Jakarta (parade.id)- Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) kritik kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. Kritik disampaikan langsung Ketua Umum PB PMII M Shofiyulloh Cokro lewat keterangan tertulisnya kepada parade.id, Jumat (27/12/2024).
“Kebijakan pemerintah yang menaikkan PPN 12 persen perlu dikaji ulang. Hal ini dikarenakan kebijakan tersebut berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi di kalangan akar rumput masyarakat, mulai dari daya beli masyarakat kelas menengah yang menurun sampai mengganggu produktivitas perusahaan berskala kecil di Indonesia,” kata dia.
“Kami mendesak pemerintah dapat meninjau ulang kebijakan kenaikan PPN ini, karena dampak domino ekonominya sangat besar, terutama berdampak langsung terhadap kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat,” tambahnya.
Sejalan hal itu, Ramadhan ketua Bidang Ekonomi dan Investasi PB PMII memaparkan proses pengambilan kebijakan kenaikan PPN 12 persen juga dinilai minim dalam mengikutsertakan masyarakat. Hal ini dinilai dapat menciptakan potensi kegaduhan yang menganggu harmonisasi sosial, terutama pasca Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) kali ini.
Ia mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan kenaikan PPN 12 persen, serta melakukan pengkajian ulang untuk mencari alternatif yang lebih adil dan berpihak pada rakyat Indonesia.
“Berdasarkan hasil kajian mendalam bidang ekonomi dan investasi PB PMII. Kami juga mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan nasib rakyat, terutama kelas menengah ke bawah yang jumlahnya cukup besar. Terlebih, kenaikan PPN 12 persen berpotensi semakin memperlebar kesenjangan sosial di negera ini serta kurangnya melibatkan berbagai pihak dalam merumuskan kebijakan,” tandasnya.
PPN 12 akan mulai berlaku awal tahun 2025. Tepatnya 1 Januari 2025.
(Rob/parade.id)
