonjak.

Salah satu faktor, yang dicurigai sebagai penyebabnya adalah minyak goreng yang seharusnya untuk rakyat justru malah terserap oleh pelaku industri.

Dari keterangan Kemendag tersebut, bisa diduga bahwa ada oknum-oknum tertentu yang sengaja menimbun minyak goreng untuk kemudian di expor ke luar negeri. Sebab saat ini harga minyak goreng diluar negeri melonjak di pasaran. Maka tidak menutup kemungkinan hal demikian kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku industri untuk menimbun dan mengekspor minyak goreng tanpa mengikuti prosedur yang ada.

Kemendag harusnya lebih perketat penjagaan pada jalur perdagangan mengingat banyaknya pelaku pelaku industri ilegal yang memanfaatkan situasi saat ini.

Sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah diperuntukkan kepada masyarakat yang memang menjadi objek dari pada peraturan tersebut, maka seharusnya ada kawalan ketat berupa pengawasan terhadap praktik para pelaku industri ilegal hari ini. Sebab kita tahu bahwa mengekspor minyak tanpa izin adalah berlawanan dengan hukum.

Minyak goreng merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia. Berdasarkan IHK (Indeks Harga Konsumen) Indonesia, minyak goreng memiliki kontribusi yang besar. Hal tersebut karena minyak goreng merupakan salah satu barang yang dikonsumsi masyarakat setiap harinya.

Pakar ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Rossanto Dwi Handoyo, S.E., M.Si.,PhD. menyebutkan bahwa, naiknya harga minyak goreng akan mendorong inflasi secara umum. Dampak yang ditimbulkan dapat memengaruhi beberapa sector, di antaranya sektor industri makanan, rumah tangga, dan semua produksi yang menggunakan bahan baku minyak goreng.

Oleh karena itu dampaknya juga akan lebih terasa terhadap inflasi terutama dari segi IHK.

Dengan demikian, untuk menjaga stabilitas ekonomi indonesia secara kolektif ditengah Pandemi Covid-19, maka pemerintah segera mungkin mengambil langkah-langkah Kongkrit sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional serta kelangkaan minyak goreng di indonesia.

Sedikit masukan saya tambahkan sebagai saran untuk pemerintah dalam hal upaya untuk melakukan pemulihan terhadap kelangkaan minyak goreng tersebut.

Diketahui, harga minyak luar negeri saat ini memang cukup menjanjikan. Namun apabila dirasa kurang efektif dalam mendorong kebutuhan pasar dalam negeri, pemerintah dapat menerapkan pajak ekspor minyak goreng menjadi lebih tinggi, Guna mengurangi Expor keluar negeri serta menjaga adanya Expor secara ilegal.

Kebijakan perdagangan juga bisa dilakukan pemerintah dengan menaikturunkan kebijakan ekspor. Apabila kebutuhan dalam negeri masih kurang, maka pemerintah bisa menaikkan pajak ekspor sehingga mengurangi motivasi produsen domestik untuk mengekspor minyak ke luar negeri karena pajak tinggi.

Dengan begitu pemerintah dapat memastikan pasokan minyak goreng dalam negeri tercukupi jika sudah tercukupi barulah kemudian pemerintah mengurangi pajak expor keluar negeri untuk memperlancar jalur perdagangan keluar negeri demi meningkatnya ekonomi nasional

Penulis adalah Faisal Mahtelu,
Ketua Ismahi DKI Jakarta, Anggota FBI

Tags: #IsmahiDKI#MinyakGoreng#Opini
Previous Post

APDESI Bantah Ingin Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Next Post

Menyonsong Transisi Green Economy di Indonesia

Next Post
Merdeka yang Paripurna

Menyonsong Transisi Green Economy di Indonesia

KPK Buka Peluang Dalami Peran Bobby Nasution di Kasus Proyek Jalan Sumut

2026-11-13
Drama Sidang MK dan Shadow Politics Jokowi: Ancam Demokrasi

Didik Rachbini: Jokowi Ciptakan ‘Kekuasaan Pasca Kekuasaan’, DPR Diminta Bertindak

2026-11-13
Saya Menyayangkan Pencabutan Gugatan “Ijazah Palsu Jokowi”

Yusril Usul Definisi Korupsi Dirinci Seperti UU Terorisme

2026-11-13
Presiden ASPIRASI: Gaji Dipotong Kantong Buruh Kosong

ASPIRASI Minta Serikat Pekerja Dilibatkan dalam Aturan Turunan UU Ketenagakerjaan

2026-11-13

Kapolri Keluarkan LP Baru, Buntut Penyebutan Dugaan Makar Kasus Penyadapan

2026-11-13
Orang Muda Tuntut Negara Tanggung Jawab atas Bencana Ekologis

Orang Muda Tuntut Negara Tanggung Jawab atas Bencana Ekologis

2026-11-13

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • Bendera Bulan Bintang Aceh Resmi Dibatalkan, Ini Dasar Hukumnya

    Bendera Bulan Bintang Aceh Resmi Dibatalkan, Ini Dasar Hukumnya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Aturan Baru Kontrak Kerja: Maksimal 2 Tahun, Perpanjang 2 Kali

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Cuti Melahirkan Bisa Enam Bulan, Ini Aturan UU Ketenagakerjaan Baru

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Gelombang 20.980 Prajurit TNI AL Menuju Jakarta, Ada Apa?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • UU Baru Ketenagakerjaan: PHK tanpa Kesepakatan Batal Demi Hukum

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #MK #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2026 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2026 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In